Pemerintah Minta Tidak Dikaitkan dengan Tahun Politik 2019

Selasa, 23 Oktober 2018 - 19:53 WIB
Pemerintah Minta Tidak...
Pemerintah Minta Tidak Dikaitkan dengan Tahun Politik 2019
A A A
JAKARTA - Pemerintah meminta publik tidak mengaitkan insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dalam perayaan Hari Santri Nasional (HSN) 2018 dengan tahun politik 2019. Insiden tersebut tidak berhubungan dengan dua kontestan yang akan bertarung di Pilpres 2019 mendatang.

"Peristiwa ini, kejadian ini, tidak ada keterlibatan negara. Tidak ada keterlibatan antara dua kontestasi yang saat ini sedang berjalan. Itu harus jelas. Jangan memunculkan situasi yang semakin ribet," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Moeldoko mengatakan, pemerintah mengajak semua pihak bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan tenteram di tengah tahun politik. Moeldoko juga meminta tidak ada pihak yang menggiring peristiwa ini untuk menyudutkan pemerintah.

Pemerintah, lanjut Moeldoko, menghormati dan menyerahkan pengusutan insiden tersebut kepada pihak kepolisian. "Nanti kepolisian sepenuhnya akan menyelesaikan. Jangan dikaitkan pemerintah, kontestasi perpolitikan kita. Masyarakat jangan digiring ke arah yang lain-lain karena masyarakat ingin tenang, ingin menikmati kehidupan yang damai," ujarnya.

Sebelumnya, video anggota Banser Garut, Jawa Barat membakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid pada peringatan HSN 2018 membuat heboh warga, terutama di jagad maya. Bendera yang dibakar tersebut mirip milik organisasi terlarang yang sudah dibekukan pemerintah, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Terkait kabar tersebut, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) langsung mengecek kepada organisasinya di Garut. "Sudah saya tanyakan juga ke pengurus di sana, teman-teman yang membakar itu melihat bendera tersebut sebagai bendera HTI," kata Yaqut saat dihubungi dikonfirmasi.

Yaqut kemudian mencoba memahami dari sudut pandang yang berbeda bahwa apa yang dilakukan belasan anggota Banser itu adalah upaya menjaga kalimat tauhid yang berada di dalam bendera hitam tersebut. "Jika bukan bendera yang ada tulisan tauhidnya, bisa jadi, oleh mereka tidak dibakar, tetapi langsung dibuang ke comberan," tuturnya.

Menurut Yaqut, para anggota Banser tersebut ingin memperlakukan bendera tersebut sebagaimana jika mereka menemukan potongan mushaf Alquran. "Mereka akan bakar sobekan itu, demi untuk menghormati dan menjaga agar tidak terinjak-terinjak atau terbuang di tempat yang tidak semestinya," tujasnya.

Kendati demikian, Yaqut sudah menginstruksikan seluruh kader Banser tidak lagi membakar bendera apa pun. Jika menemukan bendera-bendera tersebut, dia memerintahkan untuk diserahkan kepada aparat keamanan.
(poe)
Berita Terkait
Dugaan Pelecehan Terhadap...
Dugaan Pelecehan Terhadap AG, Polisi Akan Periksa Ponsel D
Ketua GP Ansor Minta...
Ketua GP Ansor Minta Kemenag Bekukan Izin Ponpes Shiddiqiyyah
Kemenag Sebut 16 Kekerasan...
Kemenag Sebut 16 Kekerasan Seksual yang Bisa Dipidana sebagai
GP Ansor Geruduk 3 Holywings...
GP Ansor Geruduk 3 Holywings di Jakarta
Trump Dituduh Melakukan...
Trump Dituduh Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Mantan Model
GP Ansor Sebut Cuitan...
GP Ansor Sebut Cuitan Ferdinand Hutahaean Berpotensi Timbulkan Keonaran
Berita Terkini
Prabowo Pimpin Rapat...
Prabowo Pimpin Rapat 5 Jam soal Koperasi Desa Merah Putih di Istana, Ini Hasilnya
Di Forum BRICS 2026,...
Di Forum BRICS 2026, KSPSI AGN Dorong AI Berpihak pada Pekerja
Kejagung Ralat Pernyataan,...
Kejagung Ralat Pernyataan, Status Febrie Adriansyah Tetap Tersangka di 3 Sprindik Baru
Rismon: Jokowi Tak Ingin...
Rismon: Jokowi Tak Ingin Hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, hanya Ingin Polemik Ijazah Tuntas
Dongkrak Ekonomi Perdesaan,...
Dongkrak Ekonomi Perdesaan, 10 Asosiasi Desa Dukung Kopdes Merah Putih
Wamenhaj Dorong Semangat...
Wamenhaj Dorong Semangat 'Travel Beyond Profit' di Mukernas III ASPHIRASI
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved