Dewan Pers: Kita Akan Sentil Pemrednya Jika Sajikan Informasi Hoaks
Jum'at, 22 Maret 2019 - 21:52 WIB
Dewan Pers: Kita Akan Sentil Pemrednya Jika Sajikan Informasi Hoaks
A
A
A
JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf kembali menggelar Jumat Jempol bertema 'Media di Tengah Dinamika Politik 2019' di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (22/3). Media harus menjadi penengah dari media sosial yang tidak bisa dicari kebenarannya.
Ketua Dewan Pers, Stanley Yoseph Adi mengatakan, jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak 17 April mendatang, informasi mengenai politik begitu ramai. Bahkan, informasi yang bersumber dari media cenderung berpihak kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).
Menurutnya, hal itu tidak bisa disalahkan lantaran banyak pemimpin media yang ikut dalam politik. Kendati demikian, lanjut Yoseph, media produk jurnalis bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya lantaran ada cek and ricek didalamnya. Berbeda dengan media sosial yang kebenarannya tidak bisa diverifikasi.
"Media sosial itu katanya-katanya. Banyak akun palsu dan buzer. Itu yang harus diawasi. Media jurnalistik harus ada di tengah menggambarkan ini loh yang benar," kata Yoseph saat menjadi pembicara dalam diskusi Jumat jempol di lokasi.
Yoseph menjelaskan, media produk jurnalistik itu memberikan informasi yang dikonformasi, verifikasi dan ada efek tanggungjawab. Misalnya saja pada media cetak. Wartawan sebelum menyajikan suatu berita tentunya harus mengumpulkan terlebih dahulu, mengecek dan memverifikasi kebenarannya.
Kemudian, lanjut Yoseph, dikirimkan ke redaktur untuk diedit dan diteruskan kepada redaktur pelaksana untuk dicek kembali. Lalu terakhir dicek semua kebenarannya oleh Pemimpin Redaksi (Pemred).
"Nah kalau medsos bukan produk jurnalistik. Tidak ada itu proses pengecekan. Kalau media jurnalistik, Kami di dewan pers akan menyentil Pemrednya kalau menyajikan informasi hoaks," tegasnya.
Ketua Dewan Pers, Stanley Yoseph Adi mengatakan, jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak 17 April mendatang, informasi mengenai politik begitu ramai. Bahkan, informasi yang bersumber dari media cenderung berpihak kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).
Menurutnya, hal itu tidak bisa disalahkan lantaran banyak pemimpin media yang ikut dalam politik. Kendati demikian, lanjut Yoseph, media produk jurnalis bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya lantaran ada cek and ricek didalamnya. Berbeda dengan media sosial yang kebenarannya tidak bisa diverifikasi.
"Media sosial itu katanya-katanya. Banyak akun palsu dan buzer. Itu yang harus diawasi. Media jurnalistik harus ada di tengah menggambarkan ini loh yang benar," kata Yoseph saat menjadi pembicara dalam diskusi Jumat jempol di lokasi.
Yoseph menjelaskan, media produk jurnalistik itu memberikan informasi yang dikonformasi, verifikasi dan ada efek tanggungjawab. Misalnya saja pada media cetak. Wartawan sebelum menyajikan suatu berita tentunya harus mengumpulkan terlebih dahulu, mengecek dan memverifikasi kebenarannya.
Kemudian, lanjut Yoseph, dikirimkan ke redaktur untuk diedit dan diteruskan kepada redaktur pelaksana untuk dicek kembali. Lalu terakhir dicek semua kebenarannya oleh Pemimpin Redaksi (Pemred).
"Nah kalau medsos bukan produk jurnalistik. Tidak ada itu proses pengecekan. Kalau media jurnalistik, Kami di dewan pers akan menyentil Pemrednya kalau menyajikan informasi hoaks," tegasnya.
(pur)
