Moeldoko Tegaskan Perjuangan HKTI Membangun Kedaulatan Pangan
Moeldoko Tegaskan Perjuangan HKTI Membangun Kedaulatan Pangan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal Purn Dr Moeldoko menegaskan, bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak melakukan politik praktis. Politik HKTI tegasnya adalah, membangun kedaulatan pangan Indonesia.
"Perjuangan HKTI adalah memakmurkan petani dan membangun kedaulatan pangan," tegas Moeldoko saat melantik Dewan Pengurus HKTI Provinsi Kalimantan Barat, di tepian Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Senin (6/8/2018).
HKTI Kalbar dipimpin Ketua Edy Suyanto. Hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Pjs Gubernur Kalbar Doddy Riadmadji, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, Gubernut Kalimantan Utara Irianto Lambrie.
Moeldoko yang merupakan mantan Panglima TNI ini kini digelari sebagai Panglima Tani Indonesia menyatakan, HKTI hadir sebagai solusi bagi petani dan pertanian Indonesia.
Dia menjadikan HKTI sebagai 'bridging instution' yang menjembatani petani dengan pemerintah, pasar, industri, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.
"HKTI juga menjadi mitra strategis yang positif pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam membangun pertanian dan memakmurkan petani," ucapnya.
"HKTI yang saya pimpin adalah satu-satunya HKTI legal, sehingga saudara-saudara jangan pernah ragu untuk berkarya dan bekerja membangun pertanian dan pertanian Indonesia," tambahnya.
Kata Moeldoko, legalitas penting tapi juga lebih penting legitimasi. "Bagaimana kita mendapatkan legitimasi masyarakat dengan berkarya nyata," tegasnya.
Moeldoko menjadi Ketua Umum HKTI sejak tanggal 10 April 2017. Pengurus DPN HKTI Periode 2017-2020 yang dipimpinnya sudah mendapat pengakuan dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0000056.AH.01.08 tahun 2018.
Moeldoko yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan ini memaparkan ada 5 permasalahan pertanian, yaitu persoalan tanah, permodalan, teknologi, manajerial, pasca panen.
"Dalam teknologi, Ketum HKTI antara lain sudah mengembangkan bibit padi M-70-D, M-400, dan produk tebaru adalah kentang rata-rata dengan hasil produksi 25 ton per ton," ungkapnya.
Ketua Dewan Pengurus HKTI Provinsi Kalbar, Edy Suyanto menegaskan, HKTI Kalbar akan bekerja keras membangun ketahanan pangan dan pertanian Indonesia. "Kami menindaklanjuti arahan Presiden RI dan Ketum HKTI agar HKTI mengembalikan kejayaan rempah Indonesia," paparnya.
Karena itu Edy Suyanto menegaskan mendukung kepemimpinan nasional yang peduli pada petani dan pertanian Indonesia. Seusai pelantikan, Ketum HKTI meresmikan kanyor DPP HKTI Kalbar dan membuka HKTI Expo Kalbar.
"Perjuangan HKTI adalah memakmurkan petani dan membangun kedaulatan pangan," tegas Moeldoko saat melantik Dewan Pengurus HKTI Provinsi Kalimantan Barat, di tepian Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Senin (6/8/2018).
HKTI Kalbar dipimpin Ketua Edy Suyanto. Hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Pjs Gubernur Kalbar Doddy Riadmadji, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, Gubernut Kalimantan Utara Irianto Lambrie.
Moeldoko yang merupakan mantan Panglima TNI ini kini digelari sebagai Panglima Tani Indonesia menyatakan, HKTI hadir sebagai solusi bagi petani dan pertanian Indonesia.
Dia menjadikan HKTI sebagai 'bridging instution' yang menjembatani petani dengan pemerintah, pasar, industri, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.
"HKTI juga menjadi mitra strategis yang positif pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam membangun pertanian dan memakmurkan petani," ucapnya.
"HKTI yang saya pimpin adalah satu-satunya HKTI legal, sehingga saudara-saudara jangan pernah ragu untuk berkarya dan bekerja membangun pertanian dan pertanian Indonesia," tambahnya.
Kata Moeldoko, legalitas penting tapi juga lebih penting legitimasi. "Bagaimana kita mendapatkan legitimasi masyarakat dengan berkarya nyata," tegasnya.
Moeldoko menjadi Ketua Umum HKTI sejak tanggal 10 April 2017. Pengurus DPN HKTI Periode 2017-2020 yang dipimpinnya sudah mendapat pengakuan dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0000056.AH.01.08 tahun 2018.
Moeldoko yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan ini memaparkan ada 5 permasalahan pertanian, yaitu persoalan tanah, permodalan, teknologi, manajerial, pasca panen.
"Dalam teknologi, Ketum HKTI antara lain sudah mengembangkan bibit padi M-70-D, M-400, dan produk tebaru adalah kentang rata-rata dengan hasil produksi 25 ton per ton," ungkapnya.
Ketua Dewan Pengurus HKTI Provinsi Kalbar, Edy Suyanto menegaskan, HKTI Kalbar akan bekerja keras membangun ketahanan pangan dan pertanian Indonesia. "Kami menindaklanjuti arahan Presiden RI dan Ketum HKTI agar HKTI mengembalikan kejayaan rempah Indonesia," paparnya.
Karena itu Edy Suyanto menegaskan mendukung kepemimpinan nasional yang peduli pada petani dan pertanian Indonesia. Seusai pelantikan, Ketum HKTI meresmikan kanyor DPP HKTI Kalbar dan membuka HKTI Expo Kalbar.
(maf)
Explore More