4 Tahun Jokowi-JK Dinilai Momentum untuk Evaluasi Pemerintah
4 Tahun Jokowi-JK Dinilai Momentum untuk Evaluasi Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Momentum 4 tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), merupakan ajang untuk mengevaluasi, menagih, mendesak, dan menuntut hak-hak dan kewajiban pemerintahan sesuai yang tercantum di dalam visi-misi program Nawacita.
Melalui siaran pers, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Jakarta mengungkapkan, berbagai survei menunjukkan kepuasan dan kelemahan serta efektif atau tidaknya kinerja kabinet kerja Jokowi-JK dalam mengelola negara.
Presidium Nasional BEM PTAI Jakarta, Nica Ranu Andika mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan 4 tahun masa pemerintahan Jokowi, seperti nilai tukar rupiah yang melonjak dan memasuki angka 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat (AS).
"Ada juga peningkatan harga BBM yang subsidinya dicabut sehingga pada akhirnya berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok. Isu lain yang terkait adalah impor besar-besaran dan pengandalan hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK," kata Nica Ranu, Jumat (14/9/2018).
"Kenaikan harga BBM, dolar tak terbendung yang berimbas naiknya bahan pokok, hal inilah yang pada akhirnya mengakibatkan beberapa organisasi kemahasiswaan trmasuk sebagian kecil anggota BEM PTAI melakukan aksi terhadap kebijakan pemerintahan saat ini," tambahnya.
Maka dari itu lanjut Nica Ranu, berdasarkan uraian di atas, kami dari BEM PTAI se-Indonesia menyatakan tidak ikut serta dan tak bertanggung jawab dalam aksi apapun termasuk aksi Demo pada Jumat 14 September 2018 di Senayan Gedung DPR, juga termasuk yang mengatasnamakan BEM PTAI.
"Jika ada organisasi maupun oknum yang mencatut nama BEM PTAI itu wajar, karena ktika ada putusan yang bergerak itu akan menyulut solidaritas dan daya kritis wilayah lain," ungkap Nica Ranu Andika yang mewakili Presnas BEM PTAI se Indonesia.
"Karena kita tahu betul jumlah kampus agama Islam yang fantastis mencapai 1.200 dan kami satu-satunya forum yang mempersatukan ide gagasan dan garis perjuangan kampus Islam swasta dan negeri yang telah lama berdiri," imbuhnya.
Dia juga menyampaikan nama sejumlah pengurus Presidium Nasional (Presnas) BEM PTAI se Indonesia. "Masyarakat harus tahu, karena sudah mulai banyak pencatutan dalam melakukan aksi dan kita harus tahu siapa yang bergerak di lapangan dan yang bertanggung jawab," ucapnya.
Berikut kami sampaikan nama-nama sahabat kami yang ada di seluruh Indonesia yaitu: Presnas Jawa Timur (Anis Rohmatullah), Presnas Jateng (Ahmad Wasi Uzzulfa), Presnas Jawa Barat (Doni Maulana), Presnas Sumatra Selatan, (Agus Suherman Tanjung), Presnas Banten (Ade putra).
Ditambahkan, Presnas Sulawesi Tengah (Muh Rizal), Presnas Aceh (Jumiadi), Presnas Sumut (Zulkifli), Presnas Gorontalo (Arafiq), Presnas Kalbar (Anwar fuadi), Presnas Ternate (Furqan), Presnas Palopo (Fikram Kasim), Presnas Bengkulu (Hanif), Presnas Kaltim (Osvaldo), Presnas DI Yogyakarta (Zulhamri), Presnas Sulut (Taufan), Presnas Jambi (Arpah), Presnas Riau (Eko).
Melalui siaran pers, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Jakarta mengungkapkan, berbagai survei menunjukkan kepuasan dan kelemahan serta efektif atau tidaknya kinerja kabinet kerja Jokowi-JK dalam mengelola negara.
Presidium Nasional BEM PTAI Jakarta, Nica Ranu Andika mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan 4 tahun masa pemerintahan Jokowi, seperti nilai tukar rupiah yang melonjak dan memasuki angka 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat (AS).
"Ada juga peningkatan harga BBM yang subsidinya dicabut sehingga pada akhirnya berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok. Isu lain yang terkait adalah impor besar-besaran dan pengandalan hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK," kata Nica Ranu, Jumat (14/9/2018).
"Kenaikan harga BBM, dolar tak terbendung yang berimbas naiknya bahan pokok, hal inilah yang pada akhirnya mengakibatkan beberapa organisasi kemahasiswaan trmasuk sebagian kecil anggota BEM PTAI melakukan aksi terhadap kebijakan pemerintahan saat ini," tambahnya.
Maka dari itu lanjut Nica Ranu, berdasarkan uraian di atas, kami dari BEM PTAI se-Indonesia menyatakan tidak ikut serta dan tak bertanggung jawab dalam aksi apapun termasuk aksi Demo pada Jumat 14 September 2018 di Senayan Gedung DPR, juga termasuk yang mengatasnamakan BEM PTAI.
"Jika ada organisasi maupun oknum yang mencatut nama BEM PTAI itu wajar, karena ktika ada putusan yang bergerak itu akan menyulut solidaritas dan daya kritis wilayah lain," ungkap Nica Ranu Andika yang mewakili Presnas BEM PTAI se Indonesia.
"Karena kita tahu betul jumlah kampus agama Islam yang fantastis mencapai 1.200 dan kami satu-satunya forum yang mempersatukan ide gagasan dan garis perjuangan kampus Islam swasta dan negeri yang telah lama berdiri," imbuhnya.
Dia juga menyampaikan nama sejumlah pengurus Presidium Nasional (Presnas) BEM PTAI se Indonesia. "Masyarakat harus tahu, karena sudah mulai banyak pencatutan dalam melakukan aksi dan kita harus tahu siapa yang bergerak di lapangan dan yang bertanggung jawab," ucapnya.
Berikut kami sampaikan nama-nama sahabat kami yang ada di seluruh Indonesia yaitu: Presnas Jawa Timur (Anis Rohmatullah), Presnas Jateng (Ahmad Wasi Uzzulfa), Presnas Jawa Barat (Doni Maulana), Presnas Sumatra Selatan, (Agus Suherman Tanjung), Presnas Banten (Ade putra).
Ditambahkan, Presnas Sulawesi Tengah (Muh Rizal), Presnas Aceh (Jumiadi), Presnas Sumut (Zulkifli), Presnas Gorontalo (Arafiq), Presnas Kalbar (Anwar fuadi), Presnas Ternate (Furqan), Presnas Palopo (Fikram Kasim), Presnas Bengkulu (Hanif), Presnas Kaltim (Osvaldo), Presnas DI Yogyakarta (Zulhamri), Presnas Sulut (Taufan), Presnas Jambi (Arpah), Presnas Riau (Eko).
(maf)
Explore More