Pembangunan Daerah Ini Dinilai Perlu Pertimbangkan Risiko Kebencanaan
Jum'at, 01 Februari 2019 - 16:07 WIB
Pembangunan Daerah Ini Dinilai Perlu Pertimbangkan Risiko Kebencanaan
A
A
A
PALU - Ketua Fraksi Nasdem di DPR yang juga putra Sulawesi Tengah, Ahmad M Ali menilai pembangunan baru di Sulawesi Tengah (Sulteng) memerlukan visi yang mempertimbangkan risiko kebencanaan berbasis kawasan.
"Sulteng harus dibangun dengan sebuah visi baru yang mempertimbangkan risiko bencana serta dengan pendekatan pembangunan yang berbasis kawasan," ujar Ahmad Ali melalui keterangan persnya, Jumat (1/2/2019).
Wakil rakyat yang duduk di Komisi VII DPR RI ini mengemukakan, informasi kebencanaan yang sudah beredar luas, baik itu berdasarkan hasil penelitian ilmiah, maupun statistik kebencanaan hasil pengumpulan para ahli pascabencana menunjukkan suatu keharusan untuk mengubah visi pembangunan di Sulteng.
"Kita perlu cara pandang baru dan tentu belajar untuk mengintegrasikan misi diemban dalam upaya pembangunan dengan risiko-risiko yang harus dihitung berdasarkan kondisi kerawanan bencana. Harus ada perspektif baru dalam aglomerasi, perhitungan pemanfaatan zonasi ruang yang berbeda, dari kacamata sebelumnya," jelasnya.
Ahmad Ali menguraikan ke depan Sulteng perlu kebijakan politik Perencanaan Daerah 25 tahun ke depan, yakni Road Map, 2020 menuju 2045, untuk menetapkan kawasan dalam desain tata ruang baru. Dirinya mencontohkan, untuk wilayah lembah Palu perlu dibangun sebagai pusat Studi Nasional Penanggulangan Bencana, tempat ilmuan dari berbagai penjuru dunia datang belajar tentang bencana geologis untuk pemanfaatan mitigasi secara nasional.
Di samping itu wilayah ini juga dipandang perlu menetapkan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis industri ekstraktif yang padu dengan tujuan pengurangan risiko bencana untuk kawasan Timur. Sementara visi ketiga pembangunan yang harus dijalankan disampaikan Ahmad Ali menetapkan kawasan potensial untuk dijadikan sebagai pusat wisata sekaligus sasaran pemanfaatan ruang berbasis industri wisata.
"Kita harus belajar dan melatih semua stakeholder dalam menyusun rencana pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana dalam skema, rakyat, investasi dan pemerintah," tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulteng sebelumnya membeberkan tahap pembangunan Palu dan sekitarnya baru bisa dimulai awal tahun 2019. Pembangunan ditargetkan berjalan dua tahun dengan total dana dibutuhkan mencapai Rp18 triliun. Dana pembangunan berasal dari dana pusat, pinjaman, dan pihak ketiga berupa sumbangan.
Sementara terkait potensi kerawanan bencana alam, pascagempa disertai tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan penelitian di Sulteng. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pada Oktober 2018 lalu memaparkan, hasil penelitian menggambarkan tingkat guncangann jika kena gempa bumi di Palu bisa dibedakan menjadi tiga zona yaitu zona hijau dan hijau tua, zona kuning hingga cokelat dan zona merah muda muda.
Zona hijau dan hijau muda merupakan kerentanan rendah dengan angka kurang dari 5. Zona kuning hingga kecoklatan merupakan gambaran kerentanan menengah dengan angka 5 hingga 15.
Zona merah hingga merah muda sebagai daerah memiliki kerentanan tinggi dengan angka lebih dari 15. Adapun yang termasuk dalam zona kuning, cokelat, hingga merah berada di wilayah pantai dan sekitar teluk.
"Sulteng harus dibangun dengan sebuah visi baru yang mempertimbangkan risiko bencana serta dengan pendekatan pembangunan yang berbasis kawasan," ujar Ahmad Ali melalui keterangan persnya, Jumat (1/2/2019).
Wakil rakyat yang duduk di Komisi VII DPR RI ini mengemukakan, informasi kebencanaan yang sudah beredar luas, baik itu berdasarkan hasil penelitian ilmiah, maupun statistik kebencanaan hasil pengumpulan para ahli pascabencana menunjukkan suatu keharusan untuk mengubah visi pembangunan di Sulteng.
"Kita perlu cara pandang baru dan tentu belajar untuk mengintegrasikan misi diemban dalam upaya pembangunan dengan risiko-risiko yang harus dihitung berdasarkan kondisi kerawanan bencana. Harus ada perspektif baru dalam aglomerasi, perhitungan pemanfaatan zonasi ruang yang berbeda, dari kacamata sebelumnya," jelasnya.
Ahmad Ali menguraikan ke depan Sulteng perlu kebijakan politik Perencanaan Daerah 25 tahun ke depan, yakni Road Map, 2020 menuju 2045, untuk menetapkan kawasan dalam desain tata ruang baru. Dirinya mencontohkan, untuk wilayah lembah Palu perlu dibangun sebagai pusat Studi Nasional Penanggulangan Bencana, tempat ilmuan dari berbagai penjuru dunia datang belajar tentang bencana geologis untuk pemanfaatan mitigasi secara nasional.
Di samping itu wilayah ini juga dipandang perlu menetapkan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis industri ekstraktif yang padu dengan tujuan pengurangan risiko bencana untuk kawasan Timur. Sementara visi ketiga pembangunan yang harus dijalankan disampaikan Ahmad Ali menetapkan kawasan potensial untuk dijadikan sebagai pusat wisata sekaligus sasaran pemanfaatan ruang berbasis industri wisata.
"Kita harus belajar dan melatih semua stakeholder dalam menyusun rencana pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana dalam skema, rakyat, investasi dan pemerintah," tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulteng sebelumnya membeberkan tahap pembangunan Palu dan sekitarnya baru bisa dimulai awal tahun 2019. Pembangunan ditargetkan berjalan dua tahun dengan total dana dibutuhkan mencapai Rp18 triliun. Dana pembangunan berasal dari dana pusat, pinjaman, dan pihak ketiga berupa sumbangan.
Sementara terkait potensi kerawanan bencana alam, pascagempa disertai tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan penelitian di Sulteng. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pada Oktober 2018 lalu memaparkan, hasil penelitian menggambarkan tingkat guncangann jika kena gempa bumi di Palu bisa dibedakan menjadi tiga zona yaitu zona hijau dan hijau tua, zona kuning hingga cokelat dan zona merah muda muda.
Zona hijau dan hijau muda merupakan kerentanan rendah dengan angka kurang dari 5. Zona kuning hingga kecoklatan merupakan gambaran kerentanan menengah dengan angka 5 hingga 15.
Zona merah hingga merah muda sebagai daerah memiliki kerentanan tinggi dengan angka lebih dari 15. Adapun yang termasuk dalam zona kuning, cokelat, hingga merah berada di wilayah pantai dan sekitar teluk.
(kri)
