IPW Minta Propam Tidak Takut Periksa Petinggi Polri
Kamis, 26 Juli 2018 - 14:17 WIB
IPW Minta Propam Tidak Takut Periksa Petinggi Polri
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Mabes Polri menuntaskan laporan dugaan intervensi hukum yang diduga dilakukan petinggi Korps Bhayangkara tersebut. Hal ini menyikapi laporan Dirut PT Sebuku Tanjung Coal (STC) yang juga mantan Danjen Kopassus Mayjen (pur) Soenarko ke Kompolnas, Senin 23 Juli 2013.
Laporan ini buntut dugaan tindakan intervensi dan penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian dalam sengketa lahan antara PT Sebuku Tanjung Coal (STC) dengan PT MSAM. “Inikan pelanggaran serius. Tidak boleh terjadi ada petinggi Polri mengintervensi proses penyidikan. Karena dalam kondisi apapun, Polri harus profesional dan independen agar tidak memihak dalam menanggapi laporan masyarakat,” tegas Neta S Pane kepada wartawan, Kamis (26/7/2018).
Jika ada pemihakan seperti yang dilaporkan mantan Danjen Kopassus Soenarko itu, kata dia, maka Propam Polri harus mengusut tuntas kasus tersebut. “Propam harus berani. Jangan karena dilakukan petinggi Polri lalu dibiarkan saja. Harus diusut tuntas, inikan pelanggaran serius dan dampaknya sangat buruk bagi citra kepolisian yang sudah mulai membaik,” ungkapnya. (Baca juga: Mantan Danjen Kopassus Laporkan Petinggi Polri ke Kompolnas )
Lebih jauh, Neta S Pane mendesak Komisi III DPR untuk memanggil Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Mayjen (Purn) Soenarko. Pemanggilan kedua pihak itu, imbuh dia, sebagai upaya menuntas kasus tersebut secara benar, adil dan tidak memihak. “Komisi III harus memanggil, segera dituntaskan secara adil dan transparan,” tandasnya.
Mantan anggota Pansel Kompolnas ini mengingatkan bahwa kasus intervensi terhadap penyidik adalah pelanggaran sangat serius dan masalah besar. “Kalau yang dilaporkan itu benar, artinya ada mafia besar yang mengatur-atur petinggi Polri untuk melanggar hukum. Ini secara hukum dan secara tata negara sangat memprihatinkan. Kalau mafia besar bisa mengendalikan Mabes Polri, kemana lagi rakyat mengharap polisi bisa menegakkan hukum. Kan sangat ironi,” ucapnya.
Karena itu, sambung Neta, Kapolri dan Presiden Joko Widodo harus tegas menjaga kewibawaan kepolisian. “Kapolri yang bertanggung jawab, sebab jika salah langkah bisa menggerus posisi Presiden Joko Widodo, karena rakyat melihat rezim ini sulit diharapkan mendapatkan kepastian hukum karena petinggi polri mudah diatur-atur mafia. Selain itu, investor asing akan semakin berpikir berinvestasi karena mudah sekali diganggu mafia yang bisa mengendalikan polisi,” tandasnya.
Laporan ini buntut dugaan tindakan intervensi dan penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian dalam sengketa lahan antara PT Sebuku Tanjung Coal (STC) dengan PT MSAM. “Inikan pelanggaran serius. Tidak boleh terjadi ada petinggi Polri mengintervensi proses penyidikan. Karena dalam kondisi apapun, Polri harus profesional dan independen agar tidak memihak dalam menanggapi laporan masyarakat,” tegas Neta S Pane kepada wartawan, Kamis (26/7/2018).
Jika ada pemihakan seperti yang dilaporkan mantan Danjen Kopassus Soenarko itu, kata dia, maka Propam Polri harus mengusut tuntas kasus tersebut. “Propam harus berani. Jangan karena dilakukan petinggi Polri lalu dibiarkan saja. Harus diusut tuntas, inikan pelanggaran serius dan dampaknya sangat buruk bagi citra kepolisian yang sudah mulai membaik,” ungkapnya. (Baca juga: Mantan Danjen Kopassus Laporkan Petinggi Polri ke Kompolnas )
Lebih jauh, Neta S Pane mendesak Komisi III DPR untuk memanggil Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Mayjen (Purn) Soenarko. Pemanggilan kedua pihak itu, imbuh dia, sebagai upaya menuntas kasus tersebut secara benar, adil dan tidak memihak. “Komisi III harus memanggil, segera dituntaskan secara adil dan transparan,” tandasnya.
Mantan anggota Pansel Kompolnas ini mengingatkan bahwa kasus intervensi terhadap penyidik adalah pelanggaran sangat serius dan masalah besar. “Kalau yang dilaporkan itu benar, artinya ada mafia besar yang mengatur-atur petinggi Polri untuk melanggar hukum. Ini secara hukum dan secara tata negara sangat memprihatinkan. Kalau mafia besar bisa mengendalikan Mabes Polri, kemana lagi rakyat mengharap polisi bisa menegakkan hukum. Kan sangat ironi,” ucapnya.
Karena itu, sambung Neta, Kapolri dan Presiden Joko Widodo harus tegas menjaga kewibawaan kepolisian. “Kapolri yang bertanggung jawab, sebab jika salah langkah bisa menggerus posisi Presiden Joko Widodo, karena rakyat melihat rezim ini sulit diharapkan mendapatkan kepastian hukum karena petinggi polri mudah diatur-atur mafia. Selain itu, investor asing akan semakin berpikir berinvestasi karena mudah sekali diganggu mafia yang bisa mengendalikan polisi,” tandasnya.
(poe)
