Pemerintah Akan Standardisasi Indeks Daya Saing Daerah

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan standardisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) untuk menyelaraskan pembangunan secara nasional.

Rencana ini muncul dalam ekspose IDSD yang digelar Direktorat Sistem Inovasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), di Gedung II Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Jumain Appe mengatakan IDSD sudah diuji coba di berbagai kabupaten kota dan menjadi salah satu alat ukur dalam pemberian Anugerah Iptek Bagi Provinsi (Budhipura) dan kabupaten/kota (Budhipraja) pada acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2018 di Pekanbaru.

Diharapkan alat ukur atau tools ini dapat digunakan secara luas dalam rangka mengidentifikasi tingkat daya saing kabupaten/kota yang merupakan bagian tak terpisahkan dari daya saing nasional.

“Juga diharapkan menjadi entry point untuk melakukan berbagai intervensi kebijakan pembangunan pada masa mendatang,” kata Jumain Appe saat membuka acara tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Ainun Na'im menekankan, pentingnya pemanfaatan online system terhadap data-data indikator dari indeks daya saing daerah. Selain itu, verifikasi terhadap data-data yang disampaikan perlu dilakukan sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif.

Dalam eksposenya, Direktur Sistem Inovasi, Ophirtus Sumule, menjelaskan, Indeks Daya Saing Daerah ini disusun melalui kajian teoritis dan empiris dari berbagai model indeks yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga nasional maupun internasional.

Antara lain, Indeks Inovasi Daerah (LAN), Innovative Government Award (Kemendagri), Global Competitiveness Index (WEF), GII (GII-Johnson Cornell University, WIPO dan instead), ACI (Asian Competitiveness Institute), dan berbagai hasil studi daya saing daerah lainnya.

“IDSD ini tersusun dengan empat aspek (lingkungan penguat/enabling environmental), aspek SDM, aspek pasar, dan aspek ekosistem inovasi), 12 pilar, 23 dimensi, dan 90 indikator, 30% dari indikator tersebut berkaitan secara erat dengan tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) Kemenristek Dikti,” tutur Ophirtus Sumule.

Dia menjelaskan, pengukuran indeks daya saing ini sudah dilakukan terhadap 13 provinsi dan 70 kabupaten/kota. Berdasarkan pengukuran di berbagai tempat tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan. Data pengukuran tersebut juga dapat diunduh pada laman http://indeks.inovasi.ristekdikti.go.id.

Mengenai respons daerah, dia mengklaim, pemerintah daerah menyambut baik.Dia mencontohkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berpendapat, berdasarkan nilai-nilai indeks tersebut, pemerintah daerah dan stakeholders terkait lainnya dapat merencanakan intervensi kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kondisi riil daerah.
Dalam sesi diskusi diusulkan agar alat ukur ini seyogyanya didiskusikan lebih luas sehingga menjadi sebuah kebijakan nasional. Masing-masing pihak dapat bersinergi secara positif dalam upaya peningkatan daya saing daerah melalui fokus program, hilirisasi iptek, dan perumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah yang pada akhirnya berujung pada daya saing nasional.

Kegiatan ekspos tersebut juga dihadiri Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Retno Sumekar; Direktur Sistem Riset dan Pengembangan, Ira Nurhayati Djarot; Direktur Pembelajaran, Paristiyanti Nurwardani, serta berbagai pejabat di lingkungan Kemenristek Dikti.