TKN Jokowi-Ma'ruf: Ahmad Dhani Korban Ucapannya Sendiri Bukan Rezim
Jum'at, 01 Februari 2019 - 02:47 WIB
TKN Jokowi-Ma'ruf: Ahmad Dhani Korban Ucapannya Sendiri Bukan Rezim
A
A
A
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin , Abdul Kadir Karding mengatakan, tuduhan bahwa Ahmad Dhani korban rezim adalah tuduhan tak beralasan dan menjurus ke penyesatan. Sebab vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Ahmad Dhani sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kewenangan itu tidak boleh diintervensi oleh siapa pun termasuk pemerintah.
"Menyalahkan rezim atas vonis hukum Dhani merupakan bentuk sikap tidak bertanggung jawab. Selama ini sidang Ahmad Dhani terbuka untuk umum. Ia juga tindak kehilangan haknya untuk menempuh langkah hukum lanjutan berupa banding. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan semestinya tanpa mesti ditunggangi isu politik," kata Kadir dalam keterangan tertulisnya, Kamis 31 Januari 2019.
Menurut dia, Ahmad Dhani adalah korban dari ucapannya sendiri bukan rezim. Sebab selama ini Presiden Jokowi selalu menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin dan tidak boleh mengintervensi proses hukum.
"Sejumlah kasus hukum yang melibatkan lembaga negara di kementerian, tokoh-tokoh partai pendukung pemerintah, dan kepala daerah yang diusung partai pendukung pemerintah juga berjalan semestinya. Bukti intervensi tak dilakukan Pak Jokowi," katanya.
Sebagai sesama politikus, dia merasa prihatin dengan apa yang menimpa Dhani. Namun, dia menambahkan, hal itu merupakan akibat dari ucapannya sendiri.
"Tapi biarlah ini menjadi pelajaran kita bersama soal pentingnya berhati-hati mengucapkan pernyataan di media sosial. Sebab kebebasan kita dalam berpendapat juga dibatasi oleh kebebasan orang lain yang diatur dalam koridor hukum," pungkas Karding.
Di tahun politi ini, dia megimbau, agar tetap menjunjung tinggi demokrasi. Jangan sampai, kata dia, perbedaan menjadi awal permusuhan.
"Di tahun politik ini marilah kita sama menjunjung tinggi prinsip2 demokrasi yang sehat. Saling menghargai dan menghormati, mengkritik atas dasar argumentasi yang faktual bukan sentimen ketidaksukaan semata," katanya.
"Menyalahkan rezim atas vonis hukum Dhani merupakan bentuk sikap tidak bertanggung jawab. Selama ini sidang Ahmad Dhani terbuka untuk umum. Ia juga tindak kehilangan haknya untuk menempuh langkah hukum lanjutan berupa banding. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan semestinya tanpa mesti ditunggangi isu politik," kata Kadir dalam keterangan tertulisnya, Kamis 31 Januari 2019.
Menurut dia, Ahmad Dhani adalah korban dari ucapannya sendiri bukan rezim. Sebab selama ini Presiden Jokowi selalu menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin dan tidak boleh mengintervensi proses hukum.
"Sejumlah kasus hukum yang melibatkan lembaga negara di kementerian, tokoh-tokoh partai pendukung pemerintah, dan kepala daerah yang diusung partai pendukung pemerintah juga berjalan semestinya. Bukti intervensi tak dilakukan Pak Jokowi," katanya.
Sebagai sesama politikus, dia merasa prihatin dengan apa yang menimpa Dhani. Namun, dia menambahkan, hal itu merupakan akibat dari ucapannya sendiri.
"Tapi biarlah ini menjadi pelajaran kita bersama soal pentingnya berhati-hati mengucapkan pernyataan di media sosial. Sebab kebebasan kita dalam berpendapat juga dibatasi oleh kebebasan orang lain yang diatur dalam koridor hukum," pungkas Karding.
Di tahun politi ini, dia megimbau, agar tetap menjunjung tinggi demokrasi. Jangan sampai, kata dia, perbedaan menjadi awal permusuhan.
"Di tahun politik ini marilah kita sama menjunjung tinggi prinsip2 demokrasi yang sehat. Saling menghargai dan menghormati, mengkritik atas dasar argumentasi yang faktual bukan sentimen ketidaksukaan semata," katanya.
(mhd)
