Suap PLTU Riau, Eni Saragih: Saya Tidak Ingin Menarik Orang Lain
Suap PLTU Riau, Eni Saragih: Saya Tidak Ingin Menarik Orang Lain
A
A
A
JAKARTA - Tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau, Eni Maulani Saragih tidak ingin menarik orang lain dalam kasus yang menimpanya.
Hal itu, menurut Eni, sudah sesuai dengan kesaksiannya menyampaikan fakta kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi begini untuk saya hanya menyampaikan fakta yang sebenarnya, saya tidak ingin menarik orang lain bahwa saya sudah sampaikan sejelas - jelasnya kepada penyidik dan tentu itu berdasarkan fakta - fakta yang sudah ada," kata Eni usai jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Selasa (28/8/2018).
Diketahui sebelumnya, dana suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 diduga turut mengalir untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017 lalu.
Hal ini di konfirnasi oleh Eni saat di tanyai uang USD 1,5 juta untuk mantan Menteri Sosial, Idrus Marham dari pemilik Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budistrisno Kotjo.
"Kalau itu ngga sampai ke sana. Tadi memang ada duit yang Rp2 miliar saya terima sebagian saya inikan untuk Munaslub," kata Eni seusai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
Commitment fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.
KPK menduga penerimaan suap sebesar Rp 500 juta itu merupakan penerimaan keempat dari Johannes. Total nilai suap yang diberikan Johannes kepada Eni sebesar Rp4,8 miliar.
Tahap pertama uang suap diberikan pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar. Kedua, pada Maret 2018 sebesar Rp2 miliar dan ketiga pada 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta.
Hal itu, menurut Eni, sudah sesuai dengan kesaksiannya menyampaikan fakta kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi begini untuk saya hanya menyampaikan fakta yang sebenarnya, saya tidak ingin menarik orang lain bahwa saya sudah sampaikan sejelas - jelasnya kepada penyidik dan tentu itu berdasarkan fakta - fakta yang sudah ada," kata Eni usai jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Selasa (28/8/2018).
Diketahui sebelumnya, dana suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 diduga turut mengalir untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017 lalu.
Hal ini di konfirnasi oleh Eni saat di tanyai uang USD 1,5 juta untuk mantan Menteri Sosial, Idrus Marham dari pemilik Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budistrisno Kotjo.
"Kalau itu ngga sampai ke sana. Tadi memang ada duit yang Rp2 miliar saya terima sebagian saya inikan untuk Munaslub," kata Eni seusai menjalani pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta, Senin (27/8/2018).
Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
Commitment fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.
KPK menduga penerimaan suap sebesar Rp 500 juta itu merupakan penerimaan keempat dari Johannes. Total nilai suap yang diberikan Johannes kepada Eni sebesar Rp4,8 miliar.
Tahap pertama uang suap diberikan pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar. Kedua, pada Maret 2018 sebesar Rp2 miliar dan ketiga pada 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta.
(pur)
Explore More