Jokowi Serahkan Sertifikat 55 Ribu Hektar Hutan ke Masyarakat Sumsel
Senin, 26 November 2018 - 02:38 WIB
Jokowi Serahkan Sertifikat 55 Ribu Hektar Hutan ke Masyarakat Sumsel
A
A
A
PALEMBANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sejumlah Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada ribuan masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel).
Dengan adanya penyerahkan sertifikat perhutanan sosial seluas 55.194 hektare untuk ribuan masyarakat Sumsel tersebut, Jokowi meminta masyarakat memanfaatkan lahan yang diberikan izin kelolanya selama 35 tahun itu agar ditanami tanaman produktif.
"Kalau mau tanam dihitung mana yang menguntungkan dan punya harga jual baik," ucap Jokowi usai penyerahan sertifikat di Hutan Wisata Punti Kayu Palembang, Minggu (25/11/2018).
Jokowi juga mengingatkan masyarakat Sumsel agar menanam tumbuhan produksi yang cocok dengan iklim setempat. "Tanami karet ataupun sawit, kalau tempatnya dingin bisa ditanami kopi, termasuk juga pemanfaatan pohon untuk petani madu," ucapnya.
Jokowi juga mengatakan saat ini ada potensi 330 ribu lahan hutan sosial di Sumsel yang dapat diberikan kepada masyarakat. "Saya ingin kementerian terkait agar mempercepat verifikasi lahan," kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan realisasi Perhutanan Sosial hingga November 2018 baru mencapai 2,1 juta hektare atau 16,8% dari total target pemerintah sebesar 12,7 juta hektare.
"Untuk mengejar capaian tersebut maka langkah akselerasi seperti penyederhanaan prosedur, penguatan pendampingan serta kelembagaan dan kemitraan akan dilakukan. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sistem monitoring dan evaluasi," jelasnya.
Selain akses pengelolaan lahan hutan selama 35 tahun, Darmin menjelaskan masyarakat juga bisa mendapat insentif seperti permodalan, akses ke pasar, serta pendampingan dengan model pengelolaan klaster. Dengan klaster maka lahan hutan dikelola berkelompok dan bertujuan meningkatkan skala ekonomi.
"Jadi mengkorporasikan kerja sama kelompok agar skala ekonomi, pemilihan tanah dan pasca panen lebih baik," tutup Darmin.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat Sumsel juga mendapatkan bantuan CSR dari Kementerian BUMN di antaranya, 10 unit hand tractor, 4 unit mesin kupas kopi basah 4. Dari Kementerian LHK berupa ribuan bibit produktif seperti bibit mangga, kelengkeng, sirsak, rambutan, nangka, jambu air, petai dan jambu biji.
Dengan adanya penyerahkan sertifikat perhutanan sosial seluas 55.194 hektare untuk ribuan masyarakat Sumsel tersebut, Jokowi meminta masyarakat memanfaatkan lahan yang diberikan izin kelolanya selama 35 tahun itu agar ditanami tanaman produktif.
"Kalau mau tanam dihitung mana yang menguntungkan dan punya harga jual baik," ucap Jokowi usai penyerahan sertifikat di Hutan Wisata Punti Kayu Palembang, Minggu (25/11/2018).
Jokowi juga mengingatkan masyarakat Sumsel agar menanam tumbuhan produksi yang cocok dengan iklim setempat. "Tanami karet ataupun sawit, kalau tempatnya dingin bisa ditanami kopi, termasuk juga pemanfaatan pohon untuk petani madu," ucapnya.
Jokowi juga mengatakan saat ini ada potensi 330 ribu lahan hutan sosial di Sumsel yang dapat diberikan kepada masyarakat. "Saya ingin kementerian terkait agar mempercepat verifikasi lahan," kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan realisasi Perhutanan Sosial hingga November 2018 baru mencapai 2,1 juta hektare atau 16,8% dari total target pemerintah sebesar 12,7 juta hektare.
"Untuk mengejar capaian tersebut maka langkah akselerasi seperti penyederhanaan prosedur, penguatan pendampingan serta kelembagaan dan kemitraan akan dilakukan. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sistem monitoring dan evaluasi," jelasnya.
Selain akses pengelolaan lahan hutan selama 35 tahun, Darmin menjelaskan masyarakat juga bisa mendapat insentif seperti permodalan, akses ke pasar, serta pendampingan dengan model pengelolaan klaster. Dengan klaster maka lahan hutan dikelola berkelompok dan bertujuan meningkatkan skala ekonomi.
"Jadi mengkorporasikan kerja sama kelompok agar skala ekonomi, pemilihan tanah dan pasca panen lebih baik," tutup Darmin.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat Sumsel juga mendapatkan bantuan CSR dari Kementerian BUMN di antaranya, 10 unit hand tractor, 4 unit mesin kupas kopi basah 4. Dari Kementerian LHK berupa ribuan bibit produktif seperti bibit mangga, kelengkeng, sirsak, rambutan, nangka, jambu air, petai dan jambu biji.
(kri)
