Kesiapan Akomodasi Jamaah Haji, Indonesia Sewa 158 Hotel
A
A
A
MEKKAH - Proses pengadaan layanan akomodasi jamaah haji Indonesia di Mekkah sudah hampir final dan memasuki tahap kontrak. Total kebutuhan akomodasi untuk jamaah haji Indonesia selama berada di Mekkah mencapai 207.577 pax.
Jumlah ini terdiri atas kebutuhan untuk 204.000 jamaah, 2.555 petugas kloter, dan 1.022 untuk selisih penempatan laki dan perempuan. “Untuk pengadaan layanan akomodasi Mekkah, sampai saat ini sudah 98%. Ada 158 hotel yang akan disewa,” ungkap Pembantu Staf Teknis Urusan Haji (STUH) I Kementerian (Kemenag) Amin Handoyome lalui pesan singkat dari Mekkah, Arab Saudi, kemarin.
Adapun proses pengadaanakomodasi jamaah haji Indonesia selama di Madinah sudahmen capai 75%. Layanan akomodasi ini menggunakan sistem sewa full musim dan setengah musim. “Sebanyak 50 hotel di Madinah kita sewa full musim dan 7 hotel disewa setengah musim,” ucapnya.
Jumlah ini lebih banyak daripada 2018. Saat itu hotel yang disewa full musim hanya 53%, sedangkan 47% lainnya di sewa secara blocking time.“Tahun ini hanya 25% yang masih menggunakan sistem sewa blocking time ,” ujarnya.
Menurut Amin, dalam kontrak kerja sama ini, penyedia layanan termasuk akomodasi, juga harus menandatangani pakta integritas. “Pakta integritas ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan pemerintahan yang clean dan clear,” tegasnya. Poin pentingnya, mereka tidak akan memberikan imbal apa pun kepada tim penyedia layanan dan staf teknis urusan haji. “Hari ini pengadaan layanan akomodasi jamaah haji sudah mulai masuk tahap kontrak rumah di Mekkah,” ujarnya.
Mekkah Route
Sementara itu, Arab Saudi berharap Indonesia turut berperan dalam Program Mekkah Route 2019 yang diluncurkan dalam rangka memberikan kemudahan kepada calon jamaah haji. Program Mekkah Routeme liputi layanan penerbitan visa, penyelesaian bea cukai, dan prosedur paspor, memastikan kepatuhan dengan persyaratan kesehatan, serta menyortir bagasi sesuai dengan transportasi dan pengaturan akomodasi selama di Arab Saudi.
Kebijakan ini tidak hanya mempermudah jamaah haji saat proses kedatangan ke Arab Saudi, tetapi juga mempermudah jamaah untuk langsung menuju penginapan setibanya di Arab Saudi tanpa waktu penantian yang panjang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menyukseskan program Mekkah Route pada tahun lalu. Kami berharap sukses yang sama terulang di tahun 2019,” kata Wakil Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Khaled Al Aloteibi saat bertemu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Kementerian Agama, Jakarta, Senin (8/4) petang.
Khaled Al Aloteibi juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah Indonesia untuk menyiapkan jadwal keberangkatan yang jelas selama 24 jam agar memudahkan petugas Arab Saudi yang bekerja di Indonesia memonitor secara rinci.
“Ada juga hal lain yang perlu dipenuhi yakni visa petugas Arab Saudi dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik selama di Indonesia,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut,Menag menyampaikan kesiapannya untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenlu, Imigrasi, Angkasa Pura guna memfasilitasi petugas Arab Saudi.
Terkait dengan rekam biometrik calon jamaah haji, Menag berharap pihak Arab Saudi dapat menambah personel untuk melakukan proses tersebut, sekaligus menyediakan layanan rekam biometrik mobile untuk wilayah yang sulit dijangkau. Misalnya di Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Papua, NTT dan Sulawesi Barat. (Sunu Hastoro)
Jumlah ini terdiri atas kebutuhan untuk 204.000 jamaah, 2.555 petugas kloter, dan 1.022 untuk selisih penempatan laki dan perempuan. “Untuk pengadaan layanan akomodasi Mekkah, sampai saat ini sudah 98%. Ada 158 hotel yang akan disewa,” ungkap Pembantu Staf Teknis Urusan Haji (STUH) I Kementerian (Kemenag) Amin Handoyome lalui pesan singkat dari Mekkah, Arab Saudi, kemarin.
Adapun proses pengadaanakomodasi jamaah haji Indonesia selama di Madinah sudahmen capai 75%. Layanan akomodasi ini menggunakan sistem sewa full musim dan setengah musim. “Sebanyak 50 hotel di Madinah kita sewa full musim dan 7 hotel disewa setengah musim,” ucapnya.
Jumlah ini lebih banyak daripada 2018. Saat itu hotel yang disewa full musim hanya 53%, sedangkan 47% lainnya di sewa secara blocking time.“Tahun ini hanya 25% yang masih menggunakan sistem sewa blocking time ,” ujarnya.
Menurut Amin, dalam kontrak kerja sama ini, penyedia layanan termasuk akomodasi, juga harus menandatangani pakta integritas. “Pakta integritas ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan pemerintahan yang clean dan clear,” tegasnya. Poin pentingnya, mereka tidak akan memberikan imbal apa pun kepada tim penyedia layanan dan staf teknis urusan haji. “Hari ini pengadaan layanan akomodasi jamaah haji sudah mulai masuk tahap kontrak rumah di Mekkah,” ujarnya.
Mekkah Route
Sementara itu, Arab Saudi berharap Indonesia turut berperan dalam Program Mekkah Route 2019 yang diluncurkan dalam rangka memberikan kemudahan kepada calon jamaah haji. Program Mekkah Routeme liputi layanan penerbitan visa, penyelesaian bea cukai, dan prosedur paspor, memastikan kepatuhan dengan persyaratan kesehatan, serta menyortir bagasi sesuai dengan transportasi dan pengaturan akomodasi selama di Arab Saudi.
Kebijakan ini tidak hanya mempermudah jamaah haji saat proses kedatangan ke Arab Saudi, tetapi juga mempermudah jamaah untuk langsung menuju penginapan setibanya di Arab Saudi tanpa waktu penantian yang panjang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menyukseskan program Mekkah Route pada tahun lalu. Kami berharap sukses yang sama terulang di tahun 2019,” kata Wakil Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Khaled Al Aloteibi saat bertemu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Kementerian Agama, Jakarta, Senin (8/4) petang.
Khaled Al Aloteibi juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah Indonesia untuk menyiapkan jadwal keberangkatan yang jelas selama 24 jam agar memudahkan petugas Arab Saudi yang bekerja di Indonesia memonitor secara rinci.
“Ada juga hal lain yang perlu dipenuhi yakni visa petugas Arab Saudi dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik selama di Indonesia,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut,Menag menyampaikan kesiapannya untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenlu, Imigrasi, Angkasa Pura guna memfasilitasi petugas Arab Saudi.
Terkait dengan rekam biometrik calon jamaah haji, Menag berharap pihak Arab Saudi dapat menambah personel untuk melakukan proses tersebut, sekaligus menyediakan layanan rekam biometrik mobile untuk wilayah yang sulit dijangkau. Misalnya di Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Papua, NTT dan Sulawesi Barat. (Sunu Hastoro)
(nfl)