120 Pemda Belum Laporkan Angka Kemiskinan

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita membenarkan hal ini. “Ada sekitar 120-an daerah khususnya kabupaten/ kota, belum pernah atau bahkan tidak pernah meng-up date itu, yang justru kami mau ketuk pintu kepada kepala daerah masing-masing untuk melakukan up date. Kami akan membuka ruang update enam bulan sekali,” tandas Agus di Jakarta kemarin.

Agus mengungkapkan keterkaitan updating data angka kemiskinan ini. Salah satunya terkait program-program pengentasan kemiskinan yang sudah digelontorkan pemerintah yakni bantuan pangan nontunai (BPNT) serta program Kemensos lain. Program-program ini, lanjutnya, membutuhkan data akurat. “Sehingga masyara kat yang hidup di wilayahnya akan terbantu. Masyarakat miskin yang hidup di wilayah administrasinya bisa terbantu,” tandasnya.

Agus mengaku telah meminta kepada para pemerintah daerah untuk proaktif melaporan data angka kemiskinan ini. “Saya terpaksa menyampaikan kepada publik. Ada banyak sekali pemda yang belum secara aktif meng-update, khususnya data yang berkaitan dengan masyarakat miskin yang ada di daerahnya,” paparnya.

Agus pun meminta peran serta masyarakat terkait pemutakhiran data ini. Bila perlu, ujar nya, masyarakat bisa menjatuhkan sanksi kepada pemda jika tidak juga memberikan pemutakhiran data tersebut. “Masyarakat di daerah bisa memberikan sanksi jika pemerintah di daerahnya tidak secara aktif melakukan update data kemiskinan di daerah masing-masing kepada Kementerian Sosial,” tandasnya.

Agus juga mengaku, Kemensos telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hal ini. Kemendagri pun, lanjutnya, sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemda untuk mendukung pemutakhiran data kemiskinan. “Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Mendagri (Tjahjo Kumolo) sudah dilakukan cukup baik,” ujarnya.

Dirjen Fakir Miskin Kementerian Sosial Andy ZA Dulung mengungkapkan, jika tidak ada pemutakhiran data dari pemda, pihaknya tidak bisa menentukan kriteria masyarakat yang sudah tidak menerima bantuan. Pasalnya, data yang tersedia di Kemensos masih merupakan data lama yang belum tentu masyarakat penerima di tahun pertama akan menerima di tahun kedua karena peningkatan kesejahteraan hidup.

“Maka itu, kami harapkan kepada pemda ini untuk mengisi data kemiskinan daerahnya. Lalu, kita di Kemensos bisa hitung masyarakat tersebut akan masuk ke klaster mana. Ini memudahkan untuk pemberian bantuan seperti apa yang berhak diberikan,” ungkap Andy.

Sementara itu, hasil riset independen yang mengevaluasi pelaksanaan program BPNT Kemensos sepanjang 2018 menyatakan bahwa 96% keluarga penerima manfaat (KPM) dan 89% e-warong puas terhadap pelaksanaan program tersebut. Tingkat kepuasan KPM dan ewarong yang tinggi tersebut linier dengan angka ke mis kin an Badan Pusat Statistik yang turun sekitar 9,82% pada Maret dan 9,66% pada September 2018.

Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat, pemerintah memberikan bantuan sosial nontunai. Program bantuan nontunai ini untuk memudahkan pemantauan dan mengurangi penyimpangan di lapangan.

“Pola penyaluran berubah dari tahun 2017 menjadi BPNT yang di implementasikan di 44 kota kemudian meluas di tahun 2018 menjadi 10,25 juta KPM,” ungkapnya.

Selanjutnya, lanjut Agus, tahun ini Kemensos akan melakukan perluasan pemberian BPNT kepada masyarakat di 95 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan target penerima 15,6 juta KPM. Dalam upaya memperbaiki pelayanan, Kemensos sudah bekerja sama dengan Bill Gates Foundation.

