Perlu Tindakan Nyata untuk Benahi Lapas dari Narkoba

JAKARTA - Masalah narkoba dan lembaga pemasyarakatan (lapas) masih menjadi buah bibir di masyarakat, karena hal ini belum juga terselesaikan. Bahkan para bandar narkoba diduga mendapatkan fasilitas di dalam lapas.

Karenanya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly disarankan untuk menyoroti kinerja Dirjen Lapas Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami.

Hal ini dikatakan oleh Koordinator Pergerakan Rakyat Demokrasi Indonesia (Perak Demokrasi), Gopal. Menurut Gopal tuntutan ini buntut dari belum selesainya masalah narkoba yang terjadi di dalam lapas.

"Perlu ada tindakan nyata untuk benahi Lapas," kata Gopal di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Kantor Dirjen Lapas, Jakarta, Senin (18/3/2019).

(Baca juga: Bersihkan Lapas dari Narkoba, Ini yang Akan Dilakukan Ditjen Pas)

Gopal juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan mengaudit rekening oknum pejabat terkait di Lapas Cipinang, yang diduga sengaja membiarkan narapidana (napi) narkoba Haryanto Chandra, terus berada di Lapas Cipinang.

"Miris sekali jika masih ada narapidana yang mendapatkan fasilitas mewah dan dilindungi oleh oknum petugas lapas. Napi narkoba itu kan kejahatan luar biasa. Jadi harus dipenjara yang ketat, bukan mendapatkan fasilitas super mewah," ucapnya.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) mendesak Menkumham Yasonna mengevaluasi Dirjen Lapas, Sri Puguh Budi Utami. Pernyataan keras ini menyusul pengungkapan kasus 37.799 butir ekstasi yang melibatkan seorang bandar penghuni lapas di Jakarta.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari menduga, petugas lapas kurang perhatian dan kontrol, sehingga narapidana bebas melakukan praktik jual beli barang haram dari dalam penjara.

"Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan dirjen PAS, namun tetap saja kami masih menemukan napi yang mengendalikan penyelundupan narkotika," kata Arman Depari Kantor BNNP DKI Jakarta di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).