Mantan Komisioner KPU Imbau Masyarakat Ikut Awasi Petahana
Senin, 25 Februari 2019 - 16:31 WIB
Mantan Komisioner KPU Imbau Masyarakat Ikut Awasi Petahana
A
A
A
JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mariyah mengajak masyarakat untuk mengawasi incumbent atau petahana di Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Sebab, hanya petahana yang memiliki akses dan menguasai aparatur negara, APBN dan APBD di legislatif maupun di eksekutif. Hal itu dikatakan Chusnul dalam diskusi 'Menginventarisir Potensi Kecurangan di Pilpres 2019' di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).
"Ini juga harus diawasi, sejauh mana mereka menggunakan akses anggaran APBN dan APBD untuk kemudian itu bisa menguntungkan diri sendiri. Jadi kalau dilihat dari situ, semua berpotensi untuk melakukan kecurangan," kata Chusnul.
Kendati demikian kata dia, apakah Pemilu bisa bersih, jujur dan adil, tergantung dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
(Baca juga: Program Populis Jokowi Berpotensi Naikkan Elektabilitas)
Dia berpendapat, longgarnya aturan perundang-undangan yang mengatur teknis pelaksanaan Pemilu bisa menimbulkan kecurangan.
"Dari mulai aturan, itu bisa saja aturannya memudahkan kecurangan. Coba dicek peraturan KPU tentang penghitungan suara pada saat hari H, itu Pilpresnya di depan atau di belakang? Yang kita baca, penghitungan suara Pilpres itu di belakang," tuturnya.
Dia berpendapat, penghitungan surat suara Pilpres yang diakhirkan rawan menimbulkan kecurangan. Pasalnya, secara psikologis, baik penyelenggara pemilu, saksi, maupun masyarakat, telah kelelahan.
"Anda bisa bayangkan, sudah jam 11 malam, semua sudah capek, terakhir baru kita hitung surat suara pilpres," pungkasnya.
Sebab, hanya petahana yang memiliki akses dan menguasai aparatur negara, APBN dan APBD di legislatif maupun di eksekutif. Hal itu dikatakan Chusnul dalam diskusi 'Menginventarisir Potensi Kecurangan di Pilpres 2019' di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).
"Ini juga harus diawasi, sejauh mana mereka menggunakan akses anggaran APBN dan APBD untuk kemudian itu bisa menguntungkan diri sendiri. Jadi kalau dilihat dari situ, semua berpotensi untuk melakukan kecurangan," kata Chusnul.
Kendati demikian kata dia, apakah Pemilu bisa bersih, jujur dan adil, tergantung dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
(Baca juga: Program Populis Jokowi Berpotensi Naikkan Elektabilitas)
Dia berpendapat, longgarnya aturan perundang-undangan yang mengatur teknis pelaksanaan Pemilu bisa menimbulkan kecurangan.
"Dari mulai aturan, itu bisa saja aturannya memudahkan kecurangan. Coba dicek peraturan KPU tentang penghitungan suara pada saat hari H, itu Pilpresnya di depan atau di belakang? Yang kita baca, penghitungan suara Pilpres itu di belakang," tuturnya.
Dia berpendapat, penghitungan surat suara Pilpres yang diakhirkan rawan menimbulkan kecurangan. Pasalnya, secara psikologis, baik penyelenggara pemilu, saksi, maupun masyarakat, telah kelelahan.
"Anda bisa bayangkan, sudah jam 11 malam, semua sudah capek, terakhir baru kita hitung surat suara pilpres," pungkasnya.
(maf)
