BNPT Ingatkan Pentingnya Pemahaman Utuh tentang Bahaya Radikalisme

JAKARTA - Pengurus badan pembina kerohanian Islam, baik di kantor pemerintah maupun di instansi pemerintah dinilai harus memiliki pemahaman utuh tentang ancaman bahaya radikalisme negatif.

Pemahaman itu dinilai penting karena tidak sedikit masyarakat Indonesia beranggapan rentetan aksi terorisme di Indonesia adalah rekayasa elite politik atau aparat. Anggapan itu dinilai muncul akibat dari ketidaktahuan.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat menjadi narasumber Silaturahmi Nasional Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam Nasional (Silatnas FBN).

Acara tersebut diikuti oleh para pembina rohani Islam dari kantor kementerian/nonkementerian, TNI/Polri dan BUMN. Kegiatan itu digelar di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri), Kalibata, Jakarta, Sabtu 22 September 2018.

Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta bertanya apakah aksi terorisme adalah rekayasa elite politik ataupun aparat. Informasi itu diperolehnya dari kabar beredar luas di masyarakat melalui media sosial.

“Bapak-bapak dan ibu-ibu ini termakan hoaks juga karena bapak mendapatkan info tersebut dari media sosial. Sangat tidak masuk akal merekayasa aksi teror dengan mengorbankan orang banyak. Tidak mungkin mengorbankan aparat atau kawan sendiri untuk melakukan aksi teror itu,” tutur Suhardi menjawab pertanyaan peserta.

Suhardi mengajak kepada peserta acara Silatnas FBN untuk mendapatkan informasi yang benar agar memiliki pemahaman utuh mengenai peristiwa teror.Kepala BNPT juga sempat memutar video mengenai program soft approach atau pendekatan lunak dalam penanggulangan terorisme di Indonesia

“Kami juga memberikan masukan-masukan yang sifatnya aktual bagaimana kita sebagai umat muslim bisa berkiprah di tengah-tengah dinamika global semacam ini dengan tidak mengurangi ukhuwah islamiyahnya tetapi juga bisa berkontribusi untuk kebaikan bangsa dan negara ini,” tutur Suhardi.Dia menjelaskan, apa yang disampaikannya dalam forum tersebut agar para pembina rohani Islam mempuyai pengetahuan cukup untuk bisa meneruskan pemahaman itu kepada rekan-rekan di lingkungan kantor/institusi tempatnya bekerja.
Mantan Kepala Divisi Humas Polri ini juga mengatakan, apa yang disampaikannya sebagai upaya membentengi para pembina rohani Islam dari paham-paham radikalisme negatif.

“Sekarang mereka kita berikan informasi lengkap. Kita berharap mereka bisa memberikan pencerahan kembali kepada teman-temannya di masing-masing kementerian mengenai yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita mengemasnya supaya tetap kita pertahankan ukhuwah islamiyah dengan baik, tapi juga dari sisi jati diri bangsa kita juga tidak pernah terlupakan,” tutur mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.

Dia berharap pemaparannya dapat memberikan pencerahan kepada pembina rohani Islam di institusi/perusahaan swasta lainnya. “Ini menjadi budaya keseluruhan dan semua instansi harus dilibatkan. Bukan hanya pemerintah, harusnya mulai dari sektor swasta dan sebagainya harus juga mengerti dan punya pemahaman yang utuh untuk masalah-masalah semacam ini,” tuturnya.
Ketua Umum Forum Komunikasi dan Konsultasi Badan Pembina Rohani Islam Nasional (FBN), Ridwan Muhammad Yusuf mengakui sengaja mengundang Kepala BNPT agar seluruh organisasi umat Islam benar-benar memahami mengenai fenomena terorisme di Indonesia

Dia berharap organisasi umat Islam, apa pun bentuknya mengetahui cara menghalau paham radikalisme dan terorisme.

“Kita bersama-sama, bahu-membahu seluruh komponen masyarakat membantu BNPT, membantu negara agar tetap untuk menjaga NKRI," katanya.