2019, Kemenag Akan Bangun 16 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu
2019, Kemenag Akan Bangun 16 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu
A
A
A
JAKARTA - Tahun ini Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) sebanyak 16 unit. Melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu akan disebar di 16 Kabupaten/Kota.
"Pembangunan PLHUT bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tahun ini, total teralokasikan dari sebesar Rp36 miliar untuk pembangunan 16 PLHUT," ungkap Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 31 Januari 2019.
Ke-16 kabupaten/kota penerima dana SBSN pembangunan PLHUT tahun 2019 adalah Kota Padang, Bandar Lampung, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten malang, Kota Pontianak, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Tuban.
Sebagai persiapan, Direktorat Jenderal PHU mengundang para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek untuk rapat koordinasi. "Pembangunan PLHUT merupakan program inovasi layanan haji. Kemenag Kabupaten/Kota ujung tombak pelayanan jamaah haji dan umrah maka harus mendapat perhatian lebih besar untuk meningkatkan layanan kepada jamaah," kata Yanis di hadapan peserta rapat.
Menurut Yanis, pembangunan 16 PLHUT di Kemenag Kabupaten/Kota tahun ini merupakan pilot project atau proyek pertama Kemenag. Sebelumnya, alokasi dana SBSN digunakan untuk merevitalisasi asrama haji.
"Sebagai pilot project, pembangunan PLHUT tahun ini harus selesai dalam satu tahun anggaran dengan kualitas yang baik. Jangan sampai tidak selesai atau kualitasnya tidak baik," harap Yanis.
Dia mengingatkan agar percepatan pembangunan dan kontrol kualitas PLHUT benar-benar dilakukan. Keberhasilan proyek PLHUT tahun ini akan berdampak pada keberlangsungan proyek berikutnya untuk daerah lain.
"Prototipe sudah kami siapkan. RAB juga telah dihitung seluruhnya, tinggal tiap daerah menyesuaikan perhitungannya dalam kontrak. Semua kami lakukan supaya tidak ada keterlambatan," imbuhnya.
Bentuk bangunan PLHUT juga harus mengikuti prototipe yang telah ada. Tujuannya, supaya bangunan PLHUT di semua daerah memiliki bentuk dan ciri yang sama. "Ciri khas bangunan (image) ini penting supaya masyarakat lebih mudah mengenali gedung PLHUT," pungkasnya.
PLHUT ini dirancang terdiri dari dua lantai seluas 400 meter persegi. Lantai satu digunakan untuk ruang pelayanan jamaah dan lantai dua untuk ruang serbaguna yang dapat digunakan sebagai ruang bimbingan manasik. Ke depan, PLHUT juga berpotensi menyumbang pendapatan negara melalui PNBP.
"Pembangunan PLHUT bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tahun ini, total teralokasikan dari sebesar Rp36 miliar untuk pembangunan 16 PLHUT," ungkap Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 31 Januari 2019.
Ke-16 kabupaten/kota penerima dana SBSN pembangunan PLHUT tahun 2019 adalah Kota Padang, Bandar Lampung, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten malang, Kota Pontianak, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Tuban.
Sebagai persiapan, Direktorat Jenderal PHU mengundang para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek untuk rapat koordinasi. "Pembangunan PLHUT merupakan program inovasi layanan haji. Kemenag Kabupaten/Kota ujung tombak pelayanan jamaah haji dan umrah maka harus mendapat perhatian lebih besar untuk meningkatkan layanan kepada jamaah," kata Yanis di hadapan peserta rapat.
Menurut Yanis, pembangunan 16 PLHUT di Kemenag Kabupaten/Kota tahun ini merupakan pilot project atau proyek pertama Kemenag. Sebelumnya, alokasi dana SBSN digunakan untuk merevitalisasi asrama haji.
"Sebagai pilot project, pembangunan PLHUT tahun ini harus selesai dalam satu tahun anggaran dengan kualitas yang baik. Jangan sampai tidak selesai atau kualitasnya tidak baik," harap Yanis.
Dia mengingatkan agar percepatan pembangunan dan kontrol kualitas PLHUT benar-benar dilakukan. Keberhasilan proyek PLHUT tahun ini akan berdampak pada keberlangsungan proyek berikutnya untuk daerah lain.
"Prototipe sudah kami siapkan. RAB juga telah dihitung seluruhnya, tinggal tiap daerah menyesuaikan perhitungannya dalam kontrak. Semua kami lakukan supaya tidak ada keterlambatan," imbuhnya.
Bentuk bangunan PLHUT juga harus mengikuti prototipe yang telah ada. Tujuannya, supaya bangunan PLHUT di semua daerah memiliki bentuk dan ciri yang sama. "Ciri khas bangunan (image) ini penting supaya masyarakat lebih mudah mengenali gedung PLHUT," pungkasnya.
PLHUT ini dirancang terdiri dari dua lantai seluas 400 meter persegi. Lantai satu digunakan untuk ruang pelayanan jamaah dan lantai dua untuk ruang serbaguna yang dapat digunakan sebagai ruang bimbingan manasik. Ke depan, PLHUT juga berpotensi menyumbang pendapatan negara melalui PNBP.
(mhd)
Explore More