Wakil Ketua MPR: Jangan Gara-gara Pilpres Suami Istri Pisah Ranjang

BONTANG - Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 tinggal 1,5 bulan lagi. Masyarakat diimbau untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Jangan sampai ajang pesta demokrasi lima tahunan ini, masyarakat justru memilih golput.

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, pemilu merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan kedaulatannya dalam memilih pemimpin maupun wakilnya di legislatif.

"Saya kira ini adalah kesempatan dan juga tanggungjawab masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, dimana kedaulatan itukan di tangan rakyat. Sekaranglah saatnya rakyat memanfaatkan kedaulatannya itu untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka, baik itu legislatif maupun eksekutif. Harapan kami semua masyarakat datang ke TPS. Jangan golput karena masa depan bangsa ini ada di tangan mereka," tutur Mahyudin di sela-sela sosialisasi Empat Pilar MPR di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (5/3/2019).

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan, dalam pemilihan presiden (pilpres) , jangan sampai rakyat terpecah hanya gara-gara beda pilihan politik. "Memilih nomor 01 silakan, memilih 02 silakan. Jangan sampai berkelahi. Lihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kalau bertemu mereka berangkulan. Jangan karena beda pilihan suami istri pisah ranjang," tuturnya.

Mahyudin mengingatkan, pemilu merupakan kesempatan terbaik untuk memilih pemimpin. Karena itu, dalam memilih pemimpin, rakyat harus jeli dalam melihat track record calon pemimpin yang mereka pilih. "Kalau memilih pemimpin itu kurang lebih seperti memilih calon menantu. Lihat bibit dan bobotnya, lihat integritasnya, keturunannya siapa, maling atau tidak," paparnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk menjauhi praktik politik uang (money politics) dalam memilih pemimpin. Sebab, ketika pada proses pemilihan terjadi transaksi keuangan antara pemilih dan mereka yang dipilih, hal itu sama dengan memilih calon koruptor. Sebab, calon yang menghabiskan banyak uang dalam sebuah pemilihan politik, mereka ketika terpilih pasti akan berfikir bagaimana cara mengembalikan modalnya.

"Panwaslu harus menguasai permasalahan-permasalahan pemilu potensi adanya money politics, harus diawasi dengan benar. Dan hukum harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Bagi siapapun yang melakukan money politics, baik yang menerima maupun yang memberi, harus mendapatkan sanksi hukum yang sama. Hukumnya pidana," urainya.

Menurut Mahyudin, masyarakat harus diingatkan bahwa praktik money politics merupakan salah satu bentuk pelanggaran pidana. "Ini penting untuk diingatkan. Harapan kami itu tidak ada," katanya.

Dia juga mengajak masyarakat untuk tidak termakan berita-bertita bohong (hoaks) yang banyak bertebaran, khususnya di media sosial (medsos) belakangan ini. Namun, dia yakin bahwa masyarakat sudah semakin pintar dalam mencermati mana berita yang benar dan mana hoaks.

"Hoaks itu dilakukan oleh orang-orang jahat. Tapi yang bikin hoaks kita juga tak berani menuduh dalam rapat kampanye dilakukan tim tertentu. Bisa saja dilakukan pihak ketiga yang ingin mengadu domba. Tapi saya rasa masyarakat sudah semakin cerdas. Orang sudah capek. Mungkin lima bulan lalu, orang lagi euforianya menghadapi pilpres jadi hoaks efektif. Tapi kalau hari ini, saya kira hoaks sudah tidak lagi efektif dan masyarakat juga semakin cerdas," tutur politikus yang maju menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Dapil Kalimantan Timur ini.

Di tempat yang sama, anggota MPR Hetifah Sjaifudian juga mengingatkan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, 17 April, mendatang. Untuk menghindari maraknya golput, diperlukan sosialisasi yang lebih gencar terutama oleh penyelenggara pemilu.

"Kita harus meyakinkan para pemilih pemula, pemilih milenial, termasuk kaum perempuan. Dan kita juga memberikan fasilitasi kepada mereka, memberikan kemudahan karena pemilihan itu kan di hari libur. Itukan kesempatan sehingga tak ada alasan untuk tidak memilih," katanya.

Penyelenggara pemilu juga harus memperhatikan daerah-daerah terpencil di pulau-pulau atau daerah-daerah yang aksesabilitasnya sulit. "Kaum difabel dan sebagainya juga harus dipilkirkan supaya mereka juga bisa, kalau perlu dijemput. Saya juga akan mengingatkan KPU khususnya di Kalimantan, wilayah- wilayah yang sulit diakses supaya diberikan kesempatan sehingga tak ada alasan untuk tidak ke TPS. Supaya tidak ada alasan untuk tidak tahu sehingga sosialisasi harus gencar. Satu suara itu sangat mempengeruhi demokrasi kita," tuturnya.