“Karena kita semua bisa melihat dari apa yang tadi disampaikan Microsave Consulting yang berada di bawah Bill and Melinda Gates Foundation, yang telah lama bekerja sama dengan kami. Mereka berkomitmen menangani dan membantu negara yang memiliki masalah kemiskinan, termasuk Indonesia,” tandasnya.

Mereka, ungkap Mensos, mendorong adanya upaya dari sebuah negara untuk menciptakan finansial yang berada di bawah garis kemiskinan. Agus juga mengatakan bahwa BPNT ini merupakan program yang masih berumur dua tahun. Namun, intensitassivitas program ini begitu tinggi.

“Sehingga apa yang menjadi temuan dari Micro save untuk BPNT merupakan sebuah hal yang bagi kami bangga terhadap hasilnya. Tapi kami tetap sadar bahwa kami perlu membuka ruang perbaikan dalam kelanjutan BPNT,” tandasnya. Hasil survei Microsave, misalnya, dari kepuasan KPM terhadap BPNT sangat tinggi yakni 96%.

Hal ini bisa menjadi tolok ukur bahwa pemerintah sukses menjalankan program untuk mengurangi angka kemiskinan. “Bahwa program ini juga membantu KPM dalam konteks membantu keluarga masing-masing. Secara hipotesis memang program ini menurunkan angka kemiskinan, maka saya kira ketika dihubungkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan sangat relevan,” paparnya. Pada 2019, Kemensos menargetkan program BPNT bisa mencakup seluruh Indonesia.

“Sementara untuk perluasan akses, kami tahu dan mengerti bahwa ada program dari Kominfo tahun 2019 atau setelah tahun 2020, seluruh wilayah NKRI akan ter-cover dengan akses internet, sehingga program BPNT ini tidak akan ada masalah terkait dengan konektivitas terutama akses internet,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan pada 2019, program transformasi dari Rastra ke BPNT ini akan selesai dan jumlah KPM ini akan mencapai 15,6 juta. Sementara anggaran yang dialokasikan Kemensos untuk program BPNT ini mencapai Rp20,1 triliun untuk tahun 2019.

“Tentu, jika target yang ditetapkan oleh pemerintah itu tercapai maka pelaksanaan bantuan sosial efektivitasnya akan lebih tinggi. Jadi, ketika kita menemukan efektivitasnya untuk mengurangi angka kemiskinan maka akan membantu,” ujarnya.

Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintah Sekretariat Wakil Presiden Bambang Widianto mengungkapkan sejumlah penyebab meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program BPNT.“Kepuasannya karena apa? Sederhananya, jadi kalau dulu jamannya raskin dari 15 kg kalau menurut aturan yang diterima hanya 4-5 kg, jadi hanya 30% saja. Sementara sekarang ini, dari aturannya 10 kg beras yang diberikan, masyarakat yang punya kartu BPNT menerima sampai 9 kg jadi masyarakat bisa menerima hampir 90%,” ujarnya.

Selanjutnya, kualitas beras jauh meningkat dan KPM senang karena mereka menjadi bagian dari sistem keuangan nasional. “Ini yang menyebabkan kenaikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada program pemerintah melalui program BPNT ini,” tandasnya.

Peneliti senior Microsave Consulting Elwyn Sansius Panggabean mengungkapkan, program BPNT kontribusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dari hasil survei menunjukkan bahwa program BPNT memiliki peran untuk berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi di masyarakat.

“Program e-warong yang men jadi bagian program BPNT dapat membantu proses digitalisasi gerakan nontunai di masyarakat. Salah satunya perbaikan yang sangat signifikan terhadap ekonomi di masyarakat,” paparnya.

Menurut Elwyn, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk optimalisasi bantuan. Pertama, insentif kepada bank untuk keberlangsungan kerja sama. Kedua, memastikan sistem audit dan pemantauan yang lebih baik dan tepat waktu. Ketiga , evolusi ekonomi digital dan model e-commerce baru yang menghadirkan peluang untuk berkolaborasi dan mengeksplorasi model baru. (Binti Mufarida)