Soal Politik Dua Kaki, Politikus Demokrat Tuding PAN dan PKS
Senin, 10 September 2018 - 12:54 WIB
Soal Politik Dua Kaki, Politikus Demokrat Tuding PAN dan PKS
A
A
A
JAKARTA - Sikap Partai Demokrat memberikan dispensasi kepada kader Partai Demokrat di Papua yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) memunculkan pendapat miring.
Melalui sikap tersebut, Demokrat disebut sedang memainkan politik dua kaki dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpes) 2019. Secara institusi mendukung Prabowo Subianto, namun di sisi lain membiarkan kadernya mendukung Jokowi. (Bac juga: Kader di Papua Dukung Jokowi, Demokrat Tak Beri Sanksi )
Salah satunya kritik datang dari politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay yang menyesalkan sikap Demokrat. Saleh menilai semestinya Demokrat all out mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.
Kritik Saleh dijawab Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Melalui akun Twitternya, Andi justru menuding PAN yang pernah bermain dua kaki, yakni mendukung Prabowo tapi pernah kadernya menjadi menteri Jokowi.
"Mungkin Pak Daulay dari PAN lebih pas bicara itu, artinya membicarakan diri sendiri ketimbang menganggap strategi Demokrat adalah dua kaki. Perlu dicatat, Demokrat butuh pertahankan kemenangan pileg di Papua," kata Andi melalui akun Twitternya, @AndiArief_, Senin (10/9/2018).
Dia mengakui sikap itu diambil partainya juga menyikapi momentum Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pilpres yang digelar berbarengan.
"Keduanya sama pentingnya, tidak ada yang lebih utama. Kalau Demokrat berstrategi menang pileg sekaligus menangkan Prabowo, itu kedaulatan partai kami," tandasnya.
Dia menegaskan, Demokrat akan meyakinkan Gerindra, PAN dan PKS bahwa daerah pertempuran utama perebutan suara di Pilpres berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
"Di sinilah jumlah pemilih besar. Namun kekuatan empat partai ini jomplang terutama PAN dan PKS. Di Sumatera, empat partai ini tidak jomplang,"
Andi pun mengungkapkan justru PAN dan PKS yang punya catatan pernah bermain politik dua kaki.
"PAN mengusung Prabowo Pilpres namun ikut menteri Jokowi. PKS ikut dalam Kabinet SBY namun di parlemen melawan. Demokrat tidak ada catatan, jangan khawatir," katanya.
Melalui sikap tersebut, Demokrat disebut sedang memainkan politik dua kaki dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpes) 2019. Secara institusi mendukung Prabowo Subianto, namun di sisi lain membiarkan kadernya mendukung Jokowi. (Bac juga: Kader di Papua Dukung Jokowi, Demokrat Tak Beri Sanksi )
Salah satunya kritik datang dari politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay yang menyesalkan sikap Demokrat. Saleh menilai semestinya Demokrat all out mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.
Kritik Saleh dijawab Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Melalui akun Twitternya, Andi justru menuding PAN yang pernah bermain dua kaki, yakni mendukung Prabowo tapi pernah kadernya menjadi menteri Jokowi.
"Mungkin Pak Daulay dari PAN lebih pas bicara itu, artinya membicarakan diri sendiri ketimbang menganggap strategi Demokrat adalah dua kaki. Perlu dicatat, Demokrat butuh pertahankan kemenangan pileg di Papua," kata Andi melalui akun Twitternya, @AndiArief_, Senin (10/9/2018).
Dia mengakui sikap itu diambil partainya juga menyikapi momentum Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pilpres yang digelar berbarengan.
"Keduanya sama pentingnya, tidak ada yang lebih utama. Kalau Demokrat berstrategi menang pileg sekaligus menangkan Prabowo, itu kedaulatan partai kami," tandasnya.
Dia menegaskan, Demokrat akan meyakinkan Gerindra, PAN dan PKS bahwa daerah pertempuran utama perebutan suara di Pilpres berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
"Di sinilah jumlah pemilih besar. Namun kekuatan empat partai ini jomplang terutama PAN dan PKS. Di Sumatera, empat partai ini tidak jomplang,"
Andi pun mengungkapkan justru PAN dan PKS yang punya catatan pernah bermain politik dua kaki.
"PAN mengusung Prabowo Pilpres namun ikut menteri Jokowi. PKS ikut dalam Kabinet SBY namun di parlemen melawan. Demokrat tidak ada catatan, jangan khawatir," katanya.
(dam)
