Angka Kematian di Papua Tinggi, Pemerintah Diminta Cek Kinerja Rumah
Angka Kematian di Papua Tinggi, Pemerintah Diminta Cek Kinerja Rumah
A
A
A
JAKARTA - Angka kematian tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini di Papua. Pemerintah pun diminta segera mengevaluasi kinerja sejumlah rumah sakit.
Hal ini diungkapkan langsung oleh terungkap Kepala Desk Papua di Badan Perencana Pembanguna Nasional (Bappenas), Samuel Tabuni di Jakarta, Senin (12/11/2018).
Samuel memberikan memberikan keterangan pers didampingi oleh politisi senior Partai Golkar asal Papua Yorrys Raweyay.
Lebih lanjut Samuel mengatakan jika rumah sakit tidak segera dievaluasi, maka bisa saja tingginya angka kematian di wilayah tersebut berpotensi untuk dijadikan isu politik menjelang Pilpres 2019.
Sementara pengucuran anggaran dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua ternyata tidak mengurangi laju angka kematian di sejumlah rumah sakit Provinsi Papua dan Papua Barat.
Samuel juga melihat rentetan kematian belum berhenti, sebaliknya malah bertambah sekalipun telah ada dana Otsus. "Karena itu kami minta Kemenkes melakukan evaluasi,” ujar Samuel yang juga Direktur Eksekutif Papua Language Institute (PLI) itu.
Dia menegaskan pemuda papua menginginkan adanya tim di tingkat kementerian datang ke Papua untuk mengevaluasi rumah sakit percontohan tidak memberikan pelayanan terbaik termasuk rumah sakit terbesar RS Dok II di Jaya Pura.
Dia mencontohkan meski telah menjadi rumah sakit rujukan dan mendapartkan dana Otsus, tapi sebanyak 421 orang meninggal selama Januari hingga November 2018. Demikian juga di rumah Sakit Dian Harapan dengan angka kematian 283 orang pada periode yang sama.
Yorrys Raweyay menambahkan apa yang disampaikan Samuel bukan hal baru karena selama ini memang terjadi penurunan angka harapan hidup di provinsi.
Caleg DPD untuk Provinsi Papua tersebut juga menilai kondisi di Papua menunjukkan belum ada keseriusan di tingkat kementerian untuk menangani soal tingginya angka kematian.
“Tolong dicek semua dokter dan pelayan kesehatan di rumah sakit, apakah fasilitas kurang mendukung atau rumah sakit yang tak dikelola baik dan upah tenaga kesehatan yang tidak adil,” katanya.
Hal ini diungkapkan langsung oleh terungkap Kepala Desk Papua di Badan Perencana Pembanguna Nasional (Bappenas), Samuel Tabuni di Jakarta, Senin (12/11/2018).
Samuel memberikan memberikan keterangan pers didampingi oleh politisi senior Partai Golkar asal Papua Yorrys Raweyay.
Lebih lanjut Samuel mengatakan jika rumah sakit tidak segera dievaluasi, maka bisa saja tingginya angka kematian di wilayah tersebut berpotensi untuk dijadikan isu politik menjelang Pilpres 2019.
Sementara pengucuran anggaran dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua ternyata tidak mengurangi laju angka kematian di sejumlah rumah sakit Provinsi Papua dan Papua Barat.
Samuel juga melihat rentetan kematian belum berhenti, sebaliknya malah bertambah sekalipun telah ada dana Otsus. "Karena itu kami minta Kemenkes melakukan evaluasi,” ujar Samuel yang juga Direktur Eksekutif Papua Language Institute (PLI) itu.
Dia menegaskan pemuda papua menginginkan adanya tim di tingkat kementerian datang ke Papua untuk mengevaluasi rumah sakit percontohan tidak memberikan pelayanan terbaik termasuk rumah sakit terbesar RS Dok II di Jaya Pura.
Dia mencontohkan meski telah menjadi rumah sakit rujukan dan mendapartkan dana Otsus, tapi sebanyak 421 orang meninggal selama Januari hingga November 2018. Demikian juga di rumah Sakit Dian Harapan dengan angka kematian 283 orang pada periode yang sama.
Yorrys Raweyay menambahkan apa yang disampaikan Samuel bukan hal baru karena selama ini memang terjadi penurunan angka harapan hidup di provinsi.
Caleg DPD untuk Provinsi Papua tersebut juga menilai kondisi di Papua menunjukkan belum ada keseriusan di tingkat kementerian untuk menangani soal tingginya angka kematian.
“Tolong dicek semua dokter dan pelayan kesehatan di rumah sakit, apakah fasilitas kurang mendukung atau rumah sakit yang tak dikelola baik dan upah tenaga kesehatan yang tidak adil,” katanya.
(vhs)
Explore More