Tak Serahkan LHKPN, Anggota DPR Abaikan UU yang Dibuatnya Sendiri

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau anggota DPR untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018 sebelum 31 Maret 2019.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, anggota DPR yang tidak menyerahkan LHKPN sama saja tidak menjalankan undang-undang yang dibuatnya sendiri.

"Itu kan undang-undang itu dibuat oleh DPR. Kalau nanti DPR sendiri juga yang tidak melaporkan harta kekayaannya kan itu berarti tidak menjalankan undang-undang yang mereka bikin sendiri," ujar Laode, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Senin 25 Februari 2019.

Undang-undang (UU) yang dimaksud Laode adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelaporan LHKPN disebut pada Pasal 5 ayat 3 UU tersebut yang menyatakan, "Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat."

Selain itu kewajiban tentang LHKPN juga termuat dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Laode menegaskan KPK akan terus mengimbau anggota DPR maupun penyelenggara negara lain untuk melaporkan harta kekayaan mereka.

"Undang-undang itu dibuat oleh DPR. Kalau nanti DPR juga tidak melaporkan harta kekayaannya, itu berarti tidak menjalankan undang-undang yang mereka bikin sendiri," tuturnya.

Syarief berharap dengan format pelaporan saat ini, penyelenggara negara tidak perlu lagi menyampaikan dokumen asli mengenai kepemilikan sesuatu.

Mereka cukup menyerahkan dokumen scan bukti kepemilikan. Penyelenggara negara juga bisa langsung mengubah data harta kekayaan mereka.

"Misalnya ada tambahan. Selain gaji, mungkin ada tambahan usaha lain," tuturnya.