2018, Keadilan Ekonomi Semakin Masif

JAKARTA - Kinerja Pemerintahan Joko Widodo sepanjang tahun ini yang terus mengedepankan keadilan ekonomi dan keberpihakan kepada yang lemah patut diapresiasi dan harus dimantapkan pada tahun-tahun mendatang.

Arif Budimanta, ekonom yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), mengatakan di tiap program kerja yang ada, Presiden Joko Widodo selalu berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Apa yang telah dilakukan pemerintah menjadi bukti bahwa keadilan dan keberpihakan ekonomi menjadi tujuan utama pemerintah dan itu harus tetap dilanjutkan untuk memperteguh komitmen kebangsaan baik di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya, Minggu (30/12/2018).

Pernyataan tersebut diungkapkan Arif pada talk show yang digelar Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Adapun tema acara tersebut ialah Refleksi Akhir Tahun 2018, Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik 2018.

Selain Arif, hadir pula pembicara-pembicara lainnya, di antaranya ialah Cendekiawan Muslim Jimly Asshiddiqie, Kepala Satgas Nusantara Polri Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono, Aggota Komisi XI DPRD RI Maruan Sirait, Perwakilan PP Muhamammadiyah Hajriyanto Y. Thohari, dan DPP Partai Nasdem Achmad Effendy Choire.

Arif menjelaskan, program-program kerja yang digelontorkan selama ini memiliki dua orientasi yakni baik terhadap akses dan juga aset di seluruh aspek kehidupan. Pertama ialah Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah. PIP memberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah.

Selanjutnya ialah program Jaminan Kesehatan Nasional dengan jumlah kepesertaan telah mencapai 182 juta jiwa per 2017 (Kementerian Kesehatan). JKN memberikan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

“Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus didorong oleh pemerintah. Di sisi lain pelayanan kesehatan juga semakin mudah diakses. Keduanya menjadi penting untuk membangun negara,” ucap Arif.

Pemerintah, sambungnya, juga memfokuskan terciptanya keadilan sosial di wilayah Timur Indonesia, baik itu di pedalaman atau di wilayah perbatasan Indonesia. Misalnya dengan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan akses jalan baik bagi manusia dan barang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pemerataan pembangunan.

Dalam kepemimpinan Jokowi, pemerintah terus membangun jalan nasional seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Pemerintah juga terus mendorong pembangunan pos lintas batas negara di batas- batas terluar wilayah Indonesia. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 107.958 km dan irigasi sebanyak 25.905 Ha melalui program Dana Desa.

“Tidak hanya meningkatkan konektivitas dan mendorong peradaban di luar Pulau Jawa, pemerintah juga terus melakukan pemerataan di wilayah Timur Indonesia yakni melalui kebijakan satu harga BBM. Baru kali ini terjadi, sebelumnya di sana selalu lebih mahal dibandingkan dengan wilayah Barat,” tuturnya.

Selain keadilan terhadap akses, pemerintah juga menjunjung keadilan terhadap aset melalui program Reforma Agraria. Program tersebut mendistribusikan 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma agraria dan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar kepada rakyat. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN pada 2017 5 juta sertifikat tanah telah diterbitkan.

“Ini merupakan bukti bahwa komitmen Presiden Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluuruh masyarakat tanpa memihak dan ini tidak bisa terjadi jika tidak ada political will yang kuat dari pemerintah,” kata Arif.

Arif melanjutkan program-program itu telah memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia tercermin dari berbagai capaian yang telah diraih selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi. Pertama ialah kian menurunnya tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2018 berada di posisi 9,82 persen dan merupakan angka terendah sepanjang sejarah. Posisi tersebut turun 1,24 poin dari posisi September 2017 yakni sebesar 10,12 persen.

Penurunan kemiskinan itu juga dibarengi dengan melandainya tingkat ketimpangan, yang ditandai dengan turunnya indeks gini rasio dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,391 pada September 2017.
“Usaha untuk melepaskan kemiskinan untuk seluruh rakyat Indonesia menunjukan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan,” tuturnya.

Selain angka kemiskinan yang terus menurun, pemerintah pun berhasil menjaga inflasi umum di angka 3 persen dari 2015 hingga 2017. BPS mencatat inflasi umum selama rentang tiga tahun tersebut ialah 3,35 persen, 3,02 persen, dan 3,61 persen.

“Ini keberhasilan yang patut diapresias. Inflasi berhasil turun signifikan dibandingkan periode sebelumnya dan lebih dari itu, inflasi tetap stabil yang artinya pengendalian harga dapat dilakukan dengan baik. Jadi bisa dibayangkan apabila kebijakan yang ada terus dilakukan tentunya hasilnya akan semakin mantap,” tegas Arief.