Ketua DPR: Selamat Tinggal Politik Identitas
Kamis, 16 Agustus 2018 - 17:19 WIB
Ketua DPR: Selamat Tinggal Politik Identitas
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak semua pimpinan partai politik (parpol), tokoh masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan dan mengikuti Pemilu serentak 2019 secara damai dan gembira.
Hal itu dikatakan Bambang Soesatyo dalam pidatonya di Sidang bersama DPR dan DPD, hari ini. "Mari kita jadikan Pemilu 2019 sebagai ajang adu program untuk mempercepat laju pembangunan agar pada usia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia menjadi negara maju, modern, adil dan sejahtera, serta sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia," tutur pria yang biasa disapa Bamsoet ini di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Menurut dia, pemilu harus dijadikan sebagai wahana yang mencerahkan. Kata dia, berbeda tidak berarti berseteru, bersaing tidak berarti bermusuhan.
Karena, lanjut dia, lawan politik bukan musuh yang harus dilenyapkan. "Kita harus menempatkan persaingan sebagai seleksi demokrasi untuk menemukan pemimpin yang amanah dan dicintai oleh rakyat," ujar politikus Partai Golkar ini.
Dalam kesempatan itu, Bamsoet mengatakan, dunia politik hari ini sudah masuk dalam era digital, era revolusi industri 4.0. Salah satu produk populernya adalah media sosial (medsos).
Melalui medsos, kata dia, demokrasi tumbuh sangat dinamis sehingga acapkali sangat sulit untuk dikendalikan.
Demi menjaga keteduhan politik, sambung Bamsoet, perlu kearifan dalam memanfaatkan medsos, terutama terkait dengan isu-isu politik yang berbau SARA dan menyulut maraknya politik identitas.
"Kita tidak boleh membiarkan berkembangnya politik identitas yang dapat menyulut permusuhan serta mengancam persatuan dan keutuhan bangsa," katanya.
Menurut dia, jangan hanya karena berbeda haluan politik, tokoh agama dihujat. "Petinggi partai politik dicaci-maki. Presiden dan lembaga-lembaga negara sebagai simbol kedaulatan negara dilecehkan. Mereka dianggap tak mampu," ujar Bamsoet.
Program pemerintah juga dianggap nihil. Lalu, perbedaan politik dikutuk. Selain itu, kritik berubah menjadi pembunuhan karakter yang kejam.
Dia melanjutkan, fondasi berbangsa digoyang dengan isu SARA. Ditambah lewat strategi politisasi agama yang berakibat menguatnya politik identitas. Akibat dari semua itu, kata Bamsoet, kebinekaan dalam bahaya.
"Semua orang cenderung menyatakan diri merasa paling benar. Kerukunan umat beragama justru dianggap tabu. Akal sehat dianggap nista. Karena itu, sudah saatnya, kita harus berani mengatakan secara tegas, Selamat tinggal politik identitas," katanya.
Maka itu, dia mengajak semua pihak untuk memperkuat kembali sendi-sendi politik kebangsaan yang memberi ruang dan penghormatan terhadap kebinekaan. "Yang menyuburkan kedamaian dan kebersamaan. Sehingga semua warga bangsa merasa nyaman, hidup rukun dan bahagia dalam rumah besar Pancasila," tuturnya.
Hal itu dikatakan Bambang Soesatyo dalam pidatonya di Sidang bersama DPR dan DPD, hari ini. "Mari kita jadikan Pemilu 2019 sebagai ajang adu program untuk mempercepat laju pembangunan agar pada usia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia menjadi negara maju, modern, adil dan sejahtera, serta sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia," tutur pria yang biasa disapa Bamsoet ini di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Menurut dia, pemilu harus dijadikan sebagai wahana yang mencerahkan. Kata dia, berbeda tidak berarti berseteru, bersaing tidak berarti bermusuhan.
Karena, lanjut dia, lawan politik bukan musuh yang harus dilenyapkan. "Kita harus menempatkan persaingan sebagai seleksi demokrasi untuk menemukan pemimpin yang amanah dan dicintai oleh rakyat," ujar politikus Partai Golkar ini.
Dalam kesempatan itu, Bamsoet mengatakan, dunia politik hari ini sudah masuk dalam era digital, era revolusi industri 4.0. Salah satu produk populernya adalah media sosial (medsos).
Melalui medsos, kata dia, demokrasi tumbuh sangat dinamis sehingga acapkali sangat sulit untuk dikendalikan.
Demi menjaga keteduhan politik, sambung Bamsoet, perlu kearifan dalam memanfaatkan medsos, terutama terkait dengan isu-isu politik yang berbau SARA dan menyulut maraknya politik identitas.
"Kita tidak boleh membiarkan berkembangnya politik identitas yang dapat menyulut permusuhan serta mengancam persatuan dan keutuhan bangsa," katanya.
Menurut dia, jangan hanya karena berbeda haluan politik, tokoh agama dihujat. "Petinggi partai politik dicaci-maki. Presiden dan lembaga-lembaga negara sebagai simbol kedaulatan negara dilecehkan. Mereka dianggap tak mampu," ujar Bamsoet.
Program pemerintah juga dianggap nihil. Lalu, perbedaan politik dikutuk. Selain itu, kritik berubah menjadi pembunuhan karakter yang kejam.
Dia melanjutkan, fondasi berbangsa digoyang dengan isu SARA. Ditambah lewat strategi politisasi agama yang berakibat menguatnya politik identitas. Akibat dari semua itu, kata Bamsoet, kebinekaan dalam bahaya.
"Semua orang cenderung menyatakan diri merasa paling benar. Kerukunan umat beragama justru dianggap tabu. Akal sehat dianggap nista. Karena itu, sudah saatnya, kita harus berani mengatakan secara tegas, Selamat tinggal politik identitas," katanya.
Maka itu, dia mengajak semua pihak untuk memperkuat kembali sendi-sendi politik kebangsaan yang memberi ruang dan penghormatan terhadap kebinekaan. "Yang menyuburkan kedamaian dan kebersamaan. Sehingga semua warga bangsa merasa nyaman, hidup rukun dan bahagia dalam rumah besar Pancasila," tuturnya.
(dam)
