Pemerintah Pusat Diminta Ambil Alih Penanganan Bencana Palu

JAKARTA - Gempa dahsyat disertai tsunami yang menimpa Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Rusaknya akses menuju tiga tempat itu membuat bantuan dan tim evakuasi terhambat.

Mewakili masyarakat Palu, Donggala, Sigi korban bencana gempa dan tsunami, Yusuf Lakaseng menuturkan Palu, Donggala dan Sigi dalam kondisi lumpuh saat ini. Dia melaporkan tidak ada jaringan komunikasi HP, listrik mati, korban belum terevakuasi dengan baik sehingga bau busuk mayat menyengat, bantuan makanan tidak terdistribusi dengan baik dan cukup ke tenda-tenda pengungsian dan warga.

"Jalanan putus di kota Palu dibiarkan tak tertangani, pemerintahan tak berfungsi sama sekali. Penjarahan sudah marak terjadi karena lambannya distribusi bantuan," ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Selasa (2/10/2018).

Politikus PSI yang juga menjadi korban gempa ini menilai, salah satu penyebab lambannya evakuasi dan usaha menolong korban karena gempa yang sangat dahsyat dan tsunami yang menyebabkan daya rusak tinggi sehingga menimbulkan trauma pada seluruh masyarakat dan aparat pemerintah serta TNI/Polri.

"Perlu sesegera mungkin dan sebanyak-banyaknya aparat TNI/Polri serta relawan kemanusiaan masuk ke Palu. Aparat dan relawan yang dari luar Palu diperlukan karena mereka tidak mengalami trauma sehingga diharapkan bisa menangani tanggap darurat dengan lebih terkoordinasi dan sistematis," jelasnya.

Selain itu, dia meminta pemerintah pusat agar segera menetapkan bencana gempa dan tsunami Palu-Donggala-Sigi sebagai bencana nasional mengingat banyaknya korban nyawa yang mencapai ribuan. Belum lagi tingkat kerusakan rumah warga, bangunan pemerintah, bandara yang rusak parah.

"Infrastruktur lainnya termasuk jalan yang banyak terputus dan lumpuhnya pemerintah daerah. Dengan demikian masa tanggap darurat tertangani dengan baik dan diteruskan dengan masa rekonstruksi," harapnya.