Jelang Pemilu, KNPI Minta DPR Tetap Bekerja Maksimal

JAKARTA - DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta DPR untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasannya. KNPI memaklumi gelaran pemilu serentak 2019 yang tahapan pelaksanaannya telah berlangsung tahun 2018.

Namun, situasi itu bukan dalih bagi legislator untuk membiarkan tata kelola pemerintahan berjalan minim pengawasan. Dari catatan yang dihimpun KNPI, terdapat sejumlah persoalan yang seyogyanya mendapat atensi DPR.

"Pertama, terdampaknya perekonomian nasional akibat tekanan kurs dollar terhadap rupiah sekaligus tata kelola utang luar negeri," kata Ketua Umum KNPI Muhammad Rifai Darus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/8/2018).

Belajar dari pengalaman sebelumnya, kata Rifai, fondasi perekonomian Indonesia belum terlalu tangguh menghadapi efek terburuk dari gejolak moneter luar negeri.

Meski selalu dapat melewati masa krisis, kata dia, tetapi upaya pemulihannya juga menguras banyak energi. Sebab itu, perlu upaya lain untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional yang tidak hanya bertumpu pada sektor fiskal semata, tetapi juga mendorong proses industrialisasi dalam negeri.

Kedua, netralitas TNI/Polri sebagai institusi yang seharusnya dapat berdiri netral dan tidak dilibatkan ke langgam politik praktis.

"Kita bersepakat untuk menyudahi rezim otoriterianisme Orba dan mengawali masa transisi politik pasca reformasi 1998. Proses demokrasi yang telah berlangsung satu dekade dan sudah mendapat pengakuan luar negeri sekiranya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk mendorong proses demokrasi ke arah yang lebih berkualitas," tuturnya.

Ketiga, praktik intoleransi dan kecenderungan penggunaan politik SARA. Menurut Rifai, masih adanya kerawanan kelompok masyarakat beragama di Indonesia untuk disulut dan diprovokasi melakukan tindak kekerasan dan main hakim sendiri.

KNPI juga meminta elite politik untuk menyudahi penggunaan politik SARA bagi kepentingan politik sempit. Yang tidak hanya berpotensi menyulut kegaduhan pada konteks lebih jauh, adalah mempertaruhkan ikatan kebangsaan Indonesia yang dibangun oleh keragaman dan kemajemukan yang diikat oleh tali jiwa kebangsaan bernama Bhinneka Tunggal Ika.

Keempat, stop politik hoaks dan hate speech. "KNPI meminta kepada DPR untuk memberi atensi kepada penggunaan politik ujaran kebencian yang marak di media sosial," kata Rifai.

KNPI juga meminta seluruh elite untuk menyudahi penggunaan politik hoaks dan hate speech. Selain kontraproduktif bagi perkembangan demokrasi, kata dia, politik hoaks dan hate speech rawan diboncengi oleh kepentingan proxy pihak lain yang ingin memperkeruh keadaan atau mempunyai target mengubah dasar dan haluan negara.

"Kaum muda meminta agar kalangan elite menggunakan laga politik elektoral untuk bertarung gagasan, ide dan program yang rasional serta terukur," tandasnya.

Kelima, KNPI meminta DPR untuk memberi atensi terhadap penanganan bencana di Lombok NTB yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Keenam, korupsi dan narkoba. KNPI mengapresiasi penyelenggara pemilu yang menyertakan unsur medis sebagai syarat seseorang menjadi legislator dan membuat larangan bagi caleg yang teridentifikasi pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi.

"KNPI berharap ke depan upaya-upaya tersebut juga dapat menjadi rujukan legal agar ke depan kualitas demokrasi di Indonesia semakin baik," tuturnya.

Rifai mengungkapkan, catatan KNPI semata-mata untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia dan tidak ada pretensi politik apa pun. "Catatan ini kami sampaikan agar peran, fungsi dan reputasi DPR ke depannya semakin lebih baik lagi," pungkasnya.