Tim Prabowo-Sandi Minta Aparat Tak Intervensi Penyelenggara Pemilu
Senin, 26 November 2018 - 06:10 WIB
Tim Prabowo-Sandi Minta Aparat Tak Intervensi Penyelenggara Pemilu
A
A
A
PEMALANG - Pemilu merupakan ukuran atau standar peradaban bangsa. Semakin jujur dan adil pelaksanaannya, semakin beradab bangsa tersebut.
Direktur Materi Debat dan Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan hal itu dalam orasinya pada Pelantikan Relawan PADI se-Kabupaten Pemalang, di Pemalang, Jawa Tengah, Minggu (25/11/2018).
"Karena itu penyelenggara Pemilu harus netral. Tidak boleh memihak," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Sudirman juga meminta aparat keamanan dan intelijen untuk menjaga netralitas. Aparat harus melindungi dan mengayomi semua masyarakat. Bukan melindungi warna tertentu.
"Pemimpin politik silih berganti. Jika aparat tidak netral nanti bisa repot," terang Sudirman, yang juga penanggung jawab pemenangan PADI Wilayah Jateng.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Relawan PADI Ferry Mursidan Baldan menyampaikan hal senada. Dia meminta, pemerintah atau aparat tidak mengintervensi kewenangan penyelenggara pemilu.
Dia mencontohkan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kewajiban pemerintah adalah menyerahkan daftar penduduk yang sudah memiliki hak pilih dan yang memiliki wewenang menetapkan DPT adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jadi tidak elok jika pemerintah yang mengajukan DPT ke KPU. Ingat mata dunia selalu mengamati penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Jangan sampai peradaban kita dianggap rendah karena kecurangan dalam pemilu," tandas Ferry.
Direktur Materi Debat dan Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan hal itu dalam orasinya pada Pelantikan Relawan PADI se-Kabupaten Pemalang, di Pemalang, Jawa Tengah, Minggu (25/11/2018).
"Karena itu penyelenggara Pemilu harus netral. Tidak boleh memihak," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Sudirman juga meminta aparat keamanan dan intelijen untuk menjaga netralitas. Aparat harus melindungi dan mengayomi semua masyarakat. Bukan melindungi warna tertentu.
"Pemimpin politik silih berganti. Jika aparat tidak netral nanti bisa repot," terang Sudirman, yang juga penanggung jawab pemenangan PADI Wilayah Jateng.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Relawan PADI Ferry Mursidan Baldan menyampaikan hal senada. Dia meminta, pemerintah atau aparat tidak mengintervensi kewenangan penyelenggara pemilu.
Dia mencontohkan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kewajiban pemerintah adalah menyerahkan daftar penduduk yang sudah memiliki hak pilih dan yang memiliki wewenang menetapkan DPT adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jadi tidak elok jika pemerintah yang mengajukan DPT ke KPU. Ingat mata dunia selalu mengamati penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Jangan sampai peradaban kita dianggap rendah karena kecurangan dalam pemilu," tandas Ferry.
(kri)
