Fadli Zon: Pemerintah Gagal Atasi Gerakan Separatis Papua
Rabu, 05 Desember 2018 - 14:26 WIB
Fadli Zon: Pemerintah Gagal Atasi Gerakan Separatis Papua
A
A
A
JAKARTA - Peristiwa penembakan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua, mendapat perhatian serius Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus Papua, Fadli Zon mengecam dan meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. "Sejauh ini pemerintah gagal menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah tertentu di Papua. Ada kesan pemerintah tak berdaya atau membiarkan gerakan separatis ini bebas merajalela.” kata Fadli Zon, Rabu (5/12/2018).
Pertama, dia mengungkapkan belasungkawa atas tewasnya 31 pekerja proyek jembatan di distrik Yigi, Papua. Dia juga mengecam keras peristiwa tersebut. Apa yang dilakukan KKSB, bukan lagi tindakan kriminal. Ini gerakan pemberontak separatis yang melakukan aksi teror. Sehingga mereka lebih tepat disebut pemberontak, teroris, daripada kelompok kriminal. Pemerintah telah gagal memberangus mereka dan menjamin keamanan warga negara kita sendiri.
“Catatan saya, peristiwa penembakan pekerja ini bukan yang pertama. Sebelumnya tahun lalu ada penyanderaan oleh teroris separatis ini pada November 2017. Pernah terjadi penembakan terhadap 4 pekerja di wilayah Sinak, Papua. Rentetan peristiwa ini, perlu respon tegas dari pemerintah. Jangan ada negosiasi lagi, sebab insiden ini sudah berulang dan banyak menimbulkan korban." terangnya.
Secara teknis, peristiwa ini menegaskan pentingnya pelibatan ekstra aparat keamanan di Papua. Papua memiliki medan khusus. Karena itu, pengerjaan proyek di Papua semestinya juga mendapat pengawalan keamanan ekstra. Dalam hal ini, pemerintah bisa melibatkan TNI dalam pengawalan kegiatan pembangunan di Papua. Hal ini pernah dilakukan ketika masih ada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).
Selain bersenjata, gerakan separatis Papua merdeka juga gencar propaganda dan diplomasi internasional. Mereka menyebarkan hoaks terkait pelanggaran hak asasi manusia. Counter dari pemerintah sangat minimalis. Sebagai contoh, di Inggris mereka berhasil meyakinkan sejumlah anggota parlemen Inggris khususnya dari Partai Buruh untuk mendukung Papua Merdeka. Sementara kerja Dubes di Inggris kurang pro aktif dan tak berbuat banyak terkait isu Papua ini.
"Selain dibutuhkan ketegasan tindakan aparat keamanan di lapangan, sikap diplomasi pemerintah terhadap isu Papua juga harus lebih ofensif. Ini salah satu catatan penting." ungkapnya.
Upaya diplomasi Kelompok Separatis Papua (KSP) untuk memisahkan Papua dari NKRI dilakukan terorganisir dan sistematis. Baik di level regional Pasifik, maupun internasional. Mulai dari penggalangan opini publik, dana, dan bahkan lobi internasional. Upaya-upaya tersebut, tentunya perlu direspon secara totalitas oleh pemerintah Indonesia. Tak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus Papua, Fadli Zon mengecam dan meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. "Sejauh ini pemerintah gagal menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah tertentu di Papua. Ada kesan pemerintah tak berdaya atau membiarkan gerakan separatis ini bebas merajalela.” kata Fadli Zon, Rabu (5/12/2018).
Pertama, dia mengungkapkan belasungkawa atas tewasnya 31 pekerja proyek jembatan di distrik Yigi, Papua. Dia juga mengecam keras peristiwa tersebut. Apa yang dilakukan KKSB, bukan lagi tindakan kriminal. Ini gerakan pemberontak separatis yang melakukan aksi teror. Sehingga mereka lebih tepat disebut pemberontak, teroris, daripada kelompok kriminal. Pemerintah telah gagal memberangus mereka dan menjamin keamanan warga negara kita sendiri.
“Catatan saya, peristiwa penembakan pekerja ini bukan yang pertama. Sebelumnya tahun lalu ada penyanderaan oleh teroris separatis ini pada November 2017. Pernah terjadi penembakan terhadap 4 pekerja di wilayah Sinak, Papua. Rentetan peristiwa ini, perlu respon tegas dari pemerintah. Jangan ada negosiasi lagi, sebab insiden ini sudah berulang dan banyak menimbulkan korban." terangnya.
Secara teknis, peristiwa ini menegaskan pentingnya pelibatan ekstra aparat keamanan di Papua. Papua memiliki medan khusus. Karena itu, pengerjaan proyek di Papua semestinya juga mendapat pengawalan keamanan ekstra. Dalam hal ini, pemerintah bisa melibatkan TNI dalam pengawalan kegiatan pembangunan di Papua. Hal ini pernah dilakukan ketika masih ada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).
Selain bersenjata, gerakan separatis Papua merdeka juga gencar propaganda dan diplomasi internasional. Mereka menyebarkan hoaks terkait pelanggaran hak asasi manusia. Counter dari pemerintah sangat minimalis. Sebagai contoh, di Inggris mereka berhasil meyakinkan sejumlah anggota parlemen Inggris khususnya dari Partai Buruh untuk mendukung Papua Merdeka. Sementara kerja Dubes di Inggris kurang pro aktif dan tak berbuat banyak terkait isu Papua ini.
"Selain dibutuhkan ketegasan tindakan aparat keamanan di lapangan, sikap diplomasi pemerintah terhadap isu Papua juga harus lebih ofensif. Ini salah satu catatan penting." ungkapnya.
Upaya diplomasi Kelompok Separatis Papua (KSP) untuk memisahkan Papua dari NKRI dilakukan terorganisir dan sistematis. Baik di level regional Pasifik, maupun internasional. Mulai dari penggalangan opini publik, dana, dan bahkan lobi internasional. Upaya-upaya tersebut, tentunya perlu direspon secara totalitas oleh pemerintah Indonesia. Tak bisa lagi dipandang sebelah mata.
(poe)
