Fahri Hamzah Minta Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

LOMBOK UTARA - Insiden gempa dahsyat yang terjadi di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 29 Juli 2018 dan Minggu 5 Agustus 2018, menimbulkan kerusakan cukup parah.

Hingga Rabu (8/8) siang, tercatat korban tewas mencapai 162 jiwa sementara korban luka-luka tercatat sedikitnya 503 orang. Jumlah korban tewas hanya yang tercatat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNBD) setempat.

Padahal, banyak korban jiwa yang belum tercatat. Begitu juga korban luka-luka yang tercatat hanya yang masuk ke rumah sakit baik di wilayah Kabupaten Lombok Utara, wilayah terparah gempa maupun di kabupaten sekitarnya.

Tidak hanya itu, kerusakan infrastruktur juga terjadi hampir menyeluruh. Baik insfratruktur berupa jalan, rumah warga, masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai gedung perkantoran pemerintahan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah segera menetapkan bencana gempa di wilayah Lombok menjadi bencana nasional.

"Kalau kita lihat di Lombok Utara dan sebelumnya di Lombok Timur, sayang sekali kalau kita tidak melihat bahwa itu kejadian yang besar sekali karena hampir tidak ada infrastruktur yang utuh. Korban terdampak mencapai 320.000 penduduk. Jumlah rumah yang rusak mendekati 100.000 rumah," ujar Fahri saat melakukan kunjungan lapangan ke berbagai lokasi pengungsian warga di Lombok Utara, Rabu (8/8/2018).

Fahri mengatakan, saat ini sebagian besar warga terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian karena hampir seluruh rumah warga tidak bisa dihuni. Pantauan Sindonews.com di wilayah Lombok Utara, berbagai gedung baik rumah, perkantoran, masjid, sekolah, rumah sakit, dan gedung-gedung perkantoran pemerintah setempat porak poranda. Termasuk Kantor Bupati Lombok Utara yang tidak bisa lagi dihuni karena rusak parah.

"Orang yang tidak mau lagi tinggal di rumah mencapai 230.000 jiwa. Itu hampir semua rumah. Termasuk rumah bupati, kepala dinas, rumah sakit, dan lainnya. Kehancuran secara fisik hampir semua," ucapnya.

"Infrastruktur jalan, jembatan, distrik, sanitasi, saluran air, masjid, sekolah, rumah sakit, semua hancur. Dari pantauan seperti itu, kita bisa disimpulkan bencana di Pulau Lombok ini adalah bencana nasional. Apalagi di Pulau Gili Trawangan, itu menjadi perhatian internasional. Pulau yang mayoritas dihuni orang asing. Penanganannya arus memakai pola penanganan terpadu," tambahnya.

Fahri mengatakan, seperti kejadian tsunami di Aceh, beberapa tahun silam, untuk menyikapi gempa di wilayah Lombok ini juga perlu dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Sebab, saat ini banyak tindakan di lapangan harus memerlukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat sehingga mobilisasi di lapangan menjadi terkendala.

Misalnya penggunaan alat berat untuk proses evakuasi, harus harus ada izin. "Presiden Jokowi harus mengeluarkan badan khusus, misalnya BRR sehingga bisa ada percepatan tindakan," pintanya.

Kasus yang terjadi di wilayah Lombok saat ini tidak bisa ditangani dengan cara biasa-biasa saja karena efek yang ditimbulkan memang luar biasa besar.

"Listrik mati. Bahkan rumor banyak terjadi aksi kriminalitas karena orang lapar. Yang sekarang ramai ditangani hanya di pinggir-pinggir jalan saja. Padahal di dalam wilayah pegunungan banyak yang mengungsi. Bagaimana daerah-daerah yang tidak bisa diakses. Jangan sampai korban terus bertambah," katanya.

Untuk langkah jangka pendek, kata politikus PKS ini, harus ada puaya ekstra bagaimana masyarakat korban kembali bisa menjalankan kehidupan mereka. Misalnya, anak-anak harus bisa kembali ke sekolah, perlu tindakan seperti trauma healing dan lainnya.

"Guru-guru harus diprioritaskan agar bisa kembali mengajar. Pejabat-pejabat yang terdampak ditangani agar mereka bisa mengurus masyarakat. Harus ditangani secara menyeluruh. Jadi ini harus didekati dengan pola pendekatan encana nasional," tuturnya.

Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar membenarkan bahwa hampir seluruh gedung perkantoran pemerintah dan fasilitas umum lainnya rusak parah. Selama tiga hari terakhir, kehidupan warganya lumpuh total.

"Baru hari ini beberapa pasar tradinional mulai beroperasi. Kalau layanan umum lainnya belum bisa karena para pejabat, kepala dinas, hampir semuanya juga menjadi korban," katanya.

Danrem 162 Wirabakti Ahmad Rizal mengatakan, banyak kendala dalam proses evakuasi di lapangan. Misalnya tidak semua reruntuhan bisa dievakuasi menggunakan eskavator. Begitu juga dalam proses distribusi barang bantuan. Tapi saat ini situasi mulai terkendali. Danrem sudah memetakan lokasi dan orang yang perlu dibantu. Diharapkan apa yang diperlukan warga mulai bisa didistribusikan.

"Korban jiwa 162 itu hanya yang tercatat di kami. Padahal di sini karena warga menganut syariat Islam, banyak korban meninggal yang oleh keluarganya langsung dikuburkan secepat mungkin. Korban luka yang tidak dirawat di rumah sakit juga banyak dan itu tidak masuk di data kami," katanya.