Survei LIPI: Politisasi SARA Berpotensi Hambat Pemilu 2019
Selasa, 07 Agustus 2018 - 13:55 WIB
Survei LIPI: Politisasi SARA Berpotensi Hambat Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Politisasi SARA dan identitas dinilai berpotensi menghambat jalannya Pemilu 2019. Hal itu seperti terpotret dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap para ahli bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Koordinator Survei Ahli LIPI Eety Ekawati mengatakan, potensi politisasi SARA dan identitas menduduki presentasi tertinggi dengan 23,6%. Sementara itu konflik horizontal antar pendukung juga dianggap menghambat pemilu dengan 12,3%.
"Gangguan keamanan 10,4 persen, kurang siap penyelenggara Pemilu 6,6 persen, ketidaknetralan penyelenggara pemilu 5,7 persen," kata Esty di Hotel JS Luawansa, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Hasil survei terhadap para ahli terkait potensi politisasi SARA di pemilu 2019 harus diantisipasi. Peneliti LIPI Syarif Hidayat mengatakan politisasi SARA harus dihindari melalui penegakan hukum, edukasi politik, reformasi partai politik, hingga analisis potensi konflik di masyarakat.
Sementara itu, dalam jangka pendek, Syarif mendorong agar para elite politik mengendalikan diri untuk tidak memainkan isu SARA di pemilu 2019. "Dalam jangka pendek mengendalikan para elite, karena mereka yang bisa memanipulasi isu SARA," kata Syarif.
Survei untuk memetakan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan jelang pemilu serentak 2019 ini dilakukan kepada 145 ahli. Survei dilakukan pada April hingga Juli 2018 di 11 Provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan teknik non-probability sampling di mana sampel ahli dipilih berdasarkan kriteria tertentu.
Koordinator Survei Ahli LIPI Eety Ekawati mengatakan, potensi politisasi SARA dan identitas menduduki presentasi tertinggi dengan 23,6%. Sementara itu konflik horizontal antar pendukung juga dianggap menghambat pemilu dengan 12,3%.
"Gangguan keamanan 10,4 persen, kurang siap penyelenggara Pemilu 6,6 persen, ketidaknetralan penyelenggara pemilu 5,7 persen," kata Esty di Hotel JS Luawansa, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Hasil survei terhadap para ahli terkait potensi politisasi SARA di pemilu 2019 harus diantisipasi. Peneliti LIPI Syarif Hidayat mengatakan politisasi SARA harus dihindari melalui penegakan hukum, edukasi politik, reformasi partai politik, hingga analisis potensi konflik di masyarakat.
Sementara itu, dalam jangka pendek, Syarif mendorong agar para elite politik mengendalikan diri untuk tidak memainkan isu SARA di pemilu 2019. "Dalam jangka pendek mengendalikan para elite, karena mereka yang bisa memanipulasi isu SARA," kata Syarif.
Survei untuk memetakan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan jelang pemilu serentak 2019 ini dilakukan kepada 145 ahli. Survei dilakukan pada April hingga Juli 2018 di 11 Provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan teknik non-probability sampling di mana sampel ahli dipilih berdasarkan kriteria tertentu.
(pur)
