Isu Keterwakilan Perempuan di Parlemen Kembali Disorot
Kamis, 24 Januari 2019 - 00:41 WIB
Isu Keterwakilan Perempuan di Parlemen Kembali Disorot
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari menyatakan, isu keterwakilan perempuan kurang menjadi perhatian publik, dalam skala nasional.
Menurut Dian, perhatian publik lebih terpusat pada calon presiden, dibandingkan calon legislatif. Karena Pemilu 2019, merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan secara serentak, menggabungkan pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden.
"Idealnya, Pemilu 2019 merupakan peluang besar meningkatkan keterwakilan di parlemen. Terlebih melihat fakta, semua partai politik menempatkan lebih dari 30% perempuan dalam daftar Calon anggota legislatifnya, faktanya seluruh mata tertuju pada paslon pilpres," kata Dian di Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Surutnya perhatian publik dan media terhadap isu keterwakilan perempuan di parlemen, menjadi tantangan serius bagi KPI untuk mendorong peningkatan jumlah caleg perempuan yang terpilih dalam Pemilu 2019 nanti.
Dian menyatakan belajar dari catatan tahun 2018, ada (dua) isu strategis yang dihadapkan pada tantangan besar, yaitu isu radikalisme, ektremisme, terorisme, isu pilkada dan Pemilu 2019.
"Isu ini memiliki karakter yang sangat maskulin, kental dengan perebutan pengaruh dan kekuasaan serta penggunaan kekerasan berbasis gender, terutama menyasar pada seksualitas dan peran gender perempuan," ungkapnya.
Terkait isu radikalisme, ektremisme dan terorisme, sambungnya, diperlukan penguatan penguasaan substansi dan strategi untuk mendorong peran perempuan dalam merespons dan menangkal radikalisme, ektremisme dan terorisme. Pada saat yang sama diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi, karena berkaitan dengan keyakinan.
"Terkait isu pilkada dan Pemilu 2019, terutama upaya peningkatan keterwakilan Politik perempuan di lembaga legislatif, dihadapkan pada terfokusnya perhatian publik pada pemilihan presiden, sementara waktu yang tersisa untuk mengkampanyekan keterwakilan politik tinggal 2(dua) bulan lagi," jelasnya.
Proses dan hasil Pemilu 2019 yang kredibel, lanjutnya, akan sangat menentukan jalan dan arah politik dimasa depan, pasca penyelenggaraan pemilu. Tatanan masyarakat yang demokratis, terlaksananya komitmen Pembangunan Berkelanjutan serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan disemua tingkatan pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat,sangat ditentukan oleh hasil pilpres dan pileg.
"Namun hingga hari ini, isu strategis perempuan belum menjadi perhatian penyelenggara pemilu, calon presiden dan calon anggota DPR," pungkasnya.
Menurut Dian, perhatian publik lebih terpusat pada calon presiden, dibandingkan calon legislatif. Karena Pemilu 2019, merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan secara serentak, menggabungkan pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden.
"Idealnya, Pemilu 2019 merupakan peluang besar meningkatkan keterwakilan di parlemen. Terlebih melihat fakta, semua partai politik menempatkan lebih dari 30% perempuan dalam daftar Calon anggota legislatifnya, faktanya seluruh mata tertuju pada paslon pilpres," kata Dian di Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Surutnya perhatian publik dan media terhadap isu keterwakilan perempuan di parlemen, menjadi tantangan serius bagi KPI untuk mendorong peningkatan jumlah caleg perempuan yang terpilih dalam Pemilu 2019 nanti.
Dian menyatakan belajar dari catatan tahun 2018, ada (dua) isu strategis yang dihadapkan pada tantangan besar, yaitu isu radikalisme, ektremisme, terorisme, isu pilkada dan Pemilu 2019.
"Isu ini memiliki karakter yang sangat maskulin, kental dengan perebutan pengaruh dan kekuasaan serta penggunaan kekerasan berbasis gender, terutama menyasar pada seksualitas dan peran gender perempuan," ungkapnya.
Terkait isu radikalisme, ektremisme dan terorisme, sambungnya, diperlukan penguatan penguasaan substansi dan strategi untuk mendorong peran perempuan dalam merespons dan menangkal radikalisme, ektremisme dan terorisme. Pada saat yang sama diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi, karena berkaitan dengan keyakinan.
"Terkait isu pilkada dan Pemilu 2019, terutama upaya peningkatan keterwakilan Politik perempuan di lembaga legislatif, dihadapkan pada terfokusnya perhatian publik pada pemilihan presiden, sementara waktu yang tersisa untuk mengkampanyekan keterwakilan politik tinggal 2(dua) bulan lagi," jelasnya.
Proses dan hasil Pemilu 2019 yang kredibel, lanjutnya, akan sangat menentukan jalan dan arah politik dimasa depan, pasca penyelenggaraan pemilu. Tatanan masyarakat yang demokratis, terlaksananya komitmen Pembangunan Berkelanjutan serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan disemua tingkatan pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat,sangat ditentukan oleh hasil pilpres dan pileg.
"Namun hingga hari ini, isu strategis perempuan belum menjadi perhatian penyelenggara pemilu, calon presiden dan calon anggota DPR," pungkasnya.
(maf)
