Humas Kemensos Siapkan Strategi Komunikasi Program Prioritas
Rabu, 20 Februari 2019 - 08:52 WIB
Humas Kemensos Siapkan Strategi Komunikasi Program Prioritas
A
A
A
JAKARTA - Dampak positif dan nyata bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan diakui banyak pihak. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, penurunan persentase angka kemiskinan, di antaranya karena kontribusi bantuan sosial (bansos).
Namun bagi sebagian kalangan, ternyata bansos masih belum cukup familiar. Padahal anggaran bantuan sosial ini terus meningkat dari waktu ke waktu.
“Namun masih banyak masyarakat yang belum mengenal dengan baik. Bansos ini perlu diviralkan, agar semakin banyak orang yang tahu,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras, dalam sambutannya pada kegiatan Penyusunan Rencana Strategi Kehumasan Kementerian Sosial Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (15/02/2019).
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari penyiapan strategi komunikasi kehumasan Kementerian Sosial yang disusun Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat dirumuskan suatu manajemen komunikasi yang efektif dan efisien, utamanya dalam mendukung sosialiasi program prioritas nasional.
Selain Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras, hadir pula dalam kegiatan selama dua hari ini Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadang Iskandar, dan Ketua Satgas Bansos 2019 Irjen Pol. Muktiono, dan jajarannya dari Mabes Polri.
Hadir pula Tenaga Ahli Menteri Sosial Zarmansyah, dan sejumlah pakar sebagai narasumber, yakni pakar branding Universitas Indonesia DR. Rifelly , Asisten Staf Khusus Kepresidenan Dilla Amran, sosiolog Universitas Gadjah Mada DR. Arie Sudjito, dan
Tingkatkan sosialisasi
Hartono menyatakan, tugas Kementerian Sosial mengalami peningkatan sejalan dengan anggaran yang terus meningkat yakni Rp43,3 triliun tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp58,9 triliun.
“Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang BPNT yaitu tentang perubahan dari tunai menjadi non tunai, termasuk juga PKH masih banyak yang belum tahu terkait kenaikan anggaran yang besar dan manfaat yang dapat dirasakan,” kata Hartono.
Untuk itu, Humas Kementerian Soslal dituntut bekerja lebih terencana dan terpadu. Di lain pihak, untuk membantu meningkatkan sosialiasi baik pengetahuan tentang bansos dan manfaat bansos sendiri, Hartono menyatakan, Kementerian Soslal sudah menjalin kerja sama dengan Mabes Polri.
“Polri memiliki jaringan sampai ke bawah. Dan Polri juga ada unit cyber yang memiliki alat dan sumber daya terlatih. Ini bisa membantu meningkatkan sosialisasi bansos,” kata Hartono.
Selain untuk membantu meningkatkan publikasi program bansos, kerja sama dengan Mabes Polri juga dalam rangka mengawal panyaluran bansos agar tepat sasaran, aman dan tertib.
Minimalisasi penyimpanganPada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Bansos Irjen. Pol. Drs. Muktiono menyatakan, era digitial membuat informasi tersebar dengan cepat dan beragam.
“Sayangnya tidak semua masyarakat kita siap menghadapi perubahan cepat ini. Sebagian masih bersikap pragmatis menyikapi berita dan isu-isu hoaks. Ini karena edukasi masyarakat kita secara umum masih rendah,” kata Muktiono.
Jenderal bintang dua ini menambahkan, sebagai pekerja humas, kita dituntut berperan melakukan kerja-kerja promosi keberhasilan program pemerintah. “Dunia digital dalam hal ini media sosial dapat menjadi sarana penyampaian capaian kinerja pemerintah,” kata Muktiono.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensos RI Akifah Elansary menyatakan strategi pemediaan tidak hanya berfokus kepada media sosial, tetapi perlu adanya yang berbentuk leaflet, buku untuk disebar ke peolsok-pelosok.
“Dan yang tidak kalah penting adalah visit media. Sebab, media sebagai alat penyebar informasi ke masyarakat, belum banyak tahu tentang program kita,” kata Akifah
Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Slahuddin Yahya menekankan pada berbagai tantangan yang dikemukakan dalam mengkampanyekan program Kementerian Sosial.
Misalnya, program bansos yang diklaim oleh pemerintah daerah. Ke depan ia, humas perlu memunculkan narasi bahwa program bansos adalah program dari Pemerintah pusat dan merupakan wujud negara hadir di tengah-tegah masyarakat.
