Komisi Pemilihan Umum Siap Menghadapi Setiap Serangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak awal tahapan pemilu kerap kali menjadi sasaran tembak sejumlah pihak yang merasa tidak puas atau sengaja ingin mengacaukan. Mulai berita hoaks hingga ada tuduhan KPU berpihak dan sebagainya. Sebagai lembaga penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan ini, bagaimana KPU menyikapinya? Berikut wawancara KORAN SINDO dengan Ketua KPU Arief Budiman.

KPU kerap kali jadi sasaran hoaks dan tuduhan tidak netral. Terakhir isu soal tujuh kontainer surat suara tercoblos dan ternyata itu bohong. Bagaimana tanggapan Anda?

Sejak awal tahapan berjalan sampai menetapkan pasangan calon, KPU merasa ini kompetisinya sangat ketat. Kami terpaksa harus mengkritik pemerintah dan DPR karena undang-undangnya terlambat ditetapkan. Ini konstruksi besar yang harus kita pahami.

Ketika saya menjadi anggota KPU periode sebelumnya, undang-undangnya ditetapkan dua bulan sebelumnya. Masih banyak waktu. Sekarang ini tidak, undang-undangnya ditetapkan satu hari sebelum pelaksanaan tahapannya dimulai.

Saat itu kami sudah merasa rumit. Ketika menetapkan peserta pemilu, keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di tengah-tengah proses verifikasi parpol. Itu rumit luar biasa.

Kerumitan apa yang dimaksud?

Setelah penetapan peserta pemilu, dilakukan penyusunan daftar pemilih. KPU diberi informasi ada 25 juta data pemilih ganda. Kami kemudian cek bersama-sama, ternyata angkanya tidak sebesar itu. Bahkan mungkin hanya sekitar 5% dari data yang diserahkan.

Selesai itu muncul lagi polemik 31 juta data siluman. Oke, ayo kita duduk bareng dan selesaikan. Hasilnya, 31 juta itu ternyata bukan data siluman, tapi data verifikasi yang dilakukan tim Kemendagri terhadap DPT yang telah ditetapkan pada tahap pertama, 5 September.

Begitu seterusnya sampai isu logistik. Katanya, ada tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Parahnya lagi, tertulis satu kontainer yang sudah dibuka, disita oleh KPU. Untuk yang ini saya bilang bukan hoaks, tapi tuduhan karena tanpa data. Malam itu juga kami bergerak.

Ada yang bilang KPU bergerak setelah ada cuitan Andi Arif (politikus Demokrat). Gak bener itu. KPU bertindak atas pikirannya sendiri, independen, rasional, logis. Muncul lagi isu kotak kardus, lalu debat. Begitu seterusnya, pasti ada isu jelek yang menerpa KPU. Prinsipnya secara mental kami sudah siap. Kalau mereka mengeluarkan data dan fakta, kita jawab dengan data dan fakta.

Menjelang debat, ramai isu KPU membocorkan isi debat. Bagaimana KPU menyikapinya?

Nah, setelah masuk isu debat masuk materi debat yang dibocor-bocorin. Debat tidak menarik dan sebagainya, padahal untuk membahas teknis debat prosesnya sangat panjang dan lama serta melibatkan para ahli untuk memberikan pendapatnya. Kenapa KPU mengambil kebijakan itu (memberikan kisi-kisi debat).

Pertama, kami harus memastikan bahwa debat ini akan berjalan hebat, bahkan lebih hebat dari debat-debat sebelumnya. Karena dari enam segmen ini, semuanya melibatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Segmen kedua sampai lima itu debat. Jadi sejak awal sudah debat terus. Nah, segmen keenam closing statement. Kemudian dari empat segmen, kita bagi menjadi dua. Segmen dua dan tiga itu pertanyaan dari panelis, segmen empat dan kelima pertanyaan dari masing-masing pasangan calon.

Jadi, soal pertanyaan yang kita berikan kepada masing-masing calon tidak diketahui mana pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing calon. Jadi kita minta panelis membuat 20 pertanyaan.

Dari 20 pertanyaan itu isinya apa saja?

Ada empat tema yang akan diangkat. Hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Jadi masing-masing calon harus memahami seluruh materi debat. Dan, kalau mereka menjawab pertanyaan tetap akan mendapatkan tanggapan dari pasangan lain. Jadi jangan buru-buru baper ini tidak terasa debat.

Apa alasan KPU memberikan kisi-kisi debat kepada pasangan calon?

Putusan ini muncul karena masing-masing pasangan berharap tidak saling menjatuhkan. Masing-masing harus menjaga martabatnya. Oke kalau gitu kita rumuskan termasuk menghindari tudingan KPU membocorkan pertanyaan. Saya sudah menduga nanti akan ada hoaks kebocoran soal makanya sekarang (setelah kisi-kisi soal diberikan) tidak ada hoaks kebocoran soal karena sudah diberikan.

Setelah debat, prediksinya ada konflik apalagi?

Setelah debat, bagian yang paling penting saat pemungutan dan penghitungan suara. KPU, Bawaslu, kepolisian, parpol, pasangan calon harus menempatkan betul orang-orang yang paham regulasi pemilu di TPS karena konflik itu biasanya diawali karena para pihak tidak memahami regulasi yang benar.

Itu awal terjadinya konflik sehingga KPU akan melatih dengan baik seluruh petugasnya di TPS. Bawaslu juga demikian. Kepolisian, parpol dan pasangan calon kami harap bisa menempatkan orang-orang yang memahami regulasi di TPS.

Adakah kemungkinan konflik pemilu lainnya?

Bagian akhirnya akan berlanjut pada rekapitulasi dan penetapan hasil. Biasanya isu akan berkembang sampai kami selesai merekap di tingkat nasional.