GP Ansor: Ada Kelompok Radikal Terafiliasi ke Kontestan Pemilu
Sabtu, 12 Januari 2019 - 10:22 WIB
GP Ansor: Ada Kelompok Radikal Terafiliasi ke Kontestan Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyebut terdapat kelompok gerakan radikal terafiliasi dengan salah satu kontestan pemilu.
Hal ini berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan pimpinan wilayah GP Ansor seluruh Indonesia. Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas melaporkan hal itu saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin.
“Kelompok radikal terkonsoliasi karena kontestasi pilpres. Banyak kami temukan. Kalau disebut, di luar Jawa banyak, di Jawa Barat ada. Riau misalnya, terkonsolidasi. Jawa Barat, apa lagi,” kata Yaqut seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Yaqut menyebut kelompok radikal tersebut tidak bertujuan merusak pemilu, tetapi hanya membonceng untuk melancarkan agenda-agenda politiknya.
“Mereka menginduk pada salah satu kontestan pemilu untuk masuk kan agenda-agenda mereka. Ya dirikan negara Islam lah, khilafah Islamiah, atau minimal mereka dirikan NKRI bersyariat,” ungkapnya.
Ditanyakan pasangan mana yang ditumpangi kelompok radikal, dia enggan menyebut. Dia menegaskan bahwa NKRI harus tegak berdiri dan utuh.
“Kita semua harus menjaga bahwa keberagaman adalah sunatullah. Hal yang tak bisa ditolak, keniscayaan. Tidak boleh ada orang yang memperjuangkan kemau an mereka sendiri. Tidak boleh ada orang yang memperjuangkan negara lain di luar NKRI,” tandasnya.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan dengan Jokowi, Yaqut juga meminta agar ada revisi terhadap Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian PNS.
“Kami paham pemerintah terbentur dengan UU, tidak bisa main pecat ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah itu. Memutasi pun ada aturannya. Kami minta Presiden setelah kontestasi politik selesai segera memberi ruang gerak untuk menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah,” katanya.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko enggan memberikan tanggapan terkait adanya kelompok radikal yang membonceng di salah satu pasangan calon pilpres. Dia hanya mengingatkan agar tidak menggunakan kelompok tersebut.
“Kita tidak memberikan tanggapan. Pak Jokowi tidak memberikan tanggapan. Tapi saya pribadi ingin mengingatkan siapa pun yang bermain-main dengan itu, menggunakan kelompok-kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis, maka ini akan menjadi backfire, ingat itu. Jadi jangan main-main dengan itu,” tandasnya.
Lebih lanjut Moeldoko mengatakan, dalam pertemuan tersebut, GP Ansor memberikan masukan kepada Presiden atas berbagai situasi saat ini. Salah satunya memang berkaitan dengan radikalisme.
“Berikutnya hal-hal lain yang perlu juga menjadi atensi bagi Presiden. Ini sebuah upaya Presiden untuk membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapa pun untuk bisa memberikan masukan atas hal-hal positif yang perlu segera ditindak lanjuti ke depan,” paparnya.
Dia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kelompok radikal. Dia menilai semua kalangan harus memiliki sikap yang sama bahwa kelompok radikal tidak boleh berkembang di Indonesia.“Begitu diberi ruang, mereka akan berkembang. Begitu berkembang, ini akan mengganggu masa depan anak-anak kita, masa depan Indonesia. Dari pada berkembang ke depan, sekarang harus putus. Tidak boleh lagi berkembang,” ujarnya. (Dita Angga)
Hal ini berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan pimpinan wilayah GP Ansor seluruh Indonesia. Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas melaporkan hal itu saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin.
“Kelompok radikal terkonsoliasi karena kontestasi pilpres. Banyak kami temukan. Kalau disebut, di luar Jawa banyak, di Jawa Barat ada. Riau misalnya, terkonsolidasi. Jawa Barat, apa lagi,” kata Yaqut seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Yaqut menyebut kelompok radikal tersebut tidak bertujuan merusak pemilu, tetapi hanya membonceng untuk melancarkan agenda-agenda politiknya.
“Mereka menginduk pada salah satu kontestan pemilu untuk masuk kan agenda-agenda mereka. Ya dirikan negara Islam lah, khilafah Islamiah, atau minimal mereka dirikan NKRI bersyariat,” ungkapnya.
Ditanyakan pasangan mana yang ditumpangi kelompok radikal, dia enggan menyebut. Dia menegaskan bahwa NKRI harus tegak berdiri dan utuh.
“Kita semua harus menjaga bahwa keberagaman adalah sunatullah. Hal yang tak bisa ditolak, keniscayaan. Tidak boleh ada orang yang memperjuangkan kemau an mereka sendiri. Tidak boleh ada orang yang memperjuangkan negara lain di luar NKRI,” tandasnya.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan dengan Jokowi, Yaqut juga meminta agar ada revisi terhadap Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian PNS.
“Kami paham pemerintah terbentur dengan UU, tidak bisa main pecat ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah itu. Memutasi pun ada aturannya. Kami minta Presiden setelah kontestasi politik selesai segera memberi ruang gerak untuk menindak orang-orang seperti ini yang sekarang ada di institusi pemerintah,” katanya.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko enggan memberikan tanggapan terkait adanya kelompok radikal yang membonceng di salah satu pasangan calon pilpres. Dia hanya mengingatkan agar tidak menggunakan kelompok tersebut.
“Kita tidak memberikan tanggapan. Pak Jokowi tidak memberikan tanggapan. Tapi saya pribadi ingin mengingatkan siapa pun yang bermain-main dengan itu, menggunakan kelompok-kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis, maka ini akan menjadi backfire, ingat itu. Jadi jangan main-main dengan itu,” tandasnya.
Lebih lanjut Moeldoko mengatakan, dalam pertemuan tersebut, GP Ansor memberikan masukan kepada Presiden atas berbagai situasi saat ini. Salah satunya memang berkaitan dengan radikalisme.
“Berikutnya hal-hal lain yang perlu juga menjadi atensi bagi Presiden. Ini sebuah upaya Presiden untuk membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapa pun untuk bisa memberikan masukan atas hal-hal positif yang perlu segera ditindak lanjuti ke depan,” paparnya.
Dia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kelompok radikal. Dia menilai semua kalangan harus memiliki sikap yang sama bahwa kelompok radikal tidak boleh berkembang di Indonesia.“Begitu diberi ruang, mereka akan berkembang. Begitu berkembang, ini akan mengganggu masa depan anak-anak kita, masa depan Indonesia. Dari pada berkembang ke depan, sekarang harus putus. Tidak boleh lagi berkembang,” ujarnya. (Dita Angga)
(nfl)
