Perindo Himbau Masyarakat Ikut Beri Sanksi bagi Koruptor
Sabtu, 27 Oktober 2018 - 18:08 WIB
Perindo Himbau Masyarakat Ikut Beri Sanksi bagi Koruptor
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo, Wibowo Hadiwardoyo menyebut para koruptor harus diberikan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera. Menurutnya masyarakat bisa berperan dalam pemberian sanksi kepada koruptor.
Wibowo mengungkapkan, masyarakat bisa memberi sanksi sosial kepada para mantan koruptor, yaitu dengan tidak kembali memilih calon yang memiliki rekam jejak masalah hukum tersebut.
"Jadi rakyat ini bisa memberikan hukuman sosial dan politik kepada baik yang bersangkutan (koruptor,) maupun partainya. Jadi silahkan kita semua berpemilu lagi, yang bermasalah tidak usah diperpanjang, (dipilih) lagi," kata Wibowo dalam diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tajuk 'Kepala Daerah Terjerat Siapa Tanggung Jawab' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).
Selain itu, lanjut Wibowo, dari segi hukum pun bisa ikut andil dalam menekan angka korupsi, dengan memberikan hukuman maksimal kepada para koruptor.
"Kepada peradilan, sudah ada perangkatnya silahkan dihukum dengan hukuman yang maksimal," tegas Wibowo.
Oleh karena itu, Wibowo menghimbau agar masyarakat betul-betul selektif memilih wakil rakyat termasuk kepala daerah. Karena rakyat menjadi kunci terpilihnya seseorang menjadi legislator
"Saya imbau pada kedua pihak yang menentukan. Pertama adalah rakyat sebagai pemilih dan akan memilih kembali (agar lebih selektif, )," tuturnya.
Wibowo mengungkapkan, masyarakat bisa memberi sanksi sosial kepada para mantan koruptor, yaitu dengan tidak kembali memilih calon yang memiliki rekam jejak masalah hukum tersebut.
"Jadi rakyat ini bisa memberikan hukuman sosial dan politik kepada baik yang bersangkutan (koruptor,) maupun partainya. Jadi silahkan kita semua berpemilu lagi, yang bermasalah tidak usah diperpanjang, (dipilih) lagi," kata Wibowo dalam diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tajuk 'Kepala Daerah Terjerat Siapa Tanggung Jawab' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).
Selain itu, lanjut Wibowo, dari segi hukum pun bisa ikut andil dalam menekan angka korupsi, dengan memberikan hukuman maksimal kepada para koruptor.
"Kepada peradilan, sudah ada perangkatnya silahkan dihukum dengan hukuman yang maksimal," tegas Wibowo.
Oleh karena itu, Wibowo menghimbau agar masyarakat betul-betul selektif memilih wakil rakyat termasuk kepala daerah. Karena rakyat menjadi kunci terpilihnya seseorang menjadi legislator
"Saya imbau pada kedua pihak yang menentukan. Pertama adalah rakyat sebagai pemilih dan akan memilih kembali (agar lebih selektif, )," tuturnya.
(pur)
