Pembentukan Kogabwilhan Diyakini Sudah Dikaji Mendalam
Sabtu, 02 Februari 2019 - 21:40 WIB
Pembentukan Kogabwilhan Diyakini Sudah Dikaji Mendalam
A
A
A
JAKARTA - Langkah Tentara Nasional Indonesia (TNI) membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) diyakini sudah berdasarkan perhitungan dan pertimbangan yang matang.
Seperti diketahui, Kogabwilhan merupakan satuan baru yang langsung berada di bawah Panglima TNI. Fungsi dan peran Kogabwilhan akan mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI seperti di Natuna, Morotai, hingga Biak.
Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati meyakini TNI telah melakukan kajian yang mendalam untuk meningkatkan interoperability ketiga matra TNI ke dalam Kogabwilhan.
"Luasnya wilayah Indonesia menjadi dasar pembentukan tiga Kogabwilhan agar rasio efektivitas dan efisiensi benar-benar mampu menjawab kebutuhan di lapangan," kata Nuning, sapaan Susaningtyas dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (2/1/2019).
Nuning menjelaskan, Kogabwilhan merupakan salah satu sub organisasi TNI yang diaktifkan kembali dengan pertimbangan pencapaian tugas pokok TNI (Reaktivasi).
Awalnya, kata dia, Kogabwilhan dibentuk sesuai Strategi Pertahanan Semesta berdasarkan pembagian kompartemen strategis dalam mengimplementasikan strategi itu sendiri.
Seiring dengan perjalanan waktu, maka dinamika politik melikuidasi Kogabwilhan dan bahkan mengkonsentrasikan gelar kekuatan TNI di Pulau Jawa (Java Centris).
"Dengan mencermati perkembangan lingkungan, baik regional maupun global, maka kebutuhan kekuatan TNI harus digelar secara proporsional sesuai dengan eskalasi ancaman," tuturnya.
Bahkan, sambung dia, kebutuhan gelar kekuatan TNI juga ditujukan untuk mengantisipasi bencana alam di berbagai daerah sehingga dibutuhkan reaksi kecepatan TNI yang harus hadir minimal empat jam pasca terjadinya bencana.
"Tentu saja output dan outcome Kogabwilhan sudah diperhitungkan melalui berbagai macam simulasi untuk melaksanakan berbagai macam OMP dan OMSP. Termasuk didalamnya adalah simulasi penganggaran agar pembentukan dan operasionalisasi Kogabwilhan tidak menjadi beban keuangan negara," tuturnya.
Dia juga yakin dalam pembentukan Kogabwilhan, juga dikaji mengenai beberapa perspektif dan teori keamanan nasional untuk menilai berbagai kriteria dan parameter efektivitas Kogabwilhan
Seperti diketahui, Kogabwilhan merupakan satuan baru yang langsung berada di bawah Panglima TNI. Fungsi dan peran Kogabwilhan akan mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI seperti di Natuna, Morotai, hingga Biak.
Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati meyakini TNI telah melakukan kajian yang mendalam untuk meningkatkan interoperability ketiga matra TNI ke dalam Kogabwilhan.
"Luasnya wilayah Indonesia menjadi dasar pembentukan tiga Kogabwilhan agar rasio efektivitas dan efisiensi benar-benar mampu menjawab kebutuhan di lapangan," kata Nuning, sapaan Susaningtyas dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (2/1/2019).
Nuning menjelaskan, Kogabwilhan merupakan salah satu sub organisasi TNI yang diaktifkan kembali dengan pertimbangan pencapaian tugas pokok TNI (Reaktivasi).
Awalnya, kata dia, Kogabwilhan dibentuk sesuai Strategi Pertahanan Semesta berdasarkan pembagian kompartemen strategis dalam mengimplementasikan strategi itu sendiri.
Seiring dengan perjalanan waktu, maka dinamika politik melikuidasi Kogabwilhan dan bahkan mengkonsentrasikan gelar kekuatan TNI di Pulau Jawa (Java Centris).
"Dengan mencermati perkembangan lingkungan, baik regional maupun global, maka kebutuhan kekuatan TNI harus digelar secara proporsional sesuai dengan eskalasi ancaman," tuturnya.
Bahkan, sambung dia, kebutuhan gelar kekuatan TNI juga ditujukan untuk mengantisipasi bencana alam di berbagai daerah sehingga dibutuhkan reaksi kecepatan TNI yang harus hadir minimal empat jam pasca terjadinya bencana.
"Tentu saja output dan outcome Kogabwilhan sudah diperhitungkan melalui berbagai macam simulasi untuk melaksanakan berbagai macam OMP dan OMSP. Termasuk didalamnya adalah simulasi penganggaran agar pembentukan dan operasionalisasi Kogabwilhan tidak menjadi beban keuangan negara," tuturnya.
Dia juga yakin dalam pembentukan Kogabwilhan, juga dikaji mengenai beberapa perspektif dan teori keamanan nasional untuk menilai berbagai kriteria dan parameter efektivitas Kogabwilhan
(nag)
