OTT Kalapas Sukamiskin, KPK Minta Pembenahan Serius Dilakukan
Minggu, 22 Juli 2018 - 14:30 WIB
OTT Kalapas Sukamiskin, KPK Minta Pembenahan Serius Dilakukan
A
A
A
JAKARTA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kalapas Sukamiskin Wahid Husein mengingatkan kepada publik betapa telanjangnya penyelahgunaan wewenang dan praktik suap yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.
Atas peristiwa itu, KPK kembali mengingatkan agar pembenahan secara serius dilakukan segera. Lembaga anti korupsi yang dipimpin Agus Rahardjo itu juga meminta agar seluruh sel di Lapas Sukamiskin dan lapas-lapas lainnya dikembalikan sesuai standar.
"Kita harus berhenti hanya menyalahkan oknum apalagi jika sampai menggunakan dalih-dalih pembenaran dan apologi terhadap kondisi yang ditemukan tim KPK dalam kegiatan tangkap tangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (22/7/2018).
KPK berharap, kasus suap Kalapas Sukamiskin ini juga menjadi peringatan bagi seluruh Kalapas di bawah Kementerian Hukum dan HAM agar tidak melakukan hal yang sama. Febri mengatakan, petugas permasyarakatan termasuk kategori penyelenggara negara yang dapat ditangani oleh KPK.
"Kami sambut baik jika Kemenkumham serius melakukan perbaikan seperti yang disampaikan kemarin. Sepanjang hal tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dan terus menerus," ucap Febri.
Atas peristiwa itu, KPK kembali mengingatkan agar pembenahan secara serius dilakukan segera. Lembaga anti korupsi yang dipimpin Agus Rahardjo itu juga meminta agar seluruh sel di Lapas Sukamiskin dan lapas-lapas lainnya dikembalikan sesuai standar.
"Kita harus berhenti hanya menyalahkan oknum apalagi jika sampai menggunakan dalih-dalih pembenaran dan apologi terhadap kondisi yang ditemukan tim KPK dalam kegiatan tangkap tangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (22/7/2018).
KPK berharap, kasus suap Kalapas Sukamiskin ini juga menjadi peringatan bagi seluruh Kalapas di bawah Kementerian Hukum dan HAM agar tidak melakukan hal yang sama. Febri mengatakan, petugas permasyarakatan termasuk kategori penyelenggara negara yang dapat ditangani oleh KPK.
"Kami sambut baik jika Kemenkumham serius melakukan perbaikan seperti yang disampaikan kemarin. Sepanjang hal tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dan terus menerus," ucap Febri.
(maf)
