Demokrat: Kasus Bank Century Dipolitisasi
A
A
A
JAKARTA - Upaya Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk Bank Century mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus korupsi pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century dipertanyakan Partai Demokrat.
"Saya harus menyatakan bahwa inisiator Timwas itu sedang mempolitisasi kasus Century," Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada SINDOnews, Rabu (26/9/2018). (Baca juga: Timwas Siap Berbagi Data dengan KPK Tuntaskan Kasus Bank Century )
Dia menilai inisiator Timwas Century adalah orang-orang yang tidak memahami konstruksi hukum, namun berbicara seolah-olah ingin menuntaskan penegakan hukum dalam kasus Century.
Dia melanjutkan, kasus Century secara politik sudah selesai. Selain itu, kata dia, rekomendasi Pansus Century tidak menyebut SBY, Partai Demokrat, dan kader Partai Demokrat terlibat.
Dia pun menjelaskan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan Partai Demokrat dalam kasus Century.
"Jadi kenapa mereka memaksakan kehendak berdasar halusinasi bahwa seolah SBY harus diperiksa KPK? Ini lelucon politik," katanya
"Saya harus menyatakan bahwa inisiator Timwas itu sedang mempolitisasi kasus Century," Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada SINDOnews, Rabu (26/9/2018). (Baca juga: Timwas Siap Berbagi Data dengan KPK Tuntaskan Kasus Bank Century )
Dia menilai inisiator Timwas Century adalah orang-orang yang tidak memahami konstruksi hukum, namun berbicara seolah-olah ingin menuntaskan penegakan hukum dalam kasus Century.
Dia melanjutkan, kasus Century secara politik sudah selesai. Selain itu, kata dia, rekomendasi Pansus Century tidak menyebut SBY, Partai Demokrat, dan kader Partai Demokrat terlibat.
Dia pun menjelaskan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan Partai Demokrat dalam kasus Century.
"Jadi kenapa mereka memaksakan kehendak berdasar halusinasi bahwa seolah SBY harus diperiksa KPK? Ini lelucon politik," katanya
(dam)