Hasto: Dukung Jokowi Bukan Garansi Kebal Hukum
Hasto: Dukung Jokowi Bukan Garansi Kebal Hukum
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menyebut Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu merupakan salah satu politikus sontoloyo pendukung calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi).
Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando Berutu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Remigo telah berstatus tersangka kasus suap.
Menangapi pernyataan politikus Gerindra itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto menyatakan mendukung Jokowi bukan garansi menjadi kebal hukum.
"Kalau kita lihat, Presiden juga tidak punya kewenangan untuk campur tangan terhadap kasus hukum. Apa yang dilakukan KPK itu bersifat independen, bersifat merdeka, dan kalau kita lihat konfigurasinya, ya enggak hanya pendukung Pak Jokowi, semuanya sama," tutur Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarat, Senin (19/11/2018).
Hasto mengungkapkan, dukungan yang diberikan kepala daerah kepada Jokowi karena melihat kinerja dan prestasinya memimpin negara.“Bukan sebagai perlindungan untuk memberikan kekebalan hukum,” tandasnya.
Selain itu, Hasto menambahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pendukung utama selalu menjatuhkan sanksi tegas bagi kadernya yang terjerat kasus korupsi.
Bupati Pakpak Bharat, Remigo merupakan kader Partai Demokrat yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi di Pilpres 2019.Dia melawan arus dari Demokrat yang sudah resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Sandi.
Sebelumnya, sejumlah kader partai pendukung Jokowi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, yakni Wali Kota Pasuruan yang juga kader PDIP Setiyono sebagai koordinator wilayah Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin di daerah Pasuruan.
Begitu juga Bupati Malang yang juga kader Nasdem Rendra Kresna sebagai tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf di wilayah Malang, dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, kader Golkar yang juga anggot tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin wilayah Jawa Barat.
Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando Berutu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Remigo telah berstatus tersangka kasus suap.
Menangapi pernyataan politikus Gerindra itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto menyatakan mendukung Jokowi bukan garansi menjadi kebal hukum.
"Kalau kita lihat, Presiden juga tidak punya kewenangan untuk campur tangan terhadap kasus hukum. Apa yang dilakukan KPK itu bersifat independen, bersifat merdeka, dan kalau kita lihat konfigurasinya, ya enggak hanya pendukung Pak Jokowi, semuanya sama," tutur Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarat, Senin (19/11/2018).
Hasto mengungkapkan, dukungan yang diberikan kepala daerah kepada Jokowi karena melihat kinerja dan prestasinya memimpin negara.“Bukan sebagai perlindungan untuk memberikan kekebalan hukum,” tandasnya.
Selain itu, Hasto menambahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pendukung utama selalu menjatuhkan sanksi tegas bagi kadernya yang terjerat kasus korupsi.
Bupati Pakpak Bharat, Remigo merupakan kader Partai Demokrat yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi di Pilpres 2019.Dia melawan arus dari Demokrat yang sudah resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Sandi.
Sebelumnya, sejumlah kader partai pendukung Jokowi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, yakni Wali Kota Pasuruan yang juga kader PDIP Setiyono sebagai koordinator wilayah Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin di daerah Pasuruan.
Begitu juga Bupati Malang yang juga kader Nasdem Rendra Kresna sebagai tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf di wilayah Malang, dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, kader Golkar yang juga anggot tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin wilayah Jawa Barat.
(dam)
Explore More