Berhasil, Kemendesa PDTT Lanjutkan PPDM di Tanah Papua

JAKARTA - Ada pemandangan agak berbeda usai upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di kantor Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Tersirat keceriaan peserta upacara diwarnai pakaian khas Tanah Papua yang dikenakan oleh peserta upacara tersebut.

Secara khusus, Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo menerima 262 orang lebih peserta dari provinsi Papua dan Papua Barat yang sedang mengikuti Lokakarya Evaluasi Akhir Tahun Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM), yang dilangsungkan di Jakarta sejak hari Sabtu, 27 Oktober hingga 31 Oktober 2018.

Kepercayaan diri dan semangat peserta lokakarya seolah-oleh sedang dipompa di saat mendengarkan arahan dalam dialog mereka bersama Menteri Desa PDTT, di ruangan utama Kemendesa PDTT. Menteri mennyajikan beberapa cuplikan beberapa video pendek inspiratif, agar kampung-kampung di Papua dan Papua Barat juga dapat mencotoh dan saling belajar dengan beberapa desa yang telah berhasil mengelola Dana Desa yang sudah mandiri dan menjadi sumber kemajuan.

Sehari sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPMD) Kemendesa PDTT, Madjid Taufik Madjid, membuka acara lokakarya tersebut. Acara tersebut diikuti oleh para pendamping PPDM di Tanah Papua, dan para pejabat pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat, serta satuan kerja (satker) dari 13 kabupaten dan 2 provinsi di pulau cendrawasih tersebut.

Kegiatan juga menghadirkan para pejabat Eselon II dari Kemendesa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Pengelola Kas Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan perwakilan lembaga donor International Fund for Agriculture Development (IFAD) di Indonesia. Tahun depan, PPDM akan diteruskan di Tanah Papua melalui anggaran dari Kemendesa PDTT.

Hal tersebut menjawab aspirasi yang sebelumnya disampaikan dalam paparan dari perwakilan peserta yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Johny Rumbruren. Aspirasi masyarakat yang disampaikan adalah agar PPDM terus berlanjut dan ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat kampung-kampung di Tanah Papua.

Madjid menjelaskan, tujuan utama PPDM adalah dalam rangka menjalankan salah satu misi utama dari Kementerian Desa PDTT, yakni mendampingi masyarakat di desa/kampung, termasuk memberdayakan perangkat kampung, untuk dapat lebih mandiri dan sejahtera, berbasis potensi yang dimiliki masyarakatnya.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2017, kata dia, terdapat 17 butir instruksi Presiden kepada 25 menteri, 2 kepala badan negara, 2 gubernur dan seluruh bupati/wali kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Regulasi tersebut tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada konteks itulah, Kementerian Desa PDTT turut memberikan perhatian secara khusus untuk kawasan ini.

“PPDM merupakan salah satu upaya Kemendesa PDTT dalam menciptakan terobosan dalam pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, sekaligus inovasi untuk pembangunan manusia, mengatasi kesenjangan antardaerah, serta menumbuhkan daya saing wilayah,” ujarnya.

PPDM menekankan pentingnya upaya-upaya yang lebih mendasar, terutama dalam pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pesisir dan penguatan aparatur desa/kampung demi kesejahteraan para petani dan nelayan. Tantangannya adalah, bukan hanya pemberdayaan hingga bantuan teknis kepada masyarakat dan aparat kampung di Tanah Papua, tapi juga di hilir program agar pemasaran komoditas unggulan para petani/nelayan yang didampingi PPDM dapat berdampak pada mata pencarian dan kesejahteraan.

Dari evaluasi kinerja PPDM, tercatat untuk anggaran tahun ini, 117 desa/kampung (dari 224 kampung) dampingan PPDM telah mengalokasikan Dana Desa mereka dengan total total Rp19 miliar untuk kegiatan ekonomi produktif pertanian yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Saat ini 610 kelompk tani/nelayan yang aktif dalam setiap tahapan PPDM. Petani rumput laut di kabupaten Fak-Fak, Yapen, Kaimana dan Raja Ampat kini semakin mengerti mata rantai niaga rumput laut. “Mereka diharapkan dapat mengakses pasar lebih luas. Pasar yang pro-petani untuk menampung berbagai komoditas unggulan lainnya, seperti kopi, sagu, kakao, vanili dan komoditas unggulan lainnya,” pungkasnya.