Usut Pembakaran Bendera Tauhid, GMII Minta Pemerintah Tegas
Selasa, 23 Oktober 2018 - 16:03 WIB
Usut Pembakaran Bendera Tauhid, GMII Minta Pemerintah Tegas
A
A
A
JAKARTA - Pembakaran bendera hitam yang berlafazkan kalimat tauhid dibakar oleh oknum anggota Banser NU di Garut, Jawa Barat, Senin 22 Oktober 2018 sangat disesalkan masyarakat luas. Pasalnya, hal itu dapat membuat kegaduhan di kalangan umat Islam.
Ketua Umum Pengurus Nasional Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PN GMII), M Niko Kapisan menyesalkan aksi pembakaran bendera tersebut. Sebab, dia khawatir hal itu dapat menimbulkan konflik.
"Menyayangkan kejadian ini dan semoga ke depan tidak ada ormas atau mengatasnamakan kelompok untuk membakar kalimat tauhid. Karena akan beropotensi menimbulkan keresahan dan potensi konflik," ujar Niko kepada SINDOnews, Selasa (23/10/2018).
Niko meminta, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) segera meminta maaf atas kejadian itu. "Bagi yang melakukan hal tersebut harus secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat dan ummat Islam seluruh dunia," pungkasnya.
GMII pun meminta pemerintah tegas dan mengusut tuntas masalah ini. Kemudian, menegur pimpinan ormas tersebut.
"Ini adalah kalimat tauhid bukan bendera HTI, dan bagi para pelaku khususnya pimpinannya agar meminta maaf agar tidak kejadian seperti ini kembali. Permasalahan HTI itu sudah kewenangannya pemerintah bukan segelintir kelompok yang mengadili," tegas Niko.
Kasus ini juga menurut dia, tidak hanya melukai umat muslim di Indonesia. Tapi juga di seluruh dunia. "Umat Islam Indonesia harusnya malu, dengan kejadian ini sama saja menggores luka ummat Islam se-dunia karena ini adalah kalimat tauhid bukan bendera HTI," tandasnya.
Ketua Umum Pengurus Nasional Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PN GMII), M Niko Kapisan menyesalkan aksi pembakaran bendera tersebut. Sebab, dia khawatir hal itu dapat menimbulkan konflik.
"Menyayangkan kejadian ini dan semoga ke depan tidak ada ormas atau mengatasnamakan kelompok untuk membakar kalimat tauhid. Karena akan beropotensi menimbulkan keresahan dan potensi konflik," ujar Niko kepada SINDOnews, Selasa (23/10/2018).
Niko meminta, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) segera meminta maaf atas kejadian itu. "Bagi yang melakukan hal tersebut harus secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat dan ummat Islam seluruh dunia," pungkasnya.
GMII pun meminta pemerintah tegas dan mengusut tuntas masalah ini. Kemudian, menegur pimpinan ormas tersebut.
"Ini adalah kalimat tauhid bukan bendera HTI, dan bagi para pelaku khususnya pimpinannya agar meminta maaf agar tidak kejadian seperti ini kembali. Permasalahan HTI itu sudah kewenangannya pemerintah bukan segelintir kelompok yang mengadili," tegas Niko.
Kasus ini juga menurut dia, tidak hanya melukai umat muslim di Indonesia. Tapi juga di seluruh dunia. "Umat Islam Indonesia harusnya malu, dengan kejadian ini sama saja menggores luka ummat Islam se-dunia karena ini adalah kalimat tauhid bukan bendera HTI," tandasnya.
(kri)
