Menag Ingin Biaya Haji 2019 Diumumkan Akhir 2018
Menag Ingin Biaya Haji 2019 Diumumkan Akhir 2018
A
A
A
JEDDAH - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin ingin membuat persiapan yang lebih matang untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2019.
Untuk itu Lukman menginstruksikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2018 untuk menyelesaikan laporan keuangan lebih cepat.
"Berkaitan dengan sekretariat. Saya minta mulai saat ini sudah diselesaikan laporan-laporan khususnya laporan keuangan," ujar Lukman dalam rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2018, di Jeddah, Arab Saudi, Rabu 29 Agustus 2018 malam.
Lukman yang juga merupakan amirul hajj Indonesia ini mengatakan, apabila laporan keuangan bisa selesai lebih cepat maka pemerintah bisa lebih awal pula melakukan rapat dengan DPR.
Pihak legislator, lanjut Lukman, tidak akan mau membahas mengenai anggaran tahun 2019 maupun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), apabila laporan keuangan belum selesai.
"Semakin cepat kita bisa menyelesaikan laporan keuangan maka semakin cepat kita bisa membahas biaya haji tahun 2019 dengan DPR. Karena kita tidak bisa membahas biaya Haji 2019 sebelum DPR menerima laporan pelaksanaan Haji 2018. Kuncinya ada di kita. Apakah kita ingin cepat atau tidak," tutur Lukman.
Lukman kemudian membeberkan rencananya. Dia mengulas mengenai rangkaian tahun 2018, salah satunya menargetkan laporan keuangan selesai Januari dan BPIH ditetapkan bulan Maret.
"Maka kini kita maju lebih cepat jadi akhir kloter terakhir itu 27 September, oleh karenanya saya berharap evaluasi total bisa dilakukan akhir September ini. Jadi beberapa hari setelah kloter terakhir," tutur Lukman.
Setelah evaluasi nasional, kata dia, rapat perencanaan secara keseluruhan. "Saya berharap itu bisa dilakukan minggu ketiga Desember. Sehingga pada Januari 2019 kita bisa melakukan persiapan yang lebih intensif terkait hotel, katering dan sebagainya jadi saya ingin maju satu atau dua bulan lebih cepat dari pengalaman sebelumnya. Target saya BPIH bisa ditetapkan di akhir tahun 2018," ujarnya.
Untuk itu Lukman menginstruksikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2018 untuk menyelesaikan laporan keuangan lebih cepat.
"Berkaitan dengan sekretariat. Saya minta mulai saat ini sudah diselesaikan laporan-laporan khususnya laporan keuangan," ujar Lukman dalam rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2018, di Jeddah, Arab Saudi, Rabu 29 Agustus 2018 malam.
Lukman yang juga merupakan amirul hajj Indonesia ini mengatakan, apabila laporan keuangan bisa selesai lebih cepat maka pemerintah bisa lebih awal pula melakukan rapat dengan DPR.
Pihak legislator, lanjut Lukman, tidak akan mau membahas mengenai anggaran tahun 2019 maupun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), apabila laporan keuangan belum selesai.
"Semakin cepat kita bisa menyelesaikan laporan keuangan maka semakin cepat kita bisa membahas biaya haji tahun 2019 dengan DPR. Karena kita tidak bisa membahas biaya Haji 2019 sebelum DPR menerima laporan pelaksanaan Haji 2018. Kuncinya ada di kita. Apakah kita ingin cepat atau tidak," tutur Lukman.
Lukman kemudian membeberkan rencananya. Dia mengulas mengenai rangkaian tahun 2018, salah satunya menargetkan laporan keuangan selesai Januari dan BPIH ditetapkan bulan Maret.
"Maka kini kita maju lebih cepat jadi akhir kloter terakhir itu 27 September, oleh karenanya saya berharap evaluasi total bisa dilakukan akhir September ini. Jadi beberapa hari setelah kloter terakhir," tutur Lukman.
Setelah evaluasi nasional, kata dia, rapat perencanaan secara keseluruhan. "Saya berharap itu bisa dilakukan minggu ketiga Desember. Sehingga pada Januari 2019 kita bisa melakukan persiapan yang lebih intensif terkait hotel, katering dan sebagainya jadi saya ingin maju satu atau dua bulan lebih cepat dari pengalaman sebelumnya. Target saya BPIH bisa ditetapkan di akhir tahun 2018," ujarnya.
(dam)
Explore More