Tuntaskan Masalah Stunting, BKKBN Gelar Temu Regional Pembangunan Keluarga

YOGYAKARTA - Masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama (stunting) atau bisa disebut tubuh pendek terjadi sejak bayi dalam kandungan sampai anak umur 2 tahun. Perlu diketahui sekitar 8,8 juta anak Indonesia menderita stunting.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 mencatat angka kejadian stunting nasional mencapai 37,2%, meningkat dari 2010 sebesar 35,6%. Persoalan stunting patut menjadi perhatian untuk segera dituntaskan, tingginya prevalensi anak stunting telah memposisikan Indonesia ke dalam lima besar dunia masalah stunting.

Menanggapi hal tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan kegiatan Temu Regional Pembangunan Keluarga dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) tentang kegiatan Promosi dan KIE 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) di 100 kab/kota wilayah stunting yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere, Yogyakarta, Kamis (23/08/2018).

“Dengan adanya temu regional ini kita bisa merefleksikan kembali perjalanan pelaksanaan program Pro PN yang telah dilakukan sehingga dapat disepakati upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan di tahun 2019 yang akan datang. Sehingga tercapai program Pro PN sesuai target dan harapan Pemerintah," ujar Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS-PK) BKKBN, M Yani di Yogyakarta, Kamis (23/8/2018).

M Yani menjelaskan, kegiatan tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan Pro PN Promosi dan KIE 1000 HPK di 100 kabupaten/kota wilayah sasaran stunting tahun 2018.

Dia juga menyebutkan tujuan khusus kegiatan tersebut yaitu, mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan Pro PN Promosi dan KIE 1000 HPK di 100 kabupaten/kota wilayah sasaran stunting tahun 2018. Dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan Pro PN kegiatan Promosi dan KIE 1000 HPK di 100 kabupaten/kota wilayah sasaran stunting tahun 2018.

"Serta melakukan identifikasi permasalahan antar lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Pro PN Promosi dan KIE 1000 HPK di 100 kabupaten/kota wilayah sasaran stunting tahun 2018," jelas M Yani.

Selain untuk mengukur keberhasilan pengelolaan program Pro PN, menurut M Yani, Direktorat Balita dan Anak perlu melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan program Pro PN yang ada di provinsi melalui kegiatan Temu Regional yang dilakukan di Yogyakarta tersebut.

"Diharapkan dapat memberikan input balik bagi perencanaan tahun 2019. Umpan balik ini merupakan unsur penting sebab hasil dari evaluasi ini, dapat menilai kinerja program Pro PN dalam satu kurun waktu tertentu yaitu tahun 2018," pungkasnya.

Turut hadir juga Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X, Kepala perwakilan BKKBN DIY, para pejabat tinggi pratama BKKBN Pusat dan Provinsi.