Jaga Wilayah Perairan, Sinergitas TNI Harus Ditingkatkan
Jaga Wilayah Perairan, Sinergitas TNI Harus Ditingkatkan
A
A
A
JAKARTA - Bertepatan dengan HUT ke-73, TNI diminta meningkatkan sinergitas dengan lembaga penegak hukum lainnya, khususnya di wilayah perairan dan perbatasan Indonesia. Peran aktif TNI dalam operasi non militer seperti bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi seiring dengan rentetan bencana alam di Indonesia sangat dibutuhkan.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Sebagai wakil rakyat yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia, Sahroni menyoroti pentingnya kerja sama di wilayah pintu masuk Indonesia, dalam hal ini perbatasan.
Pria yang lekat dengan panggilan Anak Priok ini mengapresiasi peran TNI sepanjang 2018, khususnya berbagai penangkapan di wilayah perairan dan perbatasan. “Seperti penangkapan kapal MV Sunrise Glory di perairan Selat Phillip, perbatasan antara Singapura dan Batam, oleh KRI Sigurot 864 yang dikomandani Mayor Laut Arizzona yang belakangan diketahui memuat 3 ton sabu-sabu,” katanya di Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Ada pula penangkapan illegal fishing saat Operasi Malaka Sagara-18, Sabtu (22/9/2018). Ketika itu KRI Sutedi Senoputra (SSA) – 378 TNI Angkatan Laut menangkap satu kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Anambas. Kapal ikan itu terbukti melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah NKRI (ZEEI) secara ilegal.
Pada 3 Maret 2018, patroli laut dari pangkalan TNI AL (Lanal) Lhokseumawe menangkap satu kapal bermuatan 8 ton pakaian, 2 ton pakan ayam, dan 210 ekor ayam jago asal Thailand saat berlayar di perairan Aceh Tamiang.
“Masih banyak contoh penangkapan penyelundupan yang digagalkan oleh TNI di wilayah perbatasan. Walaupun secara UU dinyatakan peran TNI sebagai penjaga kedaulatan, penjagaan keamanan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan dirasakan sangat memerlukan sinergitas antara lembaga penegak hukum dengan TNI,” ujarnya.
Sahroni juga mengapresiasi minimnya bentrokan yang melibatkan TNI dan Polri sepanjang 2018. Keberhasilan itu hasil komunikasi aktif antara para petinggi TNI dan Polri yang kemudian ditularkan ke jajarannya.
“Panglima TNI dan Kapolri sama-sama berkomitmen meningkatkan sinergitas. Keduanya juga berpesan kepada jajarannya untuk menjaga kekompakan satu sama lain, termasuk dengan lembaga lain. Pemberian sanksi tegas terhadap para oknum yang terlibat kejahatan hingga bentrokan juga tentunya membuat TNI dan Polri semakin profesional sepanjang tahun 2018,” terangnya.
Presiden McLaren Club Indonesia ini mengacungkan jempol terhadap peran TNI dalam operasi non militer ketika bencana alam seperti gempa di NTB, Donggala hingga tsunami di Palu. TNI aktif secara total membantu penyaluran logistik, pencarian dan evakuasi korban hingga rehabilitasi.
“Peran serta TNI melalui operasi non militer dalam bantuan terhadap korban bencana sangat luar biasa. Penyaluran logistik dan evakuasi korban menggunakan pesawat Hercules. Pencarian para korban yang masih belum ditemukan hingga proses pembangunan atau rehabilitasi keseluruhannya melibatkan TNI. Ini bukti nyata TNI untuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang tengah berduka atas bencana alam,” tukas politisi NasDem yang kembali maju sebagai calon legislator dari Dapil III Jakarta ini.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Sebagai wakil rakyat yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia, Sahroni menyoroti pentingnya kerja sama di wilayah pintu masuk Indonesia, dalam hal ini perbatasan.
Pria yang lekat dengan panggilan Anak Priok ini mengapresiasi peran TNI sepanjang 2018, khususnya berbagai penangkapan di wilayah perairan dan perbatasan. “Seperti penangkapan kapal MV Sunrise Glory di perairan Selat Phillip, perbatasan antara Singapura dan Batam, oleh KRI Sigurot 864 yang dikomandani Mayor Laut Arizzona yang belakangan diketahui memuat 3 ton sabu-sabu,” katanya di Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Ada pula penangkapan illegal fishing saat Operasi Malaka Sagara-18, Sabtu (22/9/2018). Ketika itu KRI Sutedi Senoputra (SSA) – 378 TNI Angkatan Laut menangkap satu kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Anambas. Kapal ikan itu terbukti melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah NKRI (ZEEI) secara ilegal.
Pada 3 Maret 2018, patroli laut dari pangkalan TNI AL (Lanal) Lhokseumawe menangkap satu kapal bermuatan 8 ton pakaian, 2 ton pakan ayam, dan 210 ekor ayam jago asal Thailand saat berlayar di perairan Aceh Tamiang.
“Masih banyak contoh penangkapan penyelundupan yang digagalkan oleh TNI di wilayah perbatasan. Walaupun secara UU dinyatakan peran TNI sebagai penjaga kedaulatan, penjagaan keamanan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan dirasakan sangat memerlukan sinergitas antara lembaga penegak hukum dengan TNI,” ujarnya.
Sahroni juga mengapresiasi minimnya bentrokan yang melibatkan TNI dan Polri sepanjang 2018. Keberhasilan itu hasil komunikasi aktif antara para petinggi TNI dan Polri yang kemudian ditularkan ke jajarannya.
“Panglima TNI dan Kapolri sama-sama berkomitmen meningkatkan sinergitas. Keduanya juga berpesan kepada jajarannya untuk menjaga kekompakan satu sama lain, termasuk dengan lembaga lain. Pemberian sanksi tegas terhadap para oknum yang terlibat kejahatan hingga bentrokan juga tentunya membuat TNI dan Polri semakin profesional sepanjang tahun 2018,” terangnya.
Presiden McLaren Club Indonesia ini mengacungkan jempol terhadap peran TNI dalam operasi non militer ketika bencana alam seperti gempa di NTB, Donggala hingga tsunami di Palu. TNI aktif secara total membantu penyaluran logistik, pencarian dan evakuasi korban hingga rehabilitasi.
“Peran serta TNI melalui operasi non militer dalam bantuan terhadap korban bencana sangat luar biasa. Penyaluran logistik dan evakuasi korban menggunakan pesawat Hercules. Pencarian para korban yang masih belum ditemukan hingga proses pembangunan atau rehabilitasi keseluruhannya melibatkan TNI. Ini bukti nyata TNI untuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang tengah berduka atas bencana alam,” tukas politisi NasDem yang kembali maju sebagai calon legislator dari Dapil III Jakarta ini.
(poe)
Explore More