Beralih ke Transportasi Massal Solusi Menuju Jalan Bebas Macet

MASALAH kemacetan masih menjadi persoalan pelik di negeri ini, khususnya kota besar seperti Jakarta. Berbagai upaya sudah dilakukan, tapi hal itu tak kunjung membuat masalah ini terurai. Alih-alih mengatasi kemacetan, satu lagi wacana pun menyeruak. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengusulkan adanya jalur tol khusus sepeda motor.



Litbang SINDOnews.com tergelitik untuk mengetahui pendapat masyarakat soal hal ini. Hasilnya 55% menyatakan setuju dengan adanya wacana ini dan sisanya menolak. Bagi mereka yang berada di kubu ‘sepakat’, wacana ini dinilai bisa menjadi solusi jitu untuk atasi antrean kendaraan karena nantinya sepeda motor tidak terfokus pada satu jalur.



Ada alternatif pilihan yang berimplikasi pada turunnya kepadatan kendaraan. Pun, pengguna sepeda motor sama-sama membayar pajak. Dengan demikian, mereka juga seharusnya berhak atas fasilitas transportasi yang sama dengan pengguna kendaraan roda empat.

“Saya sih setuju saja, kalau ada jalur khusus motor di jalan tol jadinya kan tidak numpuk di jalur yang bukan tol. Jadi bisa lebih lancar,” kata Tieto, pengendara motor yang bekerja di kawasan Jakarta Pusat.



Di kubu yang berbeda menyatakan alasan lain. Selain dinilai tidak akan membawa implikasi positif untuk atasi kemacetan, dibukanya jalur tol khusus motor bisa meningkatkan risiko kecelakaan.

“Dari aspek keselamatan, akan sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor. Sebab jalan tol jalurnya panjang dan ini rentan terhadap kecelakaaan lalu lintas. Pengaruh angin samping di tol juga akan membahayakan bagi pengguna sepeda motor,” ujar Manik, yang sehari-harinya mengendarai motor ke tempat kerjanya.



Dari hasil survei, peserta jajak pendapat lebih mendukung penggalakkan penggunaan transportasi masal sebagai solusi antisipasi kemacetan. Pembangunan infrastuktur transportasi yang saat ini tengah digenjot pemerintah mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Begitupun upaya pembatasan jumlah kendaraan.



“Yang menjadi PR pemerintah saat ini adalah memberikan dan menyediakan transportasi massal yang berlimpah sampai pelosok dengan tarif yang relatif terjangkau. Pemerintah juga harus membatasi kendaraan pribadi yang datang dari luar Jakarta dengan sistem teknis, ganjil genap misalnya. Atau secara ekstrem menerapkan pengurangan kendaraan pribadi dengan retribusi tinggi pada saat memasuki wilayah Jakarta,” demikian dikatakan Andri, warga Bekasi. (Tika Vidya/Wiendy.H)

Note: Pemenang survei online Minggu ini:
1. @pekap_
2. @andriekayani

*Pemenang akan dihubungi oleh Tim SINDOnews melalui email.