Legislator PKS Diminta Sumbangkan Gaji untuk Korban Bencana
Legislator PKS Diminta Sumbangkan Gaji untuk Korban Bencana
A
A
A
JAKARTA - Semua legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR diinstruksikan untuk menyumbangkan gajinya bulan Oktober kepada korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Tujuannya, agar meringankan beban para korban.
"Sebagai Ketua Fraksi saya sudah instruksikan kepada seluruh legislator PKS khususnya di tingkat pusat agar menyumbangkan gajinya Bulan Oktober untuk korban gempa dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Dia pun berharap, inisiatif Fraksi PKS menjadi motivasi sesama legislator lainnya. Jazuli Juwaini yang juga Koordinator Legislator PKS Nasional itu juga menghimbau kepada seluruh legislator daerah PKS untuk menyisihkan gajinya sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan bagi saudara-saudara sebangsa yang sedang tertimpa musibah.
"Melihat besarnya dampak dari gempa dan tsunami yang terjadi di Sulteng khususnya di Palu, Sigi, dan Donggala kita berharap bantuan kemanusiaan dari berbagai elemen dapat terkumpul dengan cepat dan mencukupi serta efektif tersalurkan kepada masyarakat di sana," kata anggota Komisi I DPR ini.
Adapun teknis pengelolaan bantuan dan pengawasan penanggulangan bencana, Fraksi PKS membentuk Tim Fraksi PKS DPR Peduli Bencana yang bakal berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bidang Kesra DPP yang saat ini telah mengirimkan relawan dan menghimpun bantuan dari seluruh kader PKS.
Sedangkan tim Fraksi PKS itu terdiri dari perwakilan Anggota yaitu Sukamta (Komisi I), Sutriyono dan Aus Hidayat Nur (Komisi II), Sigit Sosiantomo (Komisi V), Iskan Qolba Lubis (Komisi VIII) dan Anshory Siregar (Komisi IX).
Selanjutnya, Fraksi PKS mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan musibah tersebut sebagai bencana nasional agar proses tanggap darurat dapat dilakukan secara cepat dan efektif dalam upaya menyelamatkan korban dengan kekuatan nasional dan memungkinkan masuknya bantuan internasional.
"Kita tidak perlu malu menerima bantuan internasional yang memang kita perlukan, karena pada saat yang sama kita juga sering memberikan bantuan kepada negara-negara lain yang membutuhkan uluran tangan kita," katanya.
Legislator asal Banten itu menambahkan bahwa Fraksi PKS mendesak pemerintah khususnya BNPB agar mengkoordinasikan proses penanganan bencana dengan baik melibatkan seluruh potensi kekuatan nasional, memberikan informasi yang akurat dan menenangkan atau tidak simpang siur.
"Dengan prioritas utama membuka akses dan mengevakuasi korban di daerah-daerah terpencil dan belum terjangkau serta memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak dibutuhkan korban secara merata dan menyeluruh," pungkasnya.
"Sebagai Ketua Fraksi saya sudah instruksikan kepada seluruh legislator PKS khususnya di tingkat pusat agar menyumbangkan gajinya Bulan Oktober untuk korban gempa dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Dia pun berharap, inisiatif Fraksi PKS menjadi motivasi sesama legislator lainnya. Jazuli Juwaini yang juga Koordinator Legislator PKS Nasional itu juga menghimbau kepada seluruh legislator daerah PKS untuk menyisihkan gajinya sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan bagi saudara-saudara sebangsa yang sedang tertimpa musibah.
"Melihat besarnya dampak dari gempa dan tsunami yang terjadi di Sulteng khususnya di Palu, Sigi, dan Donggala kita berharap bantuan kemanusiaan dari berbagai elemen dapat terkumpul dengan cepat dan mencukupi serta efektif tersalurkan kepada masyarakat di sana," kata anggota Komisi I DPR ini.
Adapun teknis pengelolaan bantuan dan pengawasan penanggulangan bencana, Fraksi PKS membentuk Tim Fraksi PKS DPR Peduli Bencana yang bakal berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bidang Kesra DPP yang saat ini telah mengirimkan relawan dan menghimpun bantuan dari seluruh kader PKS.
Sedangkan tim Fraksi PKS itu terdiri dari perwakilan Anggota yaitu Sukamta (Komisi I), Sutriyono dan Aus Hidayat Nur (Komisi II), Sigit Sosiantomo (Komisi V), Iskan Qolba Lubis (Komisi VIII) dan Anshory Siregar (Komisi IX).
Selanjutnya, Fraksi PKS mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan musibah tersebut sebagai bencana nasional agar proses tanggap darurat dapat dilakukan secara cepat dan efektif dalam upaya menyelamatkan korban dengan kekuatan nasional dan memungkinkan masuknya bantuan internasional.
"Kita tidak perlu malu menerima bantuan internasional yang memang kita perlukan, karena pada saat yang sama kita juga sering memberikan bantuan kepada negara-negara lain yang membutuhkan uluran tangan kita," katanya.
Legislator asal Banten itu menambahkan bahwa Fraksi PKS mendesak pemerintah khususnya BNPB agar mengkoordinasikan proses penanganan bencana dengan baik melibatkan seluruh potensi kekuatan nasional, memberikan informasi yang akurat dan menenangkan atau tidak simpang siur.
"Dengan prioritas utama membuka akses dan mengevakuasi korban di daerah-daerah terpencil dan belum terjangkau serta memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak dibutuhkan korban secara merata dan menyeluruh," pungkasnya.
(maf)
Explore More