Bamsoet Imbau Warga Tak Percaya Berita Hoax Pasca Gempa NTB

JAKARTA - Musibah gempa yang terjadi kembali di Lombok Utara dengan kekuatan 7.0 SR pada Minggu 5 Agustus 2018 mendapatkan perhatian dari Ketua DPR Bambang Soesatyo. Pasalnya, gempa yang berdampak sampai ke Bali dan Jawa Timur itu mengakibatkan 91 orang meninggal dunia, ratusan luka-luka, dan ribuan rumah mengalami kerusakan.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mempercayai dengan mudah berita-berita hoax yang mungkin beredar pasca gempa. "Dan hanya mempercayai berita atau informasi dari website resmi BMKG, ataupun pejabat Pemda yang berwenang," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (6/8/2018).

Dia pun menyampaikan dukacita dan rasa keprihatinan yang mendalam, terutama bagi korban yang meninggal dan terluka, serta bagi keluarga korban untuk bersabar menerima musibah gempa ini. Menurut dia, rapat gabungan Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi V, Komisi VII, Komisi VIII, dan Komisi IX bersama dengan kementerian dan badan terkait diperlukan untuk membahas mitigasi bencana. "Guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana," ujarnya.

Dia juga mendorong Komisi V DPR meminta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BMKG dengan cara apakah BMKG telah memberikan informasi secara akurat. "Agar apabila terjadi bencana alam maka informasi yang diberikan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun luka," kata Politikus Partai Golkar ini.

Bamsoet juga mendorong Komisi V DPR meminta BMKG untuk melakukan pengkajian serta pengecekan terhadap kondisi alat-alat pemantau cuaca dan bencana alam. "Apakah berfungsi sebagaimana mestinya, untuk menyampaikan peringatan dini (early warning system) kepada masyarakat," katanya.

Selain itu, Komisi V DPR dan Komisi VIII DPR juga didorong meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) untuk bersinergi dengan BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didampingi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan pertolongan dan pencarian bagi korban yang belum ditemukan. "Juga memberikan bantuan kesehatan, pangan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, serta memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan akibat gempa," ujarnya.

Dia juga mendorong Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui taruna siaga bencana (tagana) untuk memobilisasi pemberian bantuan kemanusiaan. "Agar kebutuhan masyarakat Lombok dan Bali yang terdampak gempa dapat disalurkan tepat sasaran dan disesuaikan dengan kondisi yang ada," katanya.

Bamsoet juga mendorong Komisi III DPR meminta Kepolisian untuk tetap siaga dalam menjaga ketertiban dan keamanan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di Lombok. Selain itu, Komisi V DPR didorong meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Ditjen Cipta Karya dan Balitbang PUPR untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi para pengungsi, serta melakukan pembangunan kembali ribuan rumah masyarakat, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat gempa.

"Mendorong Komisi II DPR dan Komisi V DPR meminta KemenPUPR, Pemda, dan BMKG untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan gempa di Indonesia dan melakukan inovasi terkait bangunan tahan gempa, untuk meminimalisir terjadinya bangunan roboh ketika sedang terjadi gempa," tuturnya.