Secara umum, kegiatan ini berjalan baik dan interaktif. Peserta dari organisasi hukum dan humas di lingkungan satuan kerja. Banyak pemikiran dan masukan yang tajam dan cerdas yang berguna bagi perumusan strategi komunikasi ke depan.
Namun bagi sebagian kalangan, ternyata bansos masih belum cukup familiar. Padahal anggaran bantuan sosial ini terus meningkat dari waktu ke waktu.
“Namun masih banyak masyarakat yang belum mengenal dengan baik. Bansos ini perlu diviralkan, agar semakin banyak orang yang tahu,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras, dalam sambutannya pada kegiatan Penyusunan Rencana Strategi Kehumasan Kementerian Sosial Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (15/02/2019).
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari penyiapan strategi komunikasi kehumasan Kementerian Sosial yang disusun Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat dirumuskan suatu manajemen komunikasi yang efektif dan efisien, utamanya dalam mendukung sosialiasi program prioritas nasional.
Selain Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras, hadir pula dalam kegiatan selama dua hari ini Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadang Iskandar, dan Ketua Satgas Bansos 2019 Irjen Pol. Muktiono, dan jajarannya dari Mabes Polri.
Hadir pula Tenaga Ahli Menteri Sosial Zarmansyah, dan sejumlah pakar sebagai narasumber, yakni pakar branding Universitas Indonesia DR. Rifelly , Asisten Staf Khusus Kepresidenan Dilla Amran, sosiolog Universitas Gadjah Mada DR. Arie Sudjito, dan
Tingkatkan sosialisasi
Hartono menyatakan, tugas Kementerian Sosial mengalami peningkatan sejalan dengan anggaran yang terus meningkat yakni Rp43,3 triliun tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp58,9 triliun.
“Masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang BPNT yaitu tentang perubahan dari tunai menjadi non tunai, termasuk juga PKH masih banyak yang belum tahu terkait kenaikan anggaran yang besar dan manfaat yang dapat dirasakan,” kata Hartono.
Untuk itu, Humas Kementerian Soslal dituntut bekerja lebih terencana dan terpadu. Di lain pihak, untuk membantu meningkatkan sosialiasi baik pengetahuan tentang bansos dan manfaat bansos sendiri, Hartono menyatakan, Kementerian Soslal sudah menjalin kerja sama dengan Mabes Polri.
“Polri memiliki jaringan sampai ke bawah. Dan Polri juga ada unit cyber yang memiliki alat dan sumber daya terlatih. Ini bisa membantu meningkatkan sosialisasi bansos,” kata Hartono.
Selain untuk membantu meningkatkan publikasi program bansos, kerja sama dengan Mabes Polri juga dalam rangka mengawal panyaluran bansos agar tepat sasaran, aman dan tertib.
Minimalisasi penyimpanganPada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Bansos Irjen. Pol. Drs. Muktiono menyatakan, era digitial membuat informasi tersebar dengan cepat dan beragam.
“Sayangnya tidak semua masyarakat kita siap menghadapi perubahan cepat ini. Sebagian masih bersikap pragmatis menyikapi berita dan isu-isu hoaks. Ini karena edukasi masyarakat kita secara umum masih rendah,” kata Muktiono.
Jenderal bintang dua ini menambahkan, sebagai pekerja humas, kita dituntut berperan melakukan kerja-kerja promosi keberhasilan program pemerintah. “Dunia digital dalam hal ini media sosial dapat menjadi sarana penyampaian capaian kinerja pemerintah,” kata Muktiono.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensos RI Akifah Elansary menyatakan strategi pemediaan tidak hanya berfokus kepada media sosial, tetapi perlu adanya yang berbentuk leaflet, buku untuk disebar ke peolsok-pelosok.
“Dan yang tidak kalah penting adalah visit media. Sebab, media sebagai alat penyebar informasi ke masyarakat, belum banyak tahu tentang program kita,” kata Akifah
Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Slahuddin Yahya menekankan pada berbagai tantangan yang dikemukakan dalam mengkampanyekan program Kementerian Sosial.
Misalnya, program bansos yang diklaim oleh pemerintah daerah. Ke depan ia, humas perlu memunculkan narasi bahwa program bansos adalah program dari Pemerintah pusat dan merupakan wujud negara hadir di tengah-tegah masyarakat.
Secara umum, kegiatan ini berjalan baik dan interaktif. Peserta dari organisasi hukum dan humas di lingkungan satuan kerja. Banyak pemikiran dan masukan yang tajam dan cerdas yang berguna bagi perumusan strategi komunikasi ke depan.
(akn)
