Minat Baca Masyarakat Indonesia Ternyata di Atas Negara Maju

JAKARTA - Minat baca masyarakat Indonesia mulai diperhitungkan. Bahkan untuk tahun lalu, minat bacanya mengalahkan sejumlah negara besar.

Hal itu diucapkan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando seusai penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara lembaganya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Executive Lounge layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis 31 Januari 2019.

"Minggu lalu ada berita menggembirakan, Inggris baru saja merilis 20 negara terbaik dalam tingkat (minat) bacanya tahun ini. Kita masuk ke urutan 15, lebih baik dari Argentina, Jerman, dan Kanada," ungkap Syarif Bando.

Lebih lanjut disebutkan, yang tertinggi minat bacanya adalah India dengan capaian di atas 10 jam. "Sementara Indonesia di atas 6 jam per minggu. Ini langkah awal memulai pengembangan perpustakaan di seluruh Nusantara," katanya.

Dia mengutarakan, berdasarkan amanat UU NO 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, 100% provinsi yang ada sudah membentuk perpustakaan. Sedangkan dari 514 kabupaten/kota, hanya 22 yang belum memiliki perpustakaan dan tahun ini diharapkan selesai pengadaannya.

"Secara fisik (perpustakaan) rata-rata ada, kami inginnya menempatkan aplikasi teknologi di sana, dan mereka bisa akses server di sini melalui iPusnas," ucap Syarif.

Lebih lanjut dikatakan, tingkat kunjungan ke purpustakaan yang dikelola juga sangat tinggi. Untuk hari Sabtu dan Minggu rata-rata 3.000 orang. Yang lebih tinggi lagi, klaim dia, akses ke iPusnas mencapai 2.000 per menit.

Sementara itu, dalam agenda penandatangan MoU antara Perpusnas dan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Selain itu, Rektor IPDN, Murtir Jeddawi dan Kepala Perpustakaan Nasional juga menyepakati pembukaan akses mahasiswa IPDN terhadap koleksi buku di Perpustakaan Nasional.

Nota kesepahaman ini meliputi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perpustakaan di lingkungan Kemendagri, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya di Kampus IPDN, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perpustakaan di daerah, serta pertukaran data dan informasi kelembagaan perpustakaan di daerah. Nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai arah program prioritas pembangunan nasional 2019-2024.

Terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rektor IPDN, sinergi keduanya bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan melalui pemanfaatan perpustakaan dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dikatakan Syarif, melalui kerja sama ini, maka tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti di lingkungan IPDN yang mengaku kekurangan referensi.

"Kami ada S1, D4, S2, dan S3 dengan 6.000-an mahasiswa. Dengan kerja sama ini, maka terbuka akses belajar dari 600.000 buku menjadi jutaan buku yang asli. Sehingga bisa mengembangkan literatur pemerintahan yang asli, lalu melakukan kajian dan harapannya bisa menciptakan inovasi di pemerintahan," timpal Murtir Jeddawi.

Di sisi lain, Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo dengan Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, mengatur pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perpustakaan di lingkungan Kemendagri. Misalnya, pengembangan sumber daya perpustakaan dan kepustakawanan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang perpustakaan, pengembangan pangkalan katalog induk nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS), iPusnas dan e-resources, penghimpunan karya cetak dan karya rekam (KCKR), serta perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional.