Kampanye 2018 Lebih Tonjolkan Politik Identitas Dibanding Program
Minggu, 30 Desember 2018 - 15:19 WIB
Kampanye 2018 Lebih Tonjolkan Politik Identitas Dibanding Program
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Bursah Zarnubi menyebut tahun 2018 paling banyak menyerap energi masyarakat Indonesia. Karena menurutnya masyarakat ikut ambil bagian dalam kontestasi pemilu baik Pilkada Serentak hingga persiapan tahun politik Pemilihan Presiden dan Legislatif di 2019.
"Praktis sepanjang 2018 ini, energi sebagian besar masyarakat Indonesia terserap ke dalam atmosfir kampanye serta jargon politik para kandidat yang dijagokannya," ujar Bursah dalam Refleksi Akhir Tahun: Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (30/12/2018).
Bursah mengungkapkan bahwa kampanye pemilu semestinya merupakan wahana pendidikan politik, adu program berbasis data sebagai pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihan.
"Tapi faktanya sepanjang tahun politik ini, kita menyaksikan narasi kampanye dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, fitnah, kampanye hitam, dan perdebatan minim data," ungkapnya.
Selain itu, kata Bursah, saat ini berbagai narasi negatif tersebar secara masif melalui media sosial. Bahkan ada beberapa tokoh politik yang mengibaratkan Pilpres 2019 sebagai Baratayudha, Armageddon, atau perang badar.
"Jargon dan kampanye politik bukan lagi bersifat adu program, tapi lebih menonjolkan politik identitas dan SARA," jelasnya.
Maka dari itu, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperteguh dan mengawal pemilu 2019 guna menghindari perpecahan.
"Semua elemen bangsa, terutama generasi muda, harus memperteguh komitmen kebangsaan di tahun politik ini. Pemilu 2019 adalah kontestasi menuju Indonesia yang lebih baik, bukan memecah belah," tuturnya.
"Praktis sepanjang 2018 ini, energi sebagian besar masyarakat Indonesia terserap ke dalam atmosfir kampanye serta jargon politik para kandidat yang dijagokannya," ujar Bursah dalam Refleksi Akhir Tahun: Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Minggu (30/12/2018).
Bursah mengungkapkan bahwa kampanye pemilu semestinya merupakan wahana pendidikan politik, adu program berbasis data sebagai pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihan.
"Tapi faktanya sepanjang tahun politik ini, kita menyaksikan narasi kampanye dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, fitnah, kampanye hitam, dan perdebatan minim data," ungkapnya.
Selain itu, kata Bursah, saat ini berbagai narasi negatif tersebar secara masif melalui media sosial. Bahkan ada beberapa tokoh politik yang mengibaratkan Pilpres 2019 sebagai Baratayudha, Armageddon, atau perang badar.
"Jargon dan kampanye politik bukan lagi bersifat adu program, tapi lebih menonjolkan politik identitas dan SARA," jelasnya.
Maka dari itu, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperteguh dan mengawal pemilu 2019 guna menghindari perpecahan.
"Semua elemen bangsa, terutama generasi muda, harus memperteguh komitmen kebangsaan di tahun politik ini. Pemilu 2019 adalah kontestasi menuju Indonesia yang lebih baik, bukan memecah belah," tuturnya.
(pur)
