Prabowo Subianto Setuju Dana Saksi Dibiayai Negara
Rabu, 24 Oktober 2018 - 16:05 WIB
Prabowo Subianto Setuju Dana Saksi Dibiayai Negara
A
A
A
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto mendukung pembiayaan dana saksi dilakukan oleh negara. Sebab, kata dia, sistem politik Indonesia harus dibuat tidak mahal.
"Saya setuju, kita harus bikin sistem politik Indonesia tidak mahal," ujar Prabowo Subianto usai acara deklarasi gerakan emak-emak dan anak-anak minum susu (Emas) di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).
Dia juga mengaku sudah mempelajari sistem politik di Perancis, Inggris dan Eropa Barat. Di sejumlah negara itu, kata dia, sistem politiknya tidak mahal.
"Untuk jadi anggota parlemen di Inggris paling habis 100 poundsterling. Jadi anggota parlemen. Siaran TV untuk semua calon dianggap publicly servicenya tidak dikutip uang dan baliho-baliho selama kampanye," kata ketua umum Partai Gerindra ini.
Jadi, lanjut dia, bukan calon yang memiliki uang banyak bisa terpilih, melainkan yang disukai rakyatnya. "Yang untuk mengurangi ongkos politik saya dukung, kita harus cari political cost, tentunya jangan memberatkan penghasilan negara, makanya dulu kami mendukung pemilihan kades tidak langsung jadi milih sekali saja begitu dia pilih," jelas mantan Danjen Kopassus itu.
Dengan demikian, tambah dia, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan tercipta. "Jadi tidak ada kapitalis menentukan jadi bupati dan gubernur," pungkasnya.
"Saya setuju, kita harus bikin sistem politik Indonesia tidak mahal," ujar Prabowo Subianto usai acara deklarasi gerakan emak-emak dan anak-anak minum susu (Emas) di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).
Dia juga mengaku sudah mempelajari sistem politik di Perancis, Inggris dan Eropa Barat. Di sejumlah negara itu, kata dia, sistem politiknya tidak mahal.
"Untuk jadi anggota parlemen di Inggris paling habis 100 poundsterling. Jadi anggota parlemen. Siaran TV untuk semua calon dianggap publicly servicenya tidak dikutip uang dan baliho-baliho selama kampanye," kata ketua umum Partai Gerindra ini.
Jadi, lanjut dia, bukan calon yang memiliki uang banyak bisa terpilih, melainkan yang disukai rakyatnya. "Yang untuk mengurangi ongkos politik saya dukung, kita harus cari political cost, tentunya jangan memberatkan penghasilan negara, makanya dulu kami mendukung pemilihan kades tidak langsung jadi milih sekali saja begitu dia pilih," jelas mantan Danjen Kopassus itu.
Dengan demikian, tambah dia, demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan tercipta. "Jadi tidak ada kapitalis menentukan jadi bupati dan gubernur," pungkasnya.
(kri)
