Bangun Poros Maritim Jokowi Dinilai Perlu Kesiapan SDM
Selasa, 31 Juli 2018 - 20:29 WIB
Bangun Poros Maritim Jokowi Dinilai Perlu Kesiapan SDM
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah menegaskan komitmen Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini mendapat dukungan dari Insan maritim Indonesia yang tergabung dalam Corps Alumni Akademi Maritim Indonesia dan STIMar AMI (CAASA)
"Kami mendukung pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagaimana cita-cita Pemerintah Bapak Jokowi dan JK," kata Ketua Umum PP CAASA Capt Nurhadi Catra, Selasa (31/7/2018).
Kata Nurhadi, CAASA siap menjadi bagian dari tim perumus kebijakan kemaritiman pemerintah ke depan. "Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah saat ini telah berupaya meningkatkan konektivitas antardaerah," ucapnya.
"Di antaranya telah membangun dan akan mengembangkan 32 pelabuhan hingga tahun 2019, oleh karenanya kesiapan SDM (sumber daya manusia) kemaritiman sangat dibutuhkan dan harus dipersiapkan," tambah Nurhadi.
Nurhadi berharap, Presiden Jokowi dapat menggerakkan jajarannya yang terdiri dari Kemenaker, KKP, Kemendikbud, Kemenristek Dikti dan kementerian maupun lembaga lain untuk segera merancang kerja besar pembangunan SDM.
"Yakni dengan merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran," ungkapnya.
Khususnya kata Nurhadi, di Pasal 64 yang mengamanatkan tentang penempatan dan perlindungan pelaut awak kapal maupun pelaut perikanan. "Kami siap berkontribusi untuk menyumbangkan buah pikiran dalam rancangan PP tersebut, dengan harapan PP itu berpihak kepada pelaut Indonesia," terang Nurhadi.
"Kami mendukung pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagaimana cita-cita Pemerintah Bapak Jokowi dan JK," kata Ketua Umum PP CAASA Capt Nurhadi Catra, Selasa (31/7/2018).
Kata Nurhadi, CAASA siap menjadi bagian dari tim perumus kebijakan kemaritiman pemerintah ke depan. "Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah saat ini telah berupaya meningkatkan konektivitas antardaerah," ucapnya.
"Di antaranya telah membangun dan akan mengembangkan 32 pelabuhan hingga tahun 2019, oleh karenanya kesiapan SDM (sumber daya manusia) kemaritiman sangat dibutuhkan dan harus dipersiapkan," tambah Nurhadi.
Nurhadi berharap, Presiden Jokowi dapat menggerakkan jajarannya yang terdiri dari Kemenaker, KKP, Kemendikbud, Kemenristek Dikti dan kementerian maupun lembaga lain untuk segera merancang kerja besar pembangunan SDM.
"Yakni dengan merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran," ungkapnya.
Khususnya kata Nurhadi, di Pasal 64 yang mengamanatkan tentang penempatan dan perlindungan pelaut awak kapal maupun pelaut perikanan. "Kami siap berkontribusi untuk menyumbangkan buah pikiran dalam rancangan PP tersebut, dengan harapan PP itu berpihak kepada pelaut Indonesia," terang Nurhadi.
(maf)
