Soal Sertifikat Tanah, Eks Menteri Jokowi Disindir Sekjen PDIP
Senin, 15 Oktober 2018 - 17:52 WIB
Soal Sertifikat Tanah, Eks Menteri Jokowi Disindir Sekjen PDIP
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto 'menyindir' balik kritik yang dilontarkan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan terkait program pembagian sertifikat tanah Pemerintah Jokowi.
Mantan politikus Partai Nasdem itu menilai, Jokowi 'mengabaikan' peran dan proses orang lain dalam program tersebut. Hasto pun menyindir kinerja Ferry saat masih menjadi Menteri Jokowi.
"Wajar Pak Ferry mengkritik, karena kecepatan sekarang lebih besar daripada (saat) beliau menjabat (menteri). Wajar itu," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (15/10/2018).
Hasto menganggap, kritik yang disampaikan pria yang menjadi tim pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno itu sangat manusiawi dan naluriah. Sebab, Menteri yang menggantian dia saat ini memiliki kecepatan kerja lebih tinggi.
"Yang harus kita lihat apapun bumi, air dan kekayaan yang yang terkandung di dalamnya beserta tanah itu kan, dikuaasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ungkapnya.
Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, Presiden Jokowi tak pernah menafikan proses yang dilakukan dalam merealisasikan program pemerintah. Namun yang perlu diperhatikan bahwa Jokowi sebagai titik sentral dalam program tersebut.
"Kemudian, kebijakan single map itu yang harus kita dorong. Karena apapun Reformasi agraria itu akan sangat menentukan dalam upaya menyampaikan retribusi aset budaya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Mantan politikus Partai Nasdem itu menilai, Jokowi 'mengabaikan' peran dan proses orang lain dalam program tersebut. Hasto pun menyindir kinerja Ferry saat masih menjadi Menteri Jokowi.
"Wajar Pak Ferry mengkritik, karena kecepatan sekarang lebih besar daripada (saat) beliau menjabat (menteri). Wajar itu," ujar Hasto di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (15/10/2018).
Hasto menganggap, kritik yang disampaikan pria yang menjadi tim pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno itu sangat manusiawi dan naluriah. Sebab, Menteri yang menggantian dia saat ini memiliki kecepatan kerja lebih tinggi.
"Yang harus kita lihat apapun bumi, air dan kekayaan yang yang terkandung di dalamnya beserta tanah itu kan, dikuaasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ungkapnya.
Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, Presiden Jokowi tak pernah menafikan proses yang dilakukan dalam merealisasikan program pemerintah. Namun yang perlu diperhatikan bahwa Jokowi sebagai titik sentral dalam program tersebut.
"Kemudian, kebijakan single map itu yang harus kita dorong. Karena apapun Reformasi agraria itu akan sangat menentukan dalam upaya menyampaikan retribusi aset budaya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
(maf